Perkembangan Kasus Gerbang Wisata Kendari-Toronipa, Penyidik Koordinasi dengan KPK dan BPKP
R. Anugrah, telisik indonesia
Selasa, 05 Agustus 2025
0 dilihat
Kerusakan dinding ornamen gerbang wisata Kendari-Toronipa. Foto: R. Anugrah/Telisik.
" Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang wisata Kendari-Toronipa menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara "
KENDARI, TELISIK.ID - Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang wisata Kendari-Toronipa menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra, melalui Subbid Penerangan Masyarakat (Penmas), Ipda Hasrun saat dikonfirmasi, mengungkapkan bahwa saat ini penyidik masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk menghitung potensi kerugian negara.
"Perkembangan terakhir, penyidik telah berkoordinasi dengan KPK dan BPKP. Saat ini sementara audit BPKP, untuk menghitung kerugian negara," ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Sebelumnya, gerbang yang menelan biaya Rp 33 miliar ini menjadi sorotan karena kondisinya yang cepat rusak dan diduga menggunakan material yang tidak sesuai dengan anggaran.
Baca Juga: Polda Sultra Bungkam, Dugaan Korupsi Gerbang Wisata Kendari-Toronipa Tanpa Kepastian
Pantauan telisik.id, dinding ornamen gerbang wisata Kendari-Toronipa tersebut telah banyak mengalami kerusakan.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Karya Inti Bumi Konstruksi menggunakan APBD Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Pembangunan Gerbang Wisata Kendari-Toronipa, Polda Sultra Sudah Periksa 23 Saksi
Sejumlah pihak pun telah dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra, termasuk pejabat dari instansi teknis terkait.
Di samping itu, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra tahun 2024, menemukan adanya kekurangan volume pada paket pekerjaan pembangunan ornamen jembatan Kendari-Toronipa sebesar Rp 624.013.700. Angka tersebut merupakan akumulasi dari hasil pemeriksaan fisik berbagai item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. (C)
Penulis: R. Anugrah
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
