Merasa Tak Adil, PGRI Flores Timur Surati Jokowi Minta Tambah Kuota PPPK 2021
Berto Davids, telisik indonesia
Jumat, 04 Juni 2021
0 dilihat
PGRI Flores Timur. Foto: Ist.
" Jujur kami merasa diberlakukan tak adil. Karena itu kita meminta kiranya ada penambahan quota PPPK untuk Kabupaten Flores Timur. "
FLORES TIMUR, TELISIK.ID - Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, menyurati Presiden Jokowi terkait penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.
Surat yang dikirimkan ke Presiden Jokowi itu bernomor 74/PGRI-Flores Timur/A/VI/2021.
Tak hanya untuk Jokowi, surat tersebut juga ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dan lembaga DPR RI.
Dalam surat yang salinannya juga diterima Telisik.id, Jumat (4/6/2021), berisi sedikitnya dua aspirasi yang disampaikan PGRI Kabupaten Flores Timur.
Pertama, meminta Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, dan DPR RI untuk mempertimbangkan dan memutuskan soal penambahan kuota penerimaan PPPK tahun 2021di Flores Timur.
Jumlah guru honor di Kabupaten Flores Timur kurang lebih 2000 orang, sementara kuota PPPK untuk Kabupaten Flores Timur hanya 552 orang.
Baca juga: Terbalik Karena Rem Blong, Sopir dan Kenek Truk Selamat dari Maut
Baca juga: Jatuh dan Terlindas Mobil, Pria di Kolut Meninggal di TKP
Atas dasar itu, PGRI Flores Timur berpandangan kuota ini sangat tidak adil dan tidak seimbang dengan jumlah guru honor yang ada saat ini.
"Jujur kami merasa diberlakukan tak adil. Karena itu kita meminta kiranya ada penambahan quota PPPK untuk Kabupaten Flores Timur," ujar Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, Jumat (4/6/2021).
Ia juga menyoroti penetapan seleksi PPPK tahap pertama dan kedua, yang hanya diperuntukan guru honor yang ada di sekolah negeri.
Hal ini, menurut dia, sungguh tidak adil. Pasalnya, di Kabupaten Flores Timur jumlah guru honor lebih banyak tersebar di sekolah-sekolah swasta.
Dia berharap Presiden Jokowi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, dan DPR RI bisa mengambil keputusan khusus pada daerah-daerah yang sebaran guru honor lebih banyak di sekolah swasta.
Hal tersebut agar guru honorer di swasta dan negeri punya kesempatan yang sama dalam tahapan seleksi yang PPPK Tahun 2021.
"Mestinya tidak ada diskriminasi antara guru honor yang mengajar di sekolah negeri dan swasta. Mereka harus diperlakukan sama. Tahapan seleksinya merata, tidak harus memprioritaskan guru honor di sekolah negeri lalu menomorduakan guru honor di sekolah swasta. Negara ini merdeka dan tetap teguh hingga hari ini karena bermodalkan persatuan dan kesatuan," tegas Kian. (B)
Reporter: Berto Davids
Editor: Fitrah Nugraha
