Kinerja Satgas Amburadul, DPRD Bombana Didesak Bentuk Pansus
Hir Abrianto, telisik indonesia
Kamis, 07 Mei 2020
0 dilihat
Ketua DPRD Bombana saat dimintai Keterangan soal juknis pengendalian orang masuk Bombana. Foto: Hir/Telisik
" Juknis ini sangat lemah dan menguntungkan pihak tertentu, bahkan perusahaan BUMN saja tidak disebutkan tetapi justru membuka ruang bagi korporasi-korporasi yang ada di Bombana. Juknis ini bersifat tendensiu. "
BOMBANA, TELISIK.ID - DPRD Kabupaten Bombana didesak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 yang bertugas memastikan kinerja Satuan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 maksimal.
Ketua Pengawas JaDi (Jaringan Demokrasi) Kabupaten Bombana, Agustamin Saleko, mengatakan, semenjak Bombana dikelilingi daerah zona merah, Satgas telah disarankan agar melakukan penutupan akses keluar masuk Bombana.
Namun masukan dari berbagai unsur itu tidak diindahkan oleh Satgas COVID-19 dengan dalih landasan hukumnya tumpang tindih.
"Juknis ini sangat lemah dan menguntungkan pihak tertentu, bahkan perusahaan BUMN saja tidak disebutkan tetapi justru membuka ruang bagi korporasi-korporasi yang ada di Bombana. Juknis ini bersifat tendensius," tegas Agustamin.
Baca juga: Pemprov Sultra Siapkan 17 Gedung Isolasi Pasien COVID-19
Menurutnya, jika masyarakat Bombana akan mudik ke luar, sangat mungkin tidak diizinkan. Tetapi jika masyarakat yang dari luar masuk ke Bombana dapat melalui jalur izin pimpinan perusahaan, seperti yang telah dicontohkan beberapa waktu lalu.
"Ini juknis membingungkan, kalau dari luar bisa masuk dengan izin pimpinan, sementara penyebaran wabah ini karena dibawa dari luar Bombana. Buktinya di Masaloka, tidak akan ada corona di sana kalau tidak dibawa dari luar daerah, kok Satgas masih memberi peluang masuknya orang dari luar," tuturnya.
Keterangan terpisah, Ketua DPRD Bombana, Arsyad, juga turut bingung melihat kinerja Satgas khususnya terhadap pengendalian orang keluar masuk Bombana.
Baca juga: 109 OTG Buton Tengah Dirapid Test
"Benar memang setelah beberapa kali kami cek di lapangan sungguh Pemerintah Kabupaten Bombana masih tidak komitmen ingin putuskan rantai sebaran virus yang dibawa oleh pendatang," ujar politisi Partai NasDem itu.
Ditanya soal pembentukan Pansus COVID-19, pihaknya masih akan melakukan pengkajian bersama anggota DPR lainnya.
"Memang perlu bentuk Pansus. Namun bersama teman-teman anggota DPRD lainnya, kami akan bahas dulu bagaimana selanjutnya," singkatnya.
Reporter: Hir
Editor: Rani
