Mahasiswa Datangi Kantor Wali Kota dan Mapolres Protes Kerusakan Pesisir Pantai Lakeba Baubau

Elfinasari, telisik indonesia

Selasa, 18 Februari 2025

0 dilihat

Unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Wali Kota Baubau yang memprotes pengrusakan Pantai Lakeba, Selasa (18/2/2025). Foto: Ist.

BAUBAU, TELISIK.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Forum Jaga Kepulauan Buton melakukan unjuk rasa di Mapolres Baubau dan Kantor Wali Kota Baubau.

Mahasiswa menuntut penindakan tegas terhadap oknum maupun badan usaha yang diduga melakukan pengrusakan lingkungan dan ekosistem di pesisir Pantai Lakeba, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Aksi mahasiswa dimulai dari Tugu Kirab menuju Mapolres dan kemudian ke Kantor Wali Kota.

Baca Juga: Pria Berpakaian Dalam Coba Menyeberangi Gedung di Depan Pantai Kamali Baubau

Departeman Kasrat (Kajian dan Aksi Strategi) Aliansi Forum Jaga Kepulauan Buton, Ayub Marikar, mengungkapkan bukti dokumentasi dan hasil pantauan mereka di lapangan.

Dalam pernyataan sikap Aliansi Forum Jaga Kepulauan Buton, Ayub menyebut terdapat aktivitas pengerukan pasir dan batu di pesisir Pantai Lakeba menggunakan alat berat.

“Aktivitas ini diduga merusak lingkungan dan ekosistem, serta merupakan tindak pidana kejahatan lingkungan yang wajib ditindak tegas,” ungkap Ayub kepada telisik.id, Selasa (18/2/2025).

Aktivitas pengerukan, kata Ayub, diduga tidak mengantongi izin lingkungan yang wajib, seperti UKL/UPL dan SPPL, yang merupakan syarat pengelolaan lingkungan hidup.

Ayub kemudian menyebut aturan yang dilanggar, yakni UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Koordinator aksi unjuk rasa, Riswan Zakaria, mendesak Kapolres Baubau untuk menindak tegas dan menangkap oknum maupun badan usaha yang diduga melakukan pengrusakan, serta menyita seluruh alat berat yang digunakan.

Baca Juga: Petani Konawe Tewas Tersambar Petir Saat di Kebun Nilam

Mereka juga meminta Pj Wali Kota dan DPRD Kota Baubau untuk memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta mencopot jabatannya jika terbukti melakukan kesepakatan jahat dengan pelaku pengrusakan.

Menurut Humas Aliansi Forum Jaga Kepulauan Buton, Hamdan Mahdi, setelah melakukan hearing dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, terungkap bahwa dokumen kebijakan terkait kegiatan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi Aliansi Forum Jaga Kepulauan Buton mengenai lambatnya respons dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dalam menangani persoalan ini. (A)

Penulis: Elfinasari

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS