Sekjen PDIP Sebut Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos, Megawati: Terima Saja Asal Jangan Goyang

Tak ingin penyaluran bansos disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu, Hasto mengingatkan agar pemerintah menempatkan kepentingan negara atau nasional. Dia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat negaranya menunjukkan komitmen kerakyatan.

“Jika bansos sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, maka itu akan menjadi pelanggaran besar karena bansos anggaran rakyat dari pajak kita jadi harus kembali pada rakyat secara tepat,” tegas Hasto yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Baca Juga: Gebrakan Jokowi di Masa Kampanye, Naikkan Gaji PNS hingga Kucurkan Bansos Baru Rp 11,2 Triliun

Penyaluran bansos menjelang Pemilu 2024 ini juga sempat disinggung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dia mengingatkan masyarakat tak salah menilai terkait pembagian bansos oleh pemerintah karena anggarannya bersumber dari uang rakyat.

“Bansos itu (sumbernya dari) uangnya rakyat, jangan lupa. Eh ini duitnya dari mana? Jadi kalau mikir itu, mikir lurus,” kata Megawati saat menghadiri kampanye akbar Ganjar-Mahfud di GBK.

Meski penyaluran bansos dilakukan pemerintah menjelang Pemilu 2024, Megawati mempersilakan para pendukung Ganjar-Mahfud dan partai politik pengusung menerimanya. Namun, dia tetap meminta mereka tidak keluar dari gerbong pendukung Ganjar-Mahfud hanya gara-gara bansos.

“Siapa yang suka terima bansos? Eh jangan bohong. Ya tidak apa-apa terima aja, tapi nanti nyoblosnya jangan goyang lho. Siapa yang mau goyang? Ayo siapa yang mau goyang?” tanya Megawati.

Penggunaan diksi ‘goyang’ oleh Megawati belakangan juga digunakan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan istilah ‘goyang gemoy’. Goyang gemoy dianggap cocok bagi pasangan ini dan pada beberapa kesempatan Prabowo selalu memperagakan aksi goyang gemoynya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui anggaran bansos yang bersumber dari APBN telah melalui kesepakatan di DPR RI. Karena itu, dia menampik bahwa bansos hanya didasarkan pada keputusan pemerintah.      

Jokowi enggan dikaitkan penyaluran bansos dengan kepentingan politik untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dengan target satu putaran.  

Baca Juga: KPU Serahkan ke Bawaslu Dugaan Pelanggaran Jokowi, IPO: Beras Bansos Bergambar Prabowo-Gibran Kriminal

“Itu semuanya, sekali lagi, kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu,” ujar Jokowi usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024) malam.

Jokowi mengatakan, penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino adalah untuk merespons kemarau panjang. Dia menyebut program ini telah dijalankan pemerintah sejak September 2023 dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada akhir Januari 2024 mengungkap sumber dana untuk mendukung BLT Mitigasi Risiko Pangan yang sering dilakukan langsung oleh Jokowi menyalurkan bansos beras ke berbagai daerah.

Program tersebut membutuhkan anggaran Rp 11,25 triliun untuk disalurkan periode Januari 2024 hingga Maret 2024. Namun, penyaluran Januari dan Februari akan digabung, sementara program BLT Mitigasi Risiko Pangan akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero).

Sumber dana tersebut sebagai BLT untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing menerima Rp 200 ribu per bulan. (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS