Raih WTP Ketujuh, Pemda Bombana Terima Insentif Tertinggi di Sultra
Hir Abrianto, telisik indonesia
Senin, 12 Oktober 2020
0 dilihat
Suasana penyerahan piagam penghargaan Opini WTP ke-7 kalinya. Foto: Hir Abrianto/Telisik
" Apresiasi atas penghargaan WTP di atas lima kali secara berturut-turut, maka Pemkab Bombana diberikan dana insentif sebesar Rp 51 miliar pada tahun anggaran 2021. "
BOMBANA, TELISIK.ID - Pemerintah Kabupaten Bombana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas kesuksesan penyusunan dan penyajian keuangan tahun anggaran 2019.
WTP kali ini merupakan penghargaan yang ketujuh kali secara berturut-turut diraih sejak H. Tafdil menjabat Bupati Bombana.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana yang sukses meraih WTP atas penyusunan dan penyajian anggaran tahun 2019 lalu.
Atas raihan WTP tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana mendapatkan dana insentif sebesar Rp 51 miliar.
"Apresiasi atas penghargaan WTP di atas lima kali secara berturut-turut, maka Pemkab Bombana diberikan dana insentif sebesar Rp 51 miliar pada tahun anggaran 2021," ujar Arif Wibawa kepada Telisik.id usai menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Bombana, Senin (11/10/2020).
Baca juga: Jenazah La Baa, Korban Penyanderaan Abu Sayyaf Tiba di Buton
"Angka Rp 51 miliar itu adalah angka tertinggi di antara 17 kabupaten/kota di Provinsi Sultra, mengalahkan Pemprov yang hanya mendapatkan Rp 31 miliar," lanjut Arif.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP tersebut, Arif menyebutkan bahwa BPK masih saja mendapatkan temuan namun jumlahnya relatif kecil.
Terpisah, Bupati Bombana Tafdil menuturkan, penghargaan opini WTP yang beruntun ia terima merupakan beban dan tanggung jawab kinerja perangkat pemerintahan untuk selalu komitmen dan akuntabel.
"Memang Ini adalah prestasi bagi kita semua tapi WTP ini adalah tanggung jawab kinerja kita. Sebab akan buruk nantinya kalau kita sudah terima berturut-turut lalu terjadi kemunduran," pungkasnya.
Menurut Tafdil, dengan Dana Insentif Daerah yang diterima dari pemerintah pusat, beban APBD menjadi berkurang. (B)
Reporter: Hir Abrianto
Editor: Haerani Hambali
