Kanwil Kemenkuham Sulawesi Tenggara Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I 2023

La Ode Andi Rahmat, telisik indonesia

Senin, 03 Juli 2023

0 dilihat

Kakanwil Kemenkuham Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba, membuka agenda rekonsiliasi data laporan keuangan dan BMN semester I tahun anggaran 2023. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Kepala Kantor Wilayah  (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba membuka rekonsiliasi data laporan keuangan dan barang milik negara semester I tahun anggaran 2023 di lingkungan Kanwil, Senin (3/7/2023).

Silvester menyampaikan, kunci utama dari pengelolaan keuangan dan BMN adalah kepatuhan dalam pelaksanaan dan pembinaan oleh seluruh jajaran.

Rekonsiliasi itu dihadiri seluruh pimpinan ringgi pratama, pejabat administrator dan Pengawas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, serta jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengelola keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Rekonsiliasi data laporan keuangan dan barang milik negara semester I tahun anggaran 2023 ini dilaksanakan pada 3-5 Juli 2023 di Hotel Plaza Inn Kendari.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Launching Aplikasi SILILABA

Sebelum sambutan Kepala Kantor Wilayah, Plt Kepala Divisi Administrasi, Ahmad Sahrun menyampaikan, laporan penyelenggaraan kegiatan rekonsiliasi data laporan keuangan dan barang milik negara semester I tahun anggaran 2023 dil ingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

Agenda kali ini, Kepala Kantor Wilayah menjelaskan pelaksanaan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan pada hari ini merupakan tahap awal dari pelaksanaan pelaporan keuangan tahun 2023. Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan langkah yang sangat krusial dalam memastikan keakuratan dan konsistensi pelaporan keuangan.

"Akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini sangatlah diperlukan, yang mana hasil kaporan pada kegiatan ini harus kredibel sehingga tidak terjadi hal yang tidak wajar dalam penyajian laporan Keuangan. Dengan demikian saya mengharapkan kepada peserta rekon untuk serius, teliti, dan patuh terhadap ketentuan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan," ujar Silvester.

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2022 telah diaudit oleh BPK dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).

"Saya menaruh harapan akan kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini, agar betul-betul serius untuk menghasilkan output yang berkualitas dan terukur sebagai sebuah kinerja yang baik," pungkas Silvester.

Sebelum membuka acara rekonsiliasi secara resmi, Kakanwil berpesan kepada jajarannya, untuk senantiasa menjaga dan memelihara 3 indikator IKPA yang sedang menjadi perhatian khusus yakni penyerapan anggaran, deviasi Hal III DIPA dan papaian ouput agar bobotnya tetap bernilai maksimal.

Rekonsiliasi data laporan keuangan dan barang milik negara semester I tahun anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, merupakan langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan rekonsiliasi tingkat nasional yang akan segera dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 10-12 Juli 2023 di Bandung.

Segala bentuk peningkatan kualitas Kemenkumham memang menjadi perhatian penting Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamomangan Laoly.

Selumnya, Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM memberi pesan pada apel awal tahun 2023 agar ASN lingkup Kemenkumham memiliki optimisme, semangat bekerja, dan kesehatan prima sehingga produktivitas kinerja tidak terganggu serta terget kinerja dapat tercapai.

Mampu mempertahankan berbagai capaian prestasi yang telah diperoleh sebelumnya bahkan dapat meningkatkan raihan prestasi yang lebih baik lagi.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Rapat Mendadak, Minta Jajaran Evaluasi Komprehensif

Mampu mewujudkan Kememkumham semakin pasti dan BerAHLAK sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas untuk tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan langkah nyata dan berbagai terobosan kreatif.

Mampu memenuhi capaian target kenerja sebanyak 116, 77 pada tingkat pusat dan 39 pada satuan kewilayahan dengan baik dan hasilnya akuntabel.

Memiliki komitmen dan tanggung jawab moral serta konsisten dalam menjaga integritas sehingga dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan.

Sikapi tahun politik dengan menjunjung netralitas dan tidak memihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. (B-Adv)

Penulis: La Ode Andi Rahmat

Editor: Kardin 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS