Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Gelar Rakor Evaluasi Capaian Kinerja
Sigit Purnomo, telisik indonesia
Selasa, 07 November 2023
0 dilihat
Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara saat memberikan laporan terkait evaluasi capaian kinerja di tahun 2023. Foto: Sigit Purnomo/Telisik
" Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara, gelar rapat koordinasi evaluasi dan capaian kinerja tahun 2023, di Hotel Claro "
KENDARI, TELISIK.ID - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara, gelar rapat koordinasi evaluasi dan capaian kinerja tahun 2023, di Hotel Claro, Selasa (7/11/2023).
Kegiatan rakor ini diawali dengan penampilan tari lariangi dan tari manukrawa yang dibawakan oleh sanggar tari.
Dalam pembukaan rakor ini turut dihadiri secara langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdulrahman Shaleh, perwakilan Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Sulawesi Tenggara.
Serta jajaran Kepala Biro Sekretariat Jendral Kemenkumham, Perwakilan Pimpinan Instansi Vertikal, Inspektur Daerah, para Kepala OPD Sulawesi Tenggara, perwakilan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, tim perancang peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba mengatakan, rakor ini dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran pada triwulan III Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara,
Peserta rapat koordinasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Foto: Sigit Purnomo/Telisik
"Kami menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi dan capaian kinerja, sekaligus dilaksanakan FGD penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa/kelurahan presisi," ujarnya.
Kakanwil menambahkan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dimulai pada 7-9 November 2023 di Hotel Claro Kendari yang dihadiri oleh 90 orang peserta dari lingkup Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis Jajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi, Pemprov Sulawesi Tenggara, akademisi Institut Pertanian Bogor perwakilan dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Kakanwil mengharapkan arahan dan masukan dari Pimpinan, bagaimana strategi percepatan pelasanaan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Terkait FGD, jelas Kakanwil, ini sebagai bentuk dukungan dan peran serta Kementerian Hukum dan HAM terhadap penyusunan regulasi kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka penyusunan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi ini melibatkan seluruh stakeholder baik di tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan akademisi.
"Harapan Kami semoga Perda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi ini dapat mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara," harapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menjelaskan, terdapat 4 dimensi tugas sebagai landasan dalam bekerja.
Andap mengungkap dengan rakor ini dapat segera ketahui, adanya kendala dan persoalan yang menghambat pencapaian kinerja dan anggaran yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
Andap meminta kepada Kakanwil, para Kadiv dan Kepala UPT segera mengambil langkah dan strategi sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang ada serta bagaimana meningkatkan akselerasi percepatan kinerja jajarannya.
"Waktu efektif untuk menyelesaikan target kinerja di tahun 2023 ini hanya tersisa 54 (lima puluh empat) hari," jelasnya.
Andap mengungkap sebagai bentuk sinergitas Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda juga dilaksanakan FGD penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi.
"Pembangunan nasional akan berhasil jika dimulai dari desa," ungkapnya. (B-Adv)
Sigit Purnomo, telisik indonesia
