Haerul Saleh Harap Vaksin COVID-19 Diprioritaskan bagi Warga Kurang Mampu
Siswanto Azis, telisik indonesia
Kamis, 10 Desember 2020
0 dilihat
Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Haerul Saleh. Foto: Ist.
" Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin. "
KENDARI, TELISIK.ID - Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Haerul Saleh mengingatkan pemerintah untuk memfasilitasi pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat kurang mampu.
Menurut Haerul Saleh (HS), kelompok masyarakat tidak mampu harus menjadi satu di antara prioritas pemerintah dalam hal pemberian vaksin COVID-19.
"Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin,” kata HS.
Lebih lanjut, Haerul Saleh mengatakan, Pemerintah mesti memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang kurang mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin COVID-19
Untuk itu, Haerul Saleh mengingatkan kepada Pemerintah untuk tidak lupa melakukan sosialisasi sebelum vaksin tersebut digunakan.
Menurutnya. Pelibatan tenaga kesehatan khususnya dokter hingga tokoh masyarakat disebut menjadi hal penting yang tak boleh dilupakan dalam proses sosialisasi tersebut nantinya.
Baca juga: 2021, Kominfo Fokus Garap Jaringan Internet di 12.548 Kelurahan dan Desa
“Sosialisasi masif dan edukasi secara terus-menerus harus dilakukan agar tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap vaksin," ujarnya kepada Telisik.id, Kamis (10/12/2020).
Selain manfaat vaksin, kata HS, pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwa vaksin tersebut aman sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat.
“Saya meminta agar pemerintah memastikan benar-benar bahwa prosedur pembuatan vaksin sudah sesuai kaidah ilmiah,” ungkapnya.
Prosesnya tidak boleh lengah sedikit pun, faktor keamanan mesti betul-betul diperhatikan karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Pemerintah juga harus memastikan status halal atau haram vaksin tersebut.
“Kami di DPR mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerjasama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin," pungkasnya. (B)
Reporter: Siswanto Azis
Editor: Fitrah Nugraha
