Masuk Desil 9-10 Bukan Berarti Kaya, Purbaya Akui Data DTSEN Pemakai Pertalite Belum Benar

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026

0 dilihat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui data DTSEN masih perlu diperbaiki setelah status desil 9-10 dipersoalkan warga. Foto: Instagram@menkeuri

JAKARTA, TELISIK.ID - Masuk desil 9-10 dalam DTSEN tidak otomatis berarti seseorang kaya, sementara pemerintah mengakui data tersebut masih perlu diperbaiki.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama setelah muncul keberatan dari warga yang masuk desil 9 dan 10.

Status tersebut menjadi sorotan seiring wacana pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat yang berada dalam kelompok desil 9 dan 10.

Sejumlah warga mempersoalkan klasifikasi tersebut karena posisi dalam desil dinilai belum tentu menggambarkan kondisi keuangan mereka secara utuh.

Purbaya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan ketepatan DTSEN yang menjadi salah satu acuan dalam kebijakan subsidi.

"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (28/8/2026).

Menurut Purbaya, BPS sebelumnya juga mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp 7 triliun. Anggaran tersebut berkaitan dengan pembenahan DTSEN dan pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Ia berharap proses perbaikan data yang dilakukan tahun ini dapat menghasilkan basis data yang lebih akurat pada tahun berikutnya.

"Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," kata Purbaya.

Baca Juga: Rincian Jadwal TKA SMA/SMK 2026 Lengkap dengan Sesi hingga Durasi Ujian

Pembatasan Pertalite Desil 9 dan 10 Belum Pasti

Pemerintah hingga kini belum menetapkan waktu pasti penerapan pembatasan atau larangan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Purbaya mengatakan pemerintah masih melihat perkembangan kondisi ekonomi sekaligus mempersiapkan aspek teknis sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya.

Artinya, pembatasan Pertalite berdasarkan desil belum dapat diterapkan sebelum pemerintah memastikan kesiapan data serta mekanisme teknis di lapangan.

DTSEN digunakan pemerintah sebagai basis data yang memuat informasi sosial dan ekonomi masyarakat. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Karena itu, ketepatan klasifikasi menjadi salah satu hal yang diperhatikan pemerintah sebelum menjadikan desil sebagai dasar penerapan kebijakan tertentu.

BPS Jelaskan Arti Desil dalam DTSEN

BPS sebelumnya menjelaskan bahwa desil dalam DTSEN tidak ditentukan hanya berdasarkan satu indikator, seperti pekerjaan, besaran gaji, daya listrik, ataupun kepemilikan barang tertentu.

Sistem tersebut membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kondisi sosial dan ekonomi. Setiap desil mencakup sekitar 10 persen keluarga dalam pemeringkatan tersebut.

Desil 1 menunjukkan kelompok dengan posisi kesejahteraan paling rendah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan posisi kesejahteraan paling tinggi dalam pemeringkatan relatif.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa desil menunjukkan posisi suatu keluarga jika dibandingkan dengan keluarga lainnya berdasarkan sejumlah karakteristik sosial ekonomi.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," kata Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Agustus 2026.

Baca Juga: Alih Status PPPK Paruh Waktu ke ASN Penuh 2027 Bisa Lemot, Prioritas Tingkatkan Kesejahteraan

Menurut Amalia, posisi desil tidak dapat digunakan untuk menunjukkan angka pasti mengenai kemiskinan ataupun nominal kekayaan seseorang.

Dengan demikian, keluarga yang berada dalam desil yang sama tidak selalu mempunyai kondisi keuangan yang identik. Desil menggambarkan posisi relatif berdasarkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi yang digunakan dalam pemeringkatan.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan pembenahan DTSEN sebelum menerapkan kebijakan yang menggunakan kelompok desil sebagai dasar penentuan penerima atau pembatasan suatu fasilitas.

Purbaya mengatakan perbaikan data diharapkan membuat DTSEN lebih rapi pada tahun depan. Pemerintah selanjutnya akan menentukan pelaksanaan pembatasan Pertalite setelah data dan persiapan teknis dinilai siap. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS