Pemerintah Tarik Utang Baru APBN 2027 Rp 876,3 Triliun, Berikut Rinciannya

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Senin, 17 Agustus 2026

0 dilihat

Suasana sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, dengan jajaran pimpinan DPR berada di meja pimpinan sidang. Foto: Repro BNN

JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah menyiapkan utang baru sebesar Rp 876,3 triliun untuk membiayai APBN 2027, dengan mayoritas berasal dari penerbitan SBN dan sebagian lainnya melalui pinjaman pemerintah luar negeri.

Rencana pembiayaan utang tersebut tercantum dalam dokumen Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Nilainya sedikit meningkat dibandingkan outlook realisasi pembiayaan utang pada 2026 yang mencapai Rp 868,1 triliun.

Dalam dokumen RAPBN 2027 disebutkan, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN dan penarikan pinjaman.

“Akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman,” demikian keterangan dalam dokumen RAPBN 2027, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (17/8/2026).

Rencana pembiayaan utang tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2027. Dalam RAPBN 2027, pemerintah merancang defisit anggaran sebesar Rp 671,2 triliun.

Dari total pembiayaan utang Rp 876,3 triliun, pemerintah menargetkan penerbitan SBN secara neto sebesar Rp 779,9 triliun. Angka tersebut menjadi sumber pembiayaan terbesar dalam rencana utang pemerintah tahun depan.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman ditargetkan sebesar Rp 96,3 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan target penerbitan SBN dibandingkan outlook 2026 yang berada di angka Rp 736,6 triliun.

Sebaliknya, target penarikan pinjaman pemerintah pada 2027 justru lebih rendah dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp 131,6 triliun.

Rincian Pinjaman Pemerintah 2027

Dalam kelompok pembiayaan melalui pinjaman, pemerintah memperkirakan sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri. Secara neto, pembiayaan dari pinjaman luar negeri mencapai Rp 107,8 triliun.

Sementara itu, pinjaman dalam negeri tercatat negatif Rp 11,5 triliun. Angka negatif tersebut terjadi karena pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri diperkirakan lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru.

Pemerintah memperkirakan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri mencapai Rp 13,9 triliun. Di sisi lain, penarikan pinjaman dalam negeri secara bruto hanya ditargetkan sebesar Rp 2,4 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, pemerintah merencanakan pembiayaan melalui dua skema, yakni pinjaman kegiatan dan pinjaman tunai.

Pinjaman kegiatan secara bruto diperkirakan mencapai Rp 229,7 triliun. Nilai tersebut terdiri atas pinjaman kegiatan pemerintah pusat sebesar Rp 223,2 triliun serta pinjaman kegiatan kepada BUMN dan pemerintah daerah sebesar Rp 6,5 triliun.

Selain pinjaman kegiatan, pemerintah merencanakan penarikan pinjaman tunai sebesar Rp 17,5 triliun.

Baca Juga: Subsidi Listrik dan BBM Masuk RAPBN 2027 Tembus Rp 272 Triliun

Dengan demikian, total pinjaman luar negeri pemerintah secara bruto diperkirakan mencapai Rp 247,2 triliun. Nilai tersebut kemudian dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 139,4 triliun.

Dari perhitungan tersebut, pembiayaan pinjaman luar negeri secara neto berada di angka Rp 107,8 triliun.

Pemerintah Tetapkan Prinsip Pengelolaan Utang

Besarnya rencana pembiayaan utang dalam RAPBN 2027 diikuti dengan kebijakan pengelolaan utang yang diarahkan tetap prudent dan berkelanjutan.

Pemerintah menyatakan pengelolaan pembiayaan utang dilakukan untuk menjaga kredibilitas, akuntabilitas, serta keandalan APBN. Kebijakan tersebut juga diarahkan agar pembiayaan tetap mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah prinsip dalam pengelolaan pembiayaan utang. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi pembiayaan pada tahun anggaran mendatang.

Pertama, pemerintah menerapkan prinsip akseleratif dengan memanfaatkan utang sebagai katalis untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kedua, prinsip efisien diterapkan dengan memperhatikan penerbitan utang melalui biaya yang minimal. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta diversifikasi instrumen utang.

Ketiga, pemerintah menerapkan prinsip seimbang dengan menjaga portofolio utang pada tingkat optimal, terutama antara biaya minimal dan risiko yang masih dapat ditoleransi.

Selain ketiga prinsip tersebut, pemerintah mengarahkan kebijakan pembiayaan utang untuk mengendalikan utang dalam batas yang aman dan manageable.

Utang juga ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan fiskal kolaboratif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Baca Juga: RAPBN 2027 Mulai Berubah, Defisit Diprediksi Tembus di Atas 1,8 Persen

Pengelolaan utang akan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pemerintah juga mendorong pembiayaan inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif.

Dalam penerbitan SBN, pemerintah menargetkan biaya pembiayaan yang optimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Strategi tersebut tetap mengedepankan transparansi, integritas pasar, dan disiplin fiskal.

Dengan target pembiayaan utang Rp 876,3 triliun, struktur RAPBN 2027 menunjukkan bahwa penerbitan SBN masih menjadi instrumen utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Sementara itu, pinjaman menjadi sumber pembiayaan lainnya dengan porsi yang lebih kecil.

Rencana tersebut masih menjadi bagian dari RAPBN 2027 dan tercantum dalam dokumen Nota Keuangan yang menjadi dasar pembahasan anggaran pemerintah bersama DPR. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS