Kepala Daerah Marak OTT KPK, Mendagri Tito: Yang Milih Rakyat
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Selasa, 14 April 2026
0 dilihat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti maraknya OTT kepala daerah dan peran rakyat dalam pilkada. Foto: Repro Mendagri
" Tito menyampaikan bahwa sistem pilkada langsung tidak selalu menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas "
JAKARTA, TELISIK.ID - Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir memunculkan berbagai respons dari pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, turut menyinggung persoalan tersebut dengan mengaitkannya pada mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.
Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Tito menyampaikan bahwa sistem pilkada langsung tidak selalu menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa proses demokrasi tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap hasil yang ditentukan oleh pilihan masyarakat.
"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan," kata Tito kepada wartawan, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (14/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas rentetan OTT yang melibatkan kepala daerah di berbagai wilayah. Menurut Tito, fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai kasus per kasus semata, melainkan harus dilihat sebagai indikasi adanya persoalan yang lebih mendasar dalam sistem yang berjalan.
Baca Juga: Purbaya Klaim Uang Sitaan Rp 114 Triliun Bisa Redam APBN 2026 yang Tekor
"Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini," imbuh dia.
Lebih lanjut, Tito juga menyoroti faktor lain yang dinilai turut berkontribusi terhadap terjadinya praktik korupsi di tingkat daerah, seperti persoalan kesejahteraan, moral hazard, serta integritas pejabat publik. Ia menilai, berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem politik yang berlaku.
"Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya, kan ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," katanya.
Tito juga mengakui bahwa sistem pilkada langsung tetap memiliki sisi positif dalam konteks demokrasi. Namun demikian, ia menekankan adanya sisi negatif yang perlu menjadi perhatian, salah satunya terkait biaya politik yang tinggi.
Baca Juga: Bos BGN Klaim Urgensi Pengadaan Motor 70 Ribu Motor Listrik untuk Kepala SPPG ke Medan Sulit, Begini Penjelasannya
"Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," katanya.
Belakangan, KPK kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah. Salah satu kasus terbaru melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang ditangkap terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025–2026.
Kasus tersebut menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan oleh lembaga antirasuah. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
