Keputusan Nonjob 25 Pejabat Disorot Demokrat, Bupati Manggarai Hanya Jelaskan Ini

Camat yang dinonjob yakni Camat Reok Barat, Camat Reok, Camat Rahong Utara dan Camat Langke Rembong. Sedangkan lainnya terdiri dari Kabag, Kabid, sekretaris dan KTU.

Para pejabat yang dinonjob itu telah berkantor kembali, namun bukan pada posisi yang sebenarnya. Ada yang ditempatkan di Bagian Prokompim, ada yang ditempatkan di Bagian Tapem dan ada juga yang ditempatkan di kantor-kantor OPD lainnya.

Mereka hanya bekerja sebagai staf biasa dan selalu taat dengan perintah atasan. Beberapa camat misalnya, yang sudah terbiasa memimpin wilayahnya kini harus turun sebagai staf yang mengurus administrasi.

Sebelumnya, nonjob tersebut diketahui tidak memiliki alasan jelas dan tak disertai perintah tugas untuk berkantor di OPD manapun, sehingga membuat para pejabat itu sempat nganggur.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manggarai, Maksi Tarsi mengatakan, para aparatur yang dinonjobkan dari jabatannya merupakan invidu-individu berprestasi dan berintegritas serta tidak sedang terkena hukuman apapun terkait bidang tugas masing-masing.

"Yang jelas mereka orang-orang berkinerja baik. Mungkin Pak Bupati dan wakil bupati ada rencana lebih lanjut bagi mereka untuk melaksanakan penugasan khusus," kata Maksi Tarsi seperti dikutip dari Viva.co.id.

Maksi Tarsi pun tidak bisa memastikan apakah para aparatur yang telah dibebastugaskan itu, akan kembali menduduki jabatan sebab semua pos jabatan sudah terisi.

Ketika ditanya alasan mendasar di balik pencopotan tersebut, Maksi Tarsi pun tidak bisa menjelaskan selain menyebut itu kewenangan pimpinan.

Sementara itu, ada spekulasi yang berkembang di Manggarai bahwa nonjob 25 orang pejabat itu diduga karena dendam politik.

Ada juga spekulasi yang berkembang bahwa nonjob para pejabat itu merupakan langkah strategi Bupati Manggarai untuk regenerasi kepemimpinan sehingga pejabat lama yang belum diangkat namun punya kemampuan, sekarang saatnya harus berprestasi.

Menanggapi hal tersebut Fraksi Partai Demokrat DPRD Manggarai menyoroti kebijakan Bupati Nabit yang menonjob 25 pejabat itu.

Menurut Fraksi Demokrat, proses nonjob 25 pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai sarat dengan kepentingan tertentu.

"Kami sudah soroti kebijakan bupati yang menonjobkan 25 pejabat dan itu sudah dibacakan di Paripurna DPRD tentang pandangan umum fraksi," kata Silvester saat dihubungi Telisik.id, Minggu (13/3/2022).

Silvester mengatakan, proses nonjob yang dilakukan oleh Bupati Manggarai tanpa argumentasi yang jelas. Hal tersebut, kata dia, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Istilah nonjob, katanya lagi, tidak diatur dalam hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian hanya mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dari Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 Jo. PP N0. 13 Tahun 2002.

"Ketentuan ini mengatur secara rigid (tidak mudah berubah dan memerlukan proses khusus untuk melakukan amandemen) tentang tahapan panjang dalam memberhentikan seorang PNS dari jabatan struktural alias nonjob," jelas Anggota DPRD Dapil Cibal-Reok itu.

Dalam ketentuan tersebut, tambah dia, seorang PNS dapat diputuskan nonjob dengan syarat apabila PNS tersebut mengundurkan diri dari jabatannya, mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dari PNS, diangkat dalam jabatan struktural lainnya, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari enam bulan, adanya perampingan struktur/organisasi satuan kerja, dan tidak sehat jasmani dan rohani.

Lebih lanjut, dalam Ketentuan Hukum Disiplin Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) PP No. 53 Tahun 2010, apabila istilah nonjob disamakan dengan istilah Pembebasan dari Jabatan, maka pemberian nonjob ini masuk dalam Kategori Hukuman Disiplin Berat. Mekanisme yang ditempuh sejak awal harus masuk dalam jalur pemberian Sanksi Kedisiplinan PNS.

Ketentuan tersebut, lanjut Silvester, mengatur tahapan sanksi kedisiplinan mulai dari pemanggilan secara tertulis oleh atasan langsung atau oleh Tim Pemeriksa, selanjutnya dilakukan pemeriksaaan secara tertutup yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pengumpulan Bukti dan Keterangan Saksi.

Apabila ditemukan pelanggaran dan kesalahan, baru dapat dijatuhkan sanksi kedisplinan. Sanksi yang dapat diberikan pun secara berjenjang mulai dari hukuman ringan, sedang dan berat. Salah satu sanksi dalam hukuman berat adalah pembebasan dari jabatan yang dapat disamakan dengan istilah saat ini yaitu nonjob.

Selanjutnya, nonjob adalah hukuman berat yang diberikan kepada PNS yang melakukan kesalahan dan pelanggaran yang berat, misalnya terbukti tidak setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, membocorkan rahasia jabatan, terbukti tidak memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai 45 hari kerja, tidak mencapai sasaran kerja kurang dari 25% sampai akhir tahun dan lain sebagainya.

“Fraksi Demokrat tentu saja bertanya kepada pemerintah apakah pejabat yang di-nonjob-kan tersebut melakukan kesalahan atau sedang terkena sanksi kedisiplinan?” tanya Silvester.

Menurut Fraksi Demokrat, pembenahan birokrasi menjadi tuntutan mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perlu ada proses yang transparan berkaitan dengan naik atau turunnya eselonering. Untuk mencapai sebuah eselonering tertentu, tentunya membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama.

Baca Juga: Pembangunan Manggarai Tahun 2022-2023 Adil Untuk Semua Lapisan

Demokrat berharap agar pergantian pemimpin tidak menjadi preseden buruk dalam menurunkan eselonering dari ASN karena akan berdampak terhadap kinerja kerja dan kenyamanan kerja dari ASN.

Untuk itu, perlu ada pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan penurunan eselonering para ASN sehingga tidak ada kesan lain di balik keputusan tersebut.

"Etika birokrasi harus dikedepankan dalam mengambil keputusan. Bupati Manggarai penting untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait penurunan eselonering, sehingga ASN yang mengalami hal itu bisa memahami argumentasi atau alasan yang rasional terkait keputusan tersebut" tutup Silvester.

Beberapa awak media belum berhasil mengkonfirmasi Bupati Nabit terkait sorotan tersebut. Namun dalam wawancara bersama Florespos.net Februari lalu Bupati Nabit sempat mengatakan bahwa penempatan para pejabat lingkup Pemkab Manggarai pasti diatur lebih lanjut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ia pun memberi analogi, dalam bola kaki, biasa itu diatur pelatih pemain yang turun bermain lebih dahulu dan yang kemudian. Tidak semua pemain langsung diturunkan semua. Apa jadinya kalau semua pemain yang jumlahnya banyak diturunkan sekaligus.

"Begitu analoginya. Kita pasti atur semuanya. Ada yang diatur penempatannya lebih dahulu dan ada yang kemudian," kata Bupati Nabit.

Dikatakan, pengaturan untuk penempatan jabatan sedang dilakukan sekarang ini baik untuk jenjang eselon dua maupun yang di bawahnya. Pengaturan secara baik mutlak guna memperkuat barisan dalam mengurus daerah ini lebih baik dan maju lagi.

Menurutnya, fakta bahwa pejabat yang ada diatur untuk menempati jabatan. Demikian juga untuk mengisi posisi lowong akibat pejabatnya sudah pensiun atau pindah tugas akibat kepentingan organisasi. Karena itu, yang belum menempati jabatan sudah pasti akan diatur lebih lanjut.

Bupati Hery Nabit mengatakan, apa yang dipikirkan pimpinan kadang tidak sama dengan bawahan dan orang per orang. Pemimpin berpikirnya menempatkan orang harus sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Mungkin pada giliran yang sudah lalu, orang itu belum pas pada posisi yang hendak diatur. Karena itu, orang-orang itu diatur untuk giliran berikutnya.

Karena itu, kata dia, tidak perlu sebetulnya berpikir aneh-aneh dengan situasi yang ada. Apalagi men-judge karena tidak menempati jabatan pada proses yang telah lewat.

Baca Juga: Diancam Tembak Mati, Pemilik di Lamba Leda Utara NTT Janji Tertibkan Ternak Liar

Kalau dalam konteks Pilkada, lanjut dia, momen politik itu sudah lewat jauh. Apakah memang orang yang yang belum menempati jabatan itu tidak memilih dirinya dan wakil?

Bagaimana tahunya kalau orang itu tidak memilih atau memilih? Karena itu, cukup sudah memikirkan hal-hal seperti itu. Mari semua berpikir bagaimana bergerak maju untuk membangun daerah ini sehingga bisa lebih baik dan maju.

Sementara itu informasi yang diperoleh Telisik.id, keputusan Bupati Nabit tersebut berujung laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sebab, keputusan nonjob terindikasi mengandung unsur perbuatan melawan hukum berupaya menyalahgunakan kewenangan dalam hal me-nonjob-kan ASN.

Istilah nonjob tidak diatur dalam hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian hanya mengatur tentang PNS yang diberhentikan dari jabatan stuktural sebagaimana diatur dalam PP No 100 tahun 2000 jo PP No 13 tahun 2002. (A)

Reporter: Berto Davids

Editor: Haerani Hambali