Raja Moronene VIII Ditersangkakan Atas Dugaan Pidana Kehutanan, Lembaga Adat Morenene Angkat Bicara

Gusti Kahar, telisik indonesia

Jumat, 05 Desember 2025

0 dilihat

Para tokoh adat suku Morenene dan masa aksi saat melakukan audiensi dengan para penyidik di dalam Markas Polda Sultra. Foto: Gusti Kahar/Telisik.

KENDARI, TELISIK.ID - Pauno Rumbia (Raja Moronene) VIII, Aswar Latif, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan perusakan kawasan hutan lindung di wilayah adat Moronene, Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Penetapan tersangka dilakukan sejak November 2025, setelah penyidik menyimpulkan bahwa area yang dikelola Aswar berada dalam zona hutan lindung.

Penetapan itu langsung memicu protes dari tokoh adat Moronene. Mereka menegaskan, Aswar Latif tidak mengetahui perubahan status kawasan adat yang sejak lama dikelola turun-temurun tersebut. Status kawasan baru ditetapkan sebagai hutan lindung pada 2024, dan seluruh aktivitas adat telah dihentikan setelah ada pemberitahuan dari Dinas Kehutanan.

“Para tokoh adat sudah menghentikan kegiatan setelah ada arahan dari Dinas Kehutanan. Sangat keliru jika kini mereka dituduh merusak hutan,” tegas tokoh adat Moronene, Agus Langgara, Jumat (5/12/2035).

Baca Juga: Gerakan Pangan Murah Banjir Peminat, Pemkot Kendari Sukses Jaga Stabilitas Harga Pangan hingga Akhir Tahun

Agus juga menuding ada ketimpangan penegakan hukum. Ia menyebut sejumlah pihak lain yang diduga merambah hutan di Bombana telah dilaporkan, namun hingga kini belum ada penindakan.

“Kami minta Polisi memproses nama-nama yang kami laporkan atas dugaan perusakan kawasan hutan. Jangan tebang pilih,” ujarnya.

Ketegangan meningkat ketika puluhan masyarakat adat Moronene menggelar unjuk rasa di halaman Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (4/12/2025) kemarin. Massa menilai penetapan tersangka terhadap Aswar Latif sarat kepentingan dan tidak mencerminkan penegakan hukum yang objektif.

Koordinator aksi, Muhammad Mardan, menuding Ditkrimsus Polda Sultra tidak profesional dan diduga dipengaruhi kepentingan oknum tertentu.

“Penanganan kasus ini tebang pilih dan sarat kepentingan. Apa yang dialami tokoh adat kami bukan murni perkara hukum,” teriak Mardan.

Baca Juga: Pria Babak Belur Usai Dikeroyok di Billiard Prawira Kendari, Proses Hukum Dinilai Mandek dan Keluarga Lapor Wassidik

Menanggapi aksi tersebut, Kanit IV Subdit IV Ditkrimsus Polda Sultra, AKP Irpan, menyatakan bahwa seluruh tuntutan massa akan dicatat sebagai bagian dari proses pengawasan publik. Ia menegaskan penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur.

“Semua aspirasi kami terima, dan penanganan kasus ini tetap dilakukan secara objektif,” kata Irpan.

Berdasarkan pantauan Telisik.id, aksi berlangsung tertib. Massa berencana terus mengawal proses hukum dan kebijakan pengelolaan hutan hingga hak-hak masyarakat adat Moronene dipulihkan. (A)

Penulis: Gusti Kahar

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS