Mediasi Gagal, Nelayan di Kolut Ancam Boikot Pembangunan Bandara

Muh. Risal H, telisik indonesia

Sabtu, 20 November 2021

0 dilihat

Kapolsek Kodeoha, Iptu Sakti (kiri) berusaha menenangkan warga saat menemui nelayan di lokasi bandara Kolut. Foto: Muh. Risal H/Telisik

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Belasan nelayan di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kolaka Utara (Kolut) ancam boikot pembangunan bandar udara (Bandara) di Kolut.

Hal tersebut dilakukan karena para nelayan tersebut merasa kesal karena permintaan masyarakat nelayan untuk membuka kembali muara sungai di Desa Lametuna yang ditutup oleh pihak kontraktor pada Jum'at (19/11/2021) kemarin, tidak diindahkan.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Camat Kodeoha dan Pemerintah Desa, Kapolsek Kodeoha, dan Babingsa telah melakukan mediasi di Kantor Desa Lametuna, dengan menghadirkan para nelayan.

Namun hasilnya nihil, karena pihak  kontraktor tidak hadir dan enggan memenuhi permintaan nelayan.

Menurut Camat Kodeoha, Zaenudin, S.PPd pihaknya sudah berusaha memediasi masyarakat nelayan dengan memberikan beberapa solusi alternatif yakni, membuat tambatan perahu sementara di muara sungai langgasuno.

"Tapi mereka menolak dengan alasan jika sebatas penggalian atau pendalaman dan pelebaran di muara sungai, dua hari pasti sudah dangkal lagi. Nelayan juga enggan ke situ karena menurut mereka ada buayanya," terangnya.

Terkait membuka muara sungai Lametuna yang saat ini ditutup oleh pihak kontraktor, pihaknya tidak punya kewenangan untuk memaksa pihak kontraktor membuka, itu kewenangan Dinas Perhubungan.

"Komunikasi kami dengan Dinas Perhubungan, kami hanya diminta melakukan mediasi dan membujuk masyarakat agar menerima solusi yang kami tawarkan itu," tukasnya.

Meski demikian, Camat Kodeoha membenarkan jika komunikasi awal dengan Sekertaris Daerah Kolaka Utara, dirinya telah diminta untuk menyampaikan ke penanggung jawab lapangan agar membuka sementara muara sungai yang telah ditutup pihak kontraktor.

Baca Juga: Tegas, Satgas COVID-19 Muna Suntik Penumpang di Pelabuhan yang Belum Divaksin

"Awalnya sudah diiyakan tapi kami juga tahu kenapa batal, mungkin ada pembicaraan ulang dengan pihak perusahaan sehingga sampai saat ini belum ada kepastian dibuka atau tetap ditutup," terangnya.

Sementara itu, Kapolsek Kodeoha, Iptu Sakti mengungkapkan, untuk mengatasipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya berusaha menenangkan warga sambil membangun komunikasi dengan pihak kontraktor untuk mencari solusi terbaik.

"Dengan begitu, warga tetap dapat melaut dan pihak kontraktor yang terdesak waktu dapat menyelesaikan pekerjaannya, jadi kami meminta warga tetap sabar," pintanya.

Terpisah, perwakilan nelayan, Kalamuddin, S.Ag menjelaskan, awalnya masyarakat gembira usai mendapat informasi jika Pemdes dan Camat Kodeoha telah berkomunikasi dengan Pemda dan menginyakan untuk membuka sementara muara sungai yang telah ditutup.

"Dalam rapat juga sudah diputuskan bahwa Pemda telah memerintahkan untuk membuka kembali muara tersebut, setelah kami menunggu berjam-jam di lokasi ternyata pihak kontraktor menolak," katanya.

Kata dia, karena permintaan tidak dipenuhi maka pihaknya akan memboikot aktivitas pembangunan bandara dengan menutup akses jalan keluar masuk kendaraan alat berat perusahaan.

"Mereka telah merugikan masyarakat nelayan, jadi mereka juga tidak boleh beraktivitas di lokasi bandara sampai janji mereka kepada kami terpenuhi," tegasnya.

Baca Juga: Ketua DPD Siap Perjuangkan Peningkatan Status STIP jadi Universitas

Lebih lanjut, ia menuturkan, sebenarnya pihaknya tidak menuntut sesuatu yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah. Ia hanya minta dibuka dulu muara tersebut agar perahu nelayan yang terkurung di dalam dapat keluar.

"Setelah itu buatkan tambatan perahu darurat untuk nelayan di sisi ujung bagian Utara talut Bandara, sehingga perahu nelayan aman berlabu meski ombak menghantam. Hanya itu permintaan kami," ujar Kalamuddin.

Penanggung jawab lapangan PT Monodon Pilar Nusantara, Jamal membantah jika pihaknya tidak menyampaikan perihal penutupan ini kepada masyarakat nelayan.

"Kami sudah cukup komunikasi, kami juga dikejar waktu, kerja kami juga harus sesuai gambar dan apa yang ada dalam kontrak. Terkait tambatan perahu itu bukan rana kami, tapi itu urusan pemerintahan daerah dan masyarakat," imbuhnya. (A)

Reporter: Muh. Risal H

Editor: Fitrah Nugraha