Musprov XII Inkindo Sultra Perkuat Ketahanan Anggota dan Dorong Penerapan Digitalisasi

Ana Pratiwi, telisik indonesia

Jumat, 10 April 2026

0 dilihat

Jajaran pengurus DPN dan DPP Inkindo Sultra bersama pemerintah daerah usai seremonial pembukaan Musyawarah Provinsi XII di Kendari, Jumat (10/4/2026). Foto: Ana Pratiwi/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) XII di Hotel Claro Kendari, Jumat (10/4/2026).

Forum tertinggi organisasi ini mengusung misi besar yakni digitalisasi, keberlanjutan, serta penguatan ketahanan anggota untuk masa bakti 2026–2030.

Ketua DPP Inkindo Sultra, Risman Ramli, mengungkapkan bahwa Musprov kali ini merupakan momentum krusial untuk merumuskan kebijakan strategis di tengah tantangan regulasi.

Saat ini konsultan lokal di Sultra mengalami tren penurunan kualifikasi akibat dominasi perusahaan luar daerah.

"Banyak perusahaan yang semula berkualifikasi Menengah kini turun ke Kecil. Kami butuh regulasi yang lebih berpihak. Saat ini gempuran dari luar, terutama Jawa, sangat masif sementara payung hukum daerah kita belum cukup kuat," ujar Risman.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Pastikan Keandalan Sarfas dan Stok LPG di Kendari

Menyikapi kondisi tersebut, Inkindo Sultra tengah mendorong lahirnya peraturan daerah (Perda) khusus jasa konstruksi.

Langkah ini telah mendapat lampu hijau dari pemerintah provinsi. Draft akademis pun telah diserahkan ke DPRD Sultra untuk ditindaklanjuti.

Menurut Risman, Perda memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat hingga ke tingkat kabupaten/kota dibandingkan sekadar peraturan gubernur (Pergub).

Salah satu poin utamanya adalah standarisasi harga atau remunerasi agar pengusaha lokal tidak terjebak dalam persaingan harga yang tidak sehat.

"Kami tidak ingin menyerah. Fokus utama kita adalah membenahi organisasi agar lebih solid. Meskipun Musprov kali ini mungkin hanya memiliki calon tunggal, esensinya adalah menjaga marwah konsultan daerah," tegas Risman.

Wakil Gubernur Sultra, Hugua, yang hadir memberikan sambutan, mengamini pentingnya kehadiran negara dalam melindungi pengusaha lokal.

Ia menyoroti fenomena hilangnya perusahaan berkualifikasi besar (B) di Sultra sebagai alarm bagi perekonomian daerah.

"Pasar bebas tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Pemerintah harus hadir melakukan intervensi. Jangan sampai konsultan lokal hanya menjadi penonton di rumah sendiri," harap Hugua.

Hugua menilai, konsultan lokal memiliki nilai lebih berupa pemahaman budaya dan tanggung jawab moral terhadap kualitas pembangunan di tanah kelahiran.

Berbeda dengan konsultan luar, kata Hugua, yang seringkali tidak memahami kondisi lapangan secara mendalam.

Baca Juga: Kisah Sukses KWT Matahari: Dari Modal Rp 200 Ribu hingga Tembus Pasar Belgia Bersama Bank Bahteramas Kendari

Di sisi lain, Ketua Umum DPN Inkindo, Erie Heryadi, menekankan pentingnya adaptasi terhadap green economy dan transformasi digital.

Ia mewajibkan anggota Inkindo Sultra untuk meningkatkan profesionalisme agar tetap relevan di era modern.

Hugua juga menambahkan bahwa tantangan ke depan mencakup pemanfaatan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan.

Pertimbangan memanfaatkan AI karena pasar jasa konsultansi dari sektor pemerintah hanya mencakup 15-20 persen, sehingga Inkindo dituntut mampu merambah 80 persen pasar swasta melalui penguatan teknologi.

"Kita optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kesadaran nasional untuk mendorong kekuatan daerah akan semakin kuat. Inkindo Sultra harus siap menjadi motor pembangunan yang mandiri," tutup Hugua. (A-Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS