Pemkab Butur Genjot Pembangunan Jalan, Termasuk Bandara

Aris, telisik indonesia

Selasa, 08 Maret 2022

0 dilihat

Sekretaris Bappeda Buton Utara, Zainal Arifin. Foto: Aris/Telisik

BUTON UTARA, TELISIK.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) terus genjot pembangunan infrastruktur transportasi sebagai salah satu program strategis.

Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembanguna Daerah (Bappeda) Butur, Zainal Arifin mengatakan, program strategis Ridwan Zakariah dan Ahali selaku bupati dan wakil bupati, untuk tahun pertama dan kedua mempimpin Butur, masih bertumpu pada pembangunan infrastruktur transportasi dalam hal ini pembangunan jalan.

Karena selama ini, jalan-jalan di Kabupaten Butur dalam kondisi rusak. Ada beberapa jalan yang rusak parah sehingga harus ada perhatian yang cukup serius. Di Butur sendiri, ada beberapa ruas jalan yang penanganan dan kewenangannya berbeda. Ada jalan sebagai kewenangan kabupaten dan ada jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Zainal mengungkapkan, jalan kabupaten yang diprioritaskan untuk tahun 2022 ini, pihaknya akan menyelesaikan pada ibu kota kecamatan, khususnya Kecamatan Kulisusu. Di mana, konsentrasi penduduknya lebih tinggi dan banyak.

"Ada beberapa kecamatan lainnya yang juga akan mendapat prioritas untuk dilakukan perbaikan jalan yang menghubungkan antara ruas-ruas yang terkait dengan aktivitas perekonomian masyarakat," kata Zainal Arifin kepada Telisik.id saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/3/2022).

Untuk tahun 2022, lanjut Zainal, menggunakan skema pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana pinjaman dari PT SMI tersebut sebesar Rp 167 miliar, yang akan diprioritaskan untuk pembangunan jalan, jembatan dan juga sarana ekonomi seperti pengembangan dan pembangunan pasar.

Pihaknya berharap, dengan anggaran seperti itu untuk tahun 2022 ini, sudah bisa mengatasi kerusakan jalan. Pihaknya berharap aktivitas ekonomi masyarakat bisa ditunjang dengan jalan-jalan yang akan diperbaiki nantinya. Kendati demikian, tentu tidak semua bisa diselesaikan dalam tahun 2022, karena mengingat anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan itu sangat besar.

"Dan kewenangan itu berbeda-beda. Makanya pak bupati dan wakil bupati melihat kebutuhan fiskal dan ketersediaan fiskal itu ada get, namanya get fiskal ya, kita solusinya pinjam dan itu sudah kita lakukan," tambahnya.

Selanjutnya kata Zainal, solusi lainnya yang dilakukan pihak Pemkab Butur adalah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Alhamdulillah Pak Gubernur sangat respon sekali dengan Kabupaten Buton Utara," ucapnya.

Zainal mengungkapkan, untuk tahun 2022 ini, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) provinsi, Kabupaten Butur mendapat Rp 53 miliar untuk ruas jalan provinsi. Hal tersebut sangat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat.

Untuk itu, semua pihak sangat berterima kasih atas perhatian gubernur pada Kabupaten Butur. Lanjut Zainal, jika jalan provinsi dibenahi, di sekitar akses jalan tersebut banyak aktivitas ekonomi, baik pertanian, perkebunan, maupun dari sektor perikanan.

"Mudah-mudahan ini akan membantu masyarakat dan itu pasti akan membantu masyarakat," harapnya.

Zainal menambahkan, di ruas jalan Kabupaten Butur, yang juga menjadi salah satu urat nadi perekonomian masyarakat adalah jalan Labuan-Lakansai yang menghubungkan mode transportasi feri untuk masuk ke wilayah Buton Utara.

Ia mengungkapkan, untuk tahun 2021 sebenarnya sudah ada survei dari Balai Jalan Nasional. Mereka sudah melakukan survei untuk melaksanakan pembangunan jalan atau perbaikan jalan yang lewat skema APBN. Hanya karena Pandemi COVID-19, mereka juga terimbas dengan refocusing anggaran. Sekitar 50-60 persennya itu terpotong.

Baca Juga: Capaian Masih Rendah, Bupati Muna Turun Tangan Genjot Vaksinasi Dosis II

"Sehingga mereka belum bisa melaksanakan apa yang sudah dikomunikasikan Pak Bupati," ungkap Zainal.

Kata Zainal, pihak Balai Jalan tetap akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar bisa kembali mendapat anggaran yang sesuai dengan perencanaan awal dari 2021. Bukan hanya untuk pemeliharaan, tetapi untuk pembangunan jalan di Kabupaten Butur dalam hal ini jalur Labuan-Lakansai sekitar 59 kilo meter. Proyeksi dari Balai Jalan, itu sekitar Rp 170 miliar untuk anggaran Labuan-Lakansai.

"Dalam prosesnya, Pak Bupati ini berharap tahun 2022 ini juga bisa dilaksanakan, tapi itu tadi kena refocusing. 2023 belum ada kepastian waktu itu," kata Zainal.

Atas hal tersebut, Bupati Butur bersama Bappeda dan Dinas PUPR Butur membangun komunikasi dengan Bappeda provinsi, Bappenas dan Kementerian PU. Dalam proses komunikasi itu, dibuka peluang untuk menggunakan dana PHJD atau Program Hibah Jalan Daerah.

Dalam prosesnya, lanjut Zainal, sudah ada komunikasi di PU Provinsi. Sedangkan pihak Bappeda Butur, melakukan follow up di rapat koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kemarin hasil rapat tersebut sudah ada, tapi dalam bentuk komunikasi, belum dalam bentuk keputusan," jelasnya.

Dia menambahkan, nanti keputusannya akan dibahas kembali terkait dengan pembangunan jalan itu di musyawarah rencana pembangunan nasional (Musrenbangnas).

"Teman-teman dari Dinas PU Provinsi sudah memasukkan untuk usulan yang akan dilaksanakan di 2023. Mudah-mudahan itu bisa semua kita penuhi," imbuhnya.

Di sisi lain, kata Zainal, pihaknya juga memerlukan percepatan pembangunan. Salah satu percepatan itu bukan hanya transportasi darat, melainkan juga butuh transportasi udara.

Zainal menerangkan, pembangunan bandara di Butur adalah kebijakan sejak delapan tahun yang lalu, di saat Bupati Butur Ridwan Zakariah terpilih menjadi bupati untuk periode pertama. Tahun kedua di saat menjadi bupati, Ridwan Zakariah sudah merencanakan pembangunan bandara di Butur.

Namun, tahapan pembangunan bandara tersebut saat itu terhenti karena ada transisi kepemimpinan. Padahal, prosesnya itu sudah berjalan. Sudah ada surat bupati, sudah ada rekomendasi pihak DPR, sudah ada persetujuan atau rekomendasi tokoh-tokoh masyarakat dan sudah ada rekomendasi gubernur untuk pembangunan bandara di Butur.

"Dan prosesnya sudah jauh, sudah sampai pada tahap draf untuk Penlok atau penetapan lokasi," ungkap Zainal.

Sementara itu, untuk proses pembangunan bandara secara fisik, ketika saat itu bisa berjalan mulus tanpa transisi kepemimpinan, seharusnya pada 2016-2017 pembangunan bandara sudah selesai.

Zainal mengungkapkan, pihak Bappenas mengetahui bahwa proses pembangunan bandara di Butur ini sudah berjalan, cuma karena tidak di-follow up sehingga sempat terhenti.

"Proses terhentinya itu pada draf untuk penetapan lokasi. Dan kita sudah masuk ke dalam surat keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan penataan kebandarudaraan nasional," ungkapnya.

Baca Juga: Surunuddin Janji Perbaikan Gedung BLK Konsel

"Buton utara sudah masuk di situ tahun 2019. Cuma respon dari pemerintah daerah yang tidak ada sehingga ini tidak di-follow up dalam bentuk kebijakan anggaran dari pemerintah pusat," sambung Zainal.

Ia mengatakan, kemarin pihaknya bersama bupati ke Bappenas dan Bappenas mengatakan akan mendukung pembangunan bandara di Butur. Karena datanya sudah ada, dianggap itu bisa lebih cepat. Zainal mengungkapkan, sudah dilakukan komunikasi untuk diadakan updating data.

Untuk lokasi pembangunan bandara sendiri tidak berubah atau berpindah, masih tetap di Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu. Sedangkan, untuk pembebasan lahan akan dimulai tahun 2022 ini.

"Anggarannya sudah siap," katanya.

Pihaknya sadar betul betapa pentingnya sarana transportasi dalam rangka percepatan pembangunan. Karena memang di mana-mana kalau suatu daerah mau berkembang dan cepat, itu harus didukung oleh sarana transportasinya.

"Tidak ada daerah yang bisa maju kalau tidak didukung transportasinya. Dan kita sudah punya multi sarana transportasi. Darat, laut, udara, Insya Allah," ujarnya.

Infrastruktur darat, infrastruktur udara dan juga infrastruktur perhubungan laut, lanjut Zainal, untuk mendukung produktivitas pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, sumber daya alam di Butur cukup kaya dan beragam. Di Kabupaten Butur, di samping lahannya subur, ada perkebunan, perikanan dan juga ada mineral.

"Ini bisa kita kelola kalau bisa menghadirkan investasi di sini, investasi itu akan melihat sarana pendukungnya, ketersediaan infrastruktur, regulasinya, terus kesiapan pemerintah," pungkasnya. (C)

Reporter: Aris

Editor: Haerani Hambali