Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Bakal Lewat Digital Pakai SPID RI

Baca Juga: Demo Penghina Suku Muna, Pengguna Jalan Terjebak Kemacetan Panjang

Sains menurutnya berkaitan dengan data dan fakta, perencanaan yang didasari sains dianggap menghasilkan kebijakan yang lebih rasional, karena sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan data dan fakta di lapangan. Adapun teknologi informasi digunakan sebagai pendukung.

Ia menjelaskan, proses perencanaan yang didasari data tersebut akan diusulkan oleh Bappeda dan diriview oleh inspektorat. Hingga akhirnya, akan dipilih oleh bupati mana program pembangunan yang lebih prioritas dan disusun pada Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD).

Hal tersebut menurutnya tentu tidak mudah diimplementasikan. Zamrun tak memungkiri, meski banyak SDM ASN di Sulawesi Tenggara khususnya Buton Utara, namun sifat malas bakal menjadi hambatan bagi pengembangan sistem tersebut.

Pranata Komputer Pusat Data dan Informasi Kemendagri, Alwin Fery mengatakan, digitalisasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan contoh implementasi E-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu isu yang paling besar dihadapi oleh beberapa daerah dalam perencanaan RPJMD, menurutnya adalah ketidakserasian data antar OPD.

“Yang harus diutamakan pemda yaitu kerjasama, pemerintah dengan swasta, maupun pemerintah dengan masyarakat,” katanya.

Saat ini, daerah di Indonesia yang melaksanakan SBPE tidak sampai satu persen, artinya belum ada integrasi dan pendekatan data valid dalam mendorong kebijakan daerah.

Ia menyayangkan, banyaknya daerah yang hanya membuat aplikasi SBPE sebagai proyek, tidak digunakan semaksimal mungkin dalam operasional pemerintahan.

Salah satu contoh konkrit SBPE adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), untuk menyatukan data berbagai sektor di daerah.

“SPID juga akan berkonek ke penganggaran daerah. Dari sistem keuangan desa sampai kabupaten sedang disinkronkan,” kata Alwin.

Baca Juga: Ditjen HAM Bersama Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Gelar Bimtek Analisis Peraturan

Kemendagri segera mengembangkan SPID menjadi SPID RI. Beda keduanya adalah SPID RI telah menerapkan sistem micro services, yaitu desain arsitektur untuk membuat sebuah aplikasi yang terdiri dari berbagai unit layanan tersendiri tapi tetap saling terhubung.

Kelebihan lain, SPID RI dikatakan lebih aman dan tak mudah diretas datanya di banding SPID, juga lebih update dan transparan. Meski Kabupaten Buton Utara sudah menggunakan SPID sejak 2020, di tahun 2024, Alwin mencanang semua daerah sudah harus menggunakan SPID RI untuk semua urusan pemerintahan.

Bupati Buton Utara, Muhammad Ridwan Zakaria, menyadari pentingnya digitalisasi untuk mengembangkan wilayahnya, sehingga, ia menyerahkan pelatihan dan hal-hal teknis untuk para ASN Buton Utara kepada Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

Pelatihan tersebut akan berlangsung hingga Rabu, 14 Juni 2023 yang akan diisi berbagai materi teknis terkait perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pembangunan dan penganggaran daerah. (A-Adv)

Penulis: Adinda Septia Putri

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS