Seluruh Masyarakat Terlindungi BPJS Kesehatan, Pemda Muna Barat Raih Penghargaan UHC Utama

Putri Wulandari, telisik indonesia

Jumat, 09 Agustus 2024

0 dilihat

Sekda Muna Barat, LM Husein Tali (kiri) menerima penghargaan UHC award kategori utama. Foto: Ist.

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Seluruh masyarakat Muna Barat telah terlindungi BPJS Kesehatan. Karena prestasi itu, Pemerintah Daerah Muna Barat diberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, yang diterima oleh Sekda Muna Barat, LM Husein Tali, di Gedung The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).

Sekda Muna Barat, LM Husein Tali mengatakan, penghargaan dan piala UHC yang diterima ialah kategori utama, pasalnya seluruh masyarakat Muna Barat telah terlindungi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 100 persen.

"Predikat UHC ini wujud komitmen Pemda Muna Barat untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat," ujarnya, Jumat (9/8/2024).

Baca Juga: Pemkab Buton Selatan Raih Penghargaan UHC, Bentuk Komitmen Kualitas Kesehatan Terbaik

Ia mengaku program JKN ini bukan hanya diberikan kepada masyarakat kategori kurang mampu tetapi juga kategori mampu. Ini dilakukan sebagai kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Muna Barat, Adnan mengungkapkan, dalam rangka optimalisasi perluasan kepesertaan menuju Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024 sesuai RPJMN serta sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendukung program JKN.

Baca Juga: 95 Persen Warga Muna Terdaftar JKN, Plt Bupati Muna Diganjar Penghargaan UHC Awards

Untuk itu, Pemda Muna Barat sebagai salah satu daerah yang mendapatkan undangan dari Kemenko PMK, Muhadjir Effendy untuk menerima penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan di atas 95?ri jumlah penduduknya.

Muna Barat berhasil meraih penghargaan UHC dengan predikat utama sebagai kriteria tertinggi dengan capaian UHC di atas 98%, tidak memiliki tunggakan PBPU pemda tahun 2023 dan berkontribusi dalam keseluruhan penduduk di wilayah pemda dan nasional.

Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut sebanyak 35 provinsi dan 468 kabupaten/kota berhak mendapatkan penghargaan, terbagi menjadi 3 kategori yakni utama, madya dan pratama. (B)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS