Rencana Kunker ke NTT, Ini Agenda Presiden Jokowi

Setelah itu, Presiden Jokowi menggunakan mobil ke lokasi food estate di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu untuk melakukan panen dan tanam jagung bersama kelompok tani.

Pukul 17.00 Wita, Presiden Jokowi kembali ke Kupang menggunakan pesawat ATR dari bandara A. A. Bere Tallo Atambua.

Pukul 17.40 Wita, Presiden Jokowi tiba di Kupang dan beristirahat malam di Hotel Aston.

Pada tanggal 23 Maret, pukul 08.00 Wita, Presiden ke lokasi proyek Kementerian PUPR yaitu penataan kawasan Kota Kupang di Kecamatan Kelapa Lima.

Tiba di sana, Presiden Jokowi meresmikan kawasan Kota Kupang dan gedung baru Politeknik Negeri Kupang.

Setelah itu Presiden Jokowi kembali ke Bandara El Tari Kupang dan terbang ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk menghadiri acara percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten TTS.

Usai dari Kabupaten TTS, Presiden Jokowi kembali ke bandara El Tari Kupang, untuk selanjutnya take off menuju Provinsi Bali dan kembali ke Jakarta.

Baca Juga: Keputusan Pembangunan Pabrik Semen di NTT Dapat Persetujuan Presiden

Untuk diketahui, kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke Provinsi NTT bukan hal baru. Selama dua periode kepemimpinannya, ia sudah sering berkunjung ke NTT.

Bahkan saat bencana alam pun ia datang untuk menghibur dan memberi bantuan ke masyarakat.

Kali ini, inti kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu untuk meninjau penanganan stunting di Kabupaten TTS. Hal ini sebagai wujud komitmennya menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dwi Listyawardani dalam keterangannya yang diterima Telisik.id menyebut, kunjungan kerja Jokowi kali ini dengan agenda utama peninjauan penanganan stunting di TTS.

“Untuk itu kami bersama dengan tim kementerian/lembaga terkait mendahului guna mempersiapkan hal-hal teknis terkait kunjungan itu,” kata Dwi.

Menanggapi itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pun memberikan apresiasi atas perhatian presiden terhadap NTT, sebab Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penanganan masalah stunting.

“Kita sangat serius untuk menurunkan angka stunting. Saat kami masuk (dilantik menjadi gubernur pada 2018), angka stunting berada pada angka sekitar 35,4 persen dan sekarang turun menjadi 20,9 persen," papar Laiskodat

"Walau turun, tapi saya masih belum puas dengan angka tersebut karena koordinasi di lapangan belum berjalan secara optimal,” lanjutnya.

Ia menyampaikan, penanganan stunting bukan hanya dilakukan pendekatan satu bidang, tetapi harus mencakup berbagai aspek, sehingga dibutuhkan kerja bersama lintas sektoral. Meski provinsi sangat serius untuk tangani stunting, namun semangat ini belum diikuti kabupaten/kota. Padahal ujung tombak untuk atasi stunting ada di desa dan kecamatan.

“Bupati harus rajin turun lapangan dan nginap di desa untuk mengetahui hal ini. Kepala desa harus mengecek siapa yang hamil dan mendata potensi stunting dari anak yang dilahirkan. Ini harus dilaporkan kepada bupati, kalau tidak, langsung ke gubernur,” terang Laiskodat.

Ia menyatakan, semua pihak harus bicara tentang stunting untuk menumbuhkan kesadaran tentang hal ini. Kampanye tentang penanganan stunting mulai dari gubernur, bupati, kepala dinas, camat, kepala desa, pendeta, pastor, haji, imam masjid, tokoh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Saya minta para kader BKKBN untuk memiliki buku saku terkait hal ini. Semua masalah harus dicatat dan dirumuskan bersama lintas sektoral. Kita punya kelor dan makanan-makanan lokal yang bergizi untuk atasi stunting,” tandas Laiskodat.

Baca Juga: Pembangunan Bank Sultra Jadi Ikon Baru di Muna Barat

Ia menambahkan, kunjungan presiden harus memacu semua pihak di NTT untuk bekerja lebih keras lagi dalam penurunan stunting. Kerja penanganan stunting ini sebenarnya soal kepedulian.

Bupati, camat, kepala desa harus sering turun lapangan untuk ajak warga ukur dan timbang. Kepala BKKBN NTT diminta untuk menggerakan kader secara lebih aktif dalam mendata penderita stunting dan mereka yang berpotensi stunting.

“Kerja untuk ini tidak boleh kerja biasa, tapi harus ekstra ordinary. Harus kerja konvergensi. Semua pihak duduk dan rumuskan masalah dan jalan keluarnya. Siapa terlibat apa. Harus selalu ada evaluasi. Kehadiran dan kunjungan presiden harus bisa mendatangkan perbaikan untuk penurunan stunting,” kata Laiskodat.

Ia juga mengancam akan memukul para bupati/wali kota yang gagal menurunkan angka stunting sesuai target yang telah ditetapkan bersama. (B)

Reporter: Berto Davids

Editor: Haerani Hambali