Pemerintah Tolak Beri Bantuan Kepada Warga Pulau Masudu Bombana

Hir Abrianto, telisik indonesia

Kamis, 15 April 2021

0 dilihat

Kondisi Pulau Masudu saat air pasang. Sejumlah fasilitas umum digenangi air laut. Foto: Hir/Telisik

BOMBANA, TELISIK.ID - Pemerintah Kabupaten Bombana enggan menyalurkan bantuan kemanusiaan terhadap warga korban angin kencang dan banjir rob di Pulau Masudu Kabupaten Bombana.

Berdasarkan letak geografisnya, Pulau Masudu masuk dalam kawasan pemerintahan Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Beberapa waktu lalu dilanda banjir akibat air laut pasang bersamaan dengan angin kencang serta gelombang laut yang cukup tinggi yakni pada Jumat, 2 April lalu.

Hingga saat ini, ternyata pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menolak menyalurkan bantukan kepada warga terdampat bencana tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bombana, Yunus mengatakan bahwa warga yang terkena musibah banjir akibat air pasang (rob) tidak diberikan bantuan karena Pulau Masudu telah diperintahkan untuk dikosongkan.

Dusun Pulau Masudu Desa Terapung, kata Yunus, telah menjadi langgaran banjir air laut. Pemerintah setempat telah berupaya melakukan relokasi agar masyarakat terhindar dari bencana tersebut setiap musim barat.

"Warga di Pulau Masudu itu tidak akan diberikan bantuan karena akan jadi temuan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran karena sebenarnya pulau itu tidak layak dihuni," Kata Yunus saat dikonfirmasi Telisik.id, Kamis (15/4/2021).

"Kalau daerah lain pasti kami langsung proses agar bantuan kemanusiaan tersalurkan, yang penting pemerintah desa atau kelurahan setempat melaporkan kondisi pasca bencana," lanjutnya.

Lingkungan Dusun Pulau Masudu Desa Terapung didiami oleh sekitar 300 KK. 5 buah rumah warga serta sejumlah fasilitas umum seperti Puskesmas dan bangunan sekolah mengalami kerusakan.

Baca Juga: BMKG Deteksi Wilayah Ini Masuk Peringatan Dini Cuaca di Sulawesi Tenggara

Sementara Camat Poleang Tenggara, Samsul, S.KM juga menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan dan desa telah berupaya untuk meringankan beban warga yang mendiami Pulau Masudu.

Melalui Program Baruga Moico, sejumlah warga telah dibangunkan rumah mukim di daratan sebagai kebijakan relokasi dan pengosongan Pulau Masudu. Namun, kata Samsul, dengan alasan ekonomi, warga kembali memilih kembali tinggal di pulau tersebut.

"Statusnya pulau itu tidak layak dihuni. Warga di sana sudah ada yang dibangunkan rumah di darat tapi beberapa bulan kemudian mereka kembali lagi di sana," ujar Samsul, Camat Poleang Tenggara.

"Kami dilema sebenarnya, serba salah. Kalau dipaksakan maka akan dianggap pemerintah tidak pro rakyat tapi kalau dibiarkan mereka disana, maka pelayanan akan susah tersalur apalagi di musim angin kencang," cetusnya. (B)

Reporter: Hir Abrianto

Editor: Haerani Hambali