Pemkab Muna Bakal Mutasi Pejabat Besar-besaran

Sunaryo, telisik indonesia

Rabu, 09 Februari 2022

0 dilihat

Wabup Muna, Bachrun Labuta. Foto: Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna mulai menyusun rencana akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat di bulan Maret mendatang.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyegaran ditubuh birokrasi. Mutasi ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan pemerintahan LM Rusman Emba-Bachrun Labuta, pasca enam bulan dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Muna.

Rusman dan Bachrun tentunya menginginkan pejabat-pejabat yang mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi-misi dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nah, berangkat dengan pejabat yang ada saat ini, Wabup Bachrun menginginkan agar dibenahi secara menyeluruh. Kenapa? Karena ia menilai saat ini banyak pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) masih kurang mengerti tugas dan tanggungjawabnya untuk melihat peluang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Memang harus dibenahi semua. Kita butuh pejabat yang benar-benar paham dengan tupoksinya," kata Bachrun, Rabu (9/2/2022).

Bahrun sendiri sampai saat ini belum mengetahui kapan mutasi akan dilaksanakan. Ia pun juga belum dimintai pertimbangan. Namun, semua ia kembalikan pada Baperjakat dan bupati yang melakukan penilaian.

"Kalau dimintai pertimbangan, saya hanya inginkan semuanya harus dibenahi. Kita tempatkan pejabat sesuai kemampuan dan keahliannya masing-masing," tukasnya.

Rencana mutasi itu ikut dibenarkan oleh Sekda Muna, Eddy Uga. Kata dia, bila merujuk aturan, pelaksanaan mutasi dapat dilakukan enam bulan setelah pelantikan bupati-wabup. Nah, bupati-wabup dilantik pada 2 September 2021 lalu, maka tepatnya mutasi dapat dilakukan pada 3 Maret 2022 mendatang.

"Saat ini sudah masuk enam bulan. Mutasi bisa dilakukan di bulan Maret," kata Eddy.

Baca Juga: 1.500 Vaksin Booster Disiapkan untuk Masyarakat Kota Malang

Soal pejabat siapa saja yang akan dimutasi, semua tergantung kepala daerah selaku user (pemakai).

"Tergantung pimpinan (bupati) apakah hanya esalon II atau dengan esalon III," timpalnya.

Bukan saja mutasi, lelang jabatan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan dilaksanakan tahun ini dalam rangka mengisi kekosongan. Adalah Asisten III, Kadis Lingkungan Hidup (LH), BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, PTSP, staf ahli dan Badan Kesbangpol.

"Sudah ada dianggarkan (lelang jabatan) di APBD 2022," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Muna, Zahrir Baitul sangat setuju melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD. Hal tersebut bertujuan untuk  mewujudkan tatanan birokrasi yang profesional dan solid dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah tertuang dalam RPJMD.

"Evaluasinya menggunakan parameter kinerja, integritas, kemampuan membangun kerja sama, loyalitas, kepemimpinan dan kemampuan membangun komunikasi yang produktif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat," kata Zahrir.

Baca Juga: Seychelles Lirik Potensi Kelautan dan Pariwisata Kota Baubau

Politisi Hanura itu mengaku, saat ini potensi keuangan daerah sangat tidak memungkinkan hanya mengandalkan pendanaan dari pusat. Makanya, penataan birokrasi harus lebih difokuskan untuk mendorong peningkatan PAD. Birokrasi yang ditempatkan harus ada kreatifitas dan inovasi.

"Kepala daerah sebainya memberi capaian target PAD bagi para pimpinan OPD. Bila ada yang tidak tercapai bisa langsung diganti," sarannya. (A)

Reporter: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali