Kendari Peringkat 17 Literasi Digital Tertinggi di Indonesia

 

Sulkarnain Kadir menyebut, upaya itu merupakan hasil kerja keras semua pihak utamanya seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Secara perlahan seluruh pelayanan yang sebelumnya masih manual kita ganti secara online dan berbasis aplikasi. Mudah-mudahan ini bisa terus kita tingkatkan dan pertahankan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap wali kota, Jumat (21/5/2021).

Wali Kota Kendari beberapa waktu lalu menyampaikan, tidak ada lagi pelayanan yang dilakukan di luar sistem yang ada, olehnya semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bisa berinovasi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel.

Baca juga: Kadin Imbau Perusahaan Tidak Bebani Karyawan Biaya Vaksin

“Tidak ada lagi pelayanan yang dilakukan di luar sistem, kita harus terus berinovasi manfaatkan teknologi dan informasi untuk mewujudkan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan yang kita berikan,” kata wali kota.

Terobosan yang dimaksud adalah hadirnya beberapa aplikasi pelayanan publik berbasis digital telah diterapkan oleh pemerintah Kota Kendari seperti Layanan Integrasi Kendari atau LAIKA, layanan aduan masyarakat melalui aplikasi e-Humas, Aplikasi layanan Pajak menyapa (Jakpa), SiCantik Cloud yakni aplikasi yang memudahkan pelayanan pada pengurusan izin dan usaha dengan sistem teknologi informasi dan pelayanan satu pintu, e- signature, e-SPPD, SimpleSP2D, SIMSETGIS (Sistem Manajemen Informasi Aset Berbasis GIS), E-Planning, E- Monev, SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian Daerah), SIMPER (Sistem Informasi Persuratan) aplikasi mempermudah proses administrasi persuratan, JARI (Jaga Kendari) , TP-PNS, SIP-PBB, SIP-BPHTB, SIP-PAD, SIMANTAP.

Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari Moh. Nur Rasak menjelaskan, layanan berbasis digital ini dibuat sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Kendari untuk memberikan pelayanan yang mudah, transparan, akuntabel serta bebas dari suap pungli dan gratifikasi.

"Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam memberikan layanan publik tersebut sangat membantu memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga nantinya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan dan kesehatan serta sektor lainnya," ungkapnya, Jumat (21/5/2021).

Hal senada diungkapkan Kabid Infokom Dinas Kominfo Kota Kendari Heri Ashak. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan tujuan dari kegiatan Literasi Digital yakni membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan teknologi baru, serta meningkatkan kecakapan digital masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital.

Heri menambahkan, layanan digital yang dibuat pemerintah kota juga dibuat untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah Kota Kendari, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Baca juga: Datangi DPRD, Aliansi Mahasiswa Bersuara Serukan Solusi Palestina Jihad dan Khilafah

"Apa yang telah diraih saat ini merupakan bentuk dari komitmen Pemerintah Kota Kendari, dalam mewujudkan visinya sebagai Kota Layak Huni yang berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi," tutupnya.

Sebelumnya Kementerian Kominfo meluncurkan program Literasi Digital Nasional. Program ini merupakan tindak lanjut percepatan transformasi digital nasional, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital.

Kementerian Kominfo memandang Program Literasi Digital Nasional adalah sebuah keharusan di tengah semakin masifnya penggunaan internet oleh masyarakat.

Pada tahun 2021, Program Literasi Digital Nasional direncanakan untuk diadakan melalui setidaknya 20 ribu pelatihan yang dilaksanakan secara daring.

Pelatihan dilakukan menggunakan modul dan kurikulum yang menyasar empat pilar literasi digital yaitu Digital Ethics, Digital Society, Digital Skills, dan Digital Culture.

Setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. (A-Adv)

Reporter: Sumarlin

Editor: Haerani Hambali