Pinjaman PEN Muna Barat Rp 180 M Tidak Rasional, Hanya Jadi Beban Daerah
Sunaryo, telisik indonesia
Sabtu, 06 Agustus 2022
0 dilihat
Presidium BMMB, La Ode Agus mendukung Pj Bupati Muna Barat, Bahri membatalkan pinjaman di PT SMI Rp 180 miliar. Foto: Ist.
" Rencana Pj Bupati Muna Barat, Bahri membatalkan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebesar Rp 180 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak "
MUNA, TELISIK.ID - Rencana Pj Bupati Muna Barat, Bahri membatalkan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebesar Rp 180 miliar pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Presidium Barisan Muda Muna Barat (BMMB), La Ode Agus menilai usulan pinjaman yang dilakukan pemerintahan sebelumnya sangat tidak rasional, di tengah kondisi keuangan daerah yang masih surplus.
DAU Muna Barat sebesar Rp 600 miliar, dianggap cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur asalkan dikelola dengan baik. Nah dengan adanya usulan pinjaman itu justru sangat membebani keuangan daerah.
"Usulan pinjaman itu sangat tidak rasional. Peruntukannya yang difokuskan pada peningkatan ring road (jalan lingkar) bentuk konspirasi pemerintahan sebelumnya," ungkap Agus, Sabtu (6/8/2022).
Tokoh pemuda Lawa Raya itu berpandangan dengan DAU sebesar Rp 600 miliar, Pj Bupati, Bahri dianggap mampu mengelolaanya untuk belanja daerah dan ASN.
"DAU kita cukup. Sementara pinjaman itu tidak penting, karena akan membebankan daerah. Saya sebagai pemuda Muna Barat menyampaikan tidak ada hal urgensial untuk melakukan pinjaman," tegasnya.
Baca Juga: Jemaah Haji Tiba di Bombana, Status Bersih dari COVID-19
Terkait adanya isu liar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa pinjaman diusulkan oleh Pj bupati dan kemudian ditolak, sangat tidak masuk akal. Baginya, Pj bupati saat ini berpikir menata daerah ke arah yang lebih baik. Karenanya, harus diberi suport. Toh, Pj bupati pula tidak alergi dengan kritikan.
"Pj bupati harus didukung dan kita mesti luruskan informasi kebohongan yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu," ujarnya.
Pj Bupati Muna Barat, Bahri mengaku, tidak punya kewenangan membatalkan program yang sudah ditetapkan pemerintahan sebelumnya.
Namun, untuk usulan pinjaman yang belum mendapatakan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu berencana akan membatalkan.
"Bila disetujui dewan, anggaran pinjaman itu kita coret, karena memang programnya belum mendesak," terangnya.
Baca Juga: Jelang HUT RI Ke-77, Infrastruktur Rusak di Muna Barat Mulai Ditangani
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa, sangat mendukung bila pinjaman itu dibatalkan. Karena, saat usulan pinjaman ditetapkan di dewan timbul riak-riak menyangkut peruntukannya yang hanya difokuskan pada peningkatan ring road.
"Kalau dibatalkan, saya pikir sah-sah saja. Karena, saat itu kita setujui dengan catatan agar peruntukan pinjaman harus merata untuk pembangunan infrastruktur, bukan hanya ring road," terangnya.
Menurut Ketua DPD II Golkar Muna Barat itu, bila usulan pinjaman telah disetujui Kemendagri dan Kemenkeu, dipastikan untuk proses pekerjaannya tidak akan selesai hingga akhir tahun. Karenanya, sangat tepat bila pinjaman itu dibatalkan. (A)
Penulis: Sunaryo
Editor: Kardin
