Sidang Sengketa Pilpres 2024: Risma Sebut Tak Bagikan Bansosa Langsung Seperti Jokowi

Mustaqim, telisik indonesia

Jumat, 05 April 2024

0 dilihat

Menteri Sosial, Tri Rismaharini (kanan), bersama tiga menteri lainnya memberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Komunitas, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: tangkapan layar youtube MKRI

JAKARTA, TELISIK.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar empat menteri dengan berbagai pertanyaan perihal penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum presiden-wakil presiden (Pilpres) 2024 dalam sidang sengketa hasil Pilpres di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Empat menteri yang dimintai keterangan dalam sidang MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Menghadirkan empat menteri tersebut ke sidang sengketa Pilpres 2024, menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, karena permintaan majelis hakim MK.

Permintaan ini didasarkan pada dugaan keberpihakan pemerintah untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.  

“Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Jokowi dalam Pilpres kemudian memunculkan beberapa hal, cawe-cawe, keterlibatan TNI-Polri, dan ASN yang tidak netral,” jelas Arief saat sidang MK.

Alasan lain menghadirkan empat menteri, kata Arief, juga didasarkan dalil pemohon yang menyebut kegiatan pembagian bansos turut melibatkan penjabat gubernur, bupati, dan walikota hingga aparat desa.

Baca Juga: Sidang Sengketa Pilpres 2024: MK Minta KPU Serahkan Bukti Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan

“Peran serta lurah/kepala desa yang juga ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral,” beber Arief.

Bantuan sosial yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos), khusus di Kementerian Sosial (Kemensos) menurut Tri Rismaharini, tidak dibagikan dalam bentuk natura atau paket sembako melainkan ditransfer ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemberian bansos oleh Kemensos tidak dalam bentuk natura, menurut Risma, terjadi sejak dirinya menjabat sebagai menteri. Dia pun memastikan bahwa bansos dalam bentuk bantuan pangan juga tidak ada di Kemensos.

“Sejak saya menjabat sebagai menteri, kami tidak menyalurkan (bansos) dalam bentuk barang. Kami menggunakan transfer ke rekening penerima,” ujar Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini juga mengatakan, dirinya tidak pernah turun langsung menyerahkan bansos dalam bentuk bantuan pangan seperti yang dilakukan Jokowi.

“Saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa, red), itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,” kata Risma.

Keputusan untuk turun langsung ke penerima manfaat dilakukan Risma jika mereka benar-benar harus segera ditangani.

“Misalkan kemarin saya temukan ada anak yatim enggak ada orang tuanya. Rumahnya di jurang, itu saya masuk harus jalan kaki 1 kilometer. Jadi, saya datang untuk itu. Lebih banyak seperti itu atau anak kecil-kecil yang diperkosa,” sebut Risma.

Mengenai jumlah anggaran Perlinsos di Kemensos, Risma mengatakan periode 2024 mengalami penurunan dibanding 2023. Penurunan ini disebabkan Kemensos tidak lagi menerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87,3 triliun menjadi Rp 79 triliun. Karena belanja BLT El Nino (di Kemensos) keluar dari bantuan di 2024,” ungkap Risma.

Anggaran khusus BLT El Nino berjumlah Rp 7,5 miliar, menurut Risma, keluar setelah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI pada November 2023, meski Kemensos tidak kebagian jatah. Anggaran tersebut ditarget selesai Desember 2023.

Walau kementeriannya tidak dapat jatah BLT El Nino dan anggaran khusus bantuan gagal ginjal akut, Risma memastikan bahwa Kemensos tidak pernah telat memberikan bantuan kepada penerima manfaat sesuai yang sudah terdata.

Menkeu Sri Mulyani yang juga dimintai keterangan oleh Hakim Konstitusi, menyebut realisasi bansos yang bersumber dari APBN sampai Februari 2024 mencapai Rp 12,8 triliun.

Menurutnya, APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber (peredam kejut) untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Postur APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp 3325,1 triliun di dalamnya terdapat belanja untuk perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dan stunting,” ujar Sri Mulyani.

Terkait anggaran Kemensos yang berjumlah Rp 75,6 triliun, Sri Mulyani mengatakan disalurkan melalui program bansos PKH, kartu sembako, dan program bansos lainnya.

Sementara Rp 80,5 triliun untuk perlinsos dikelola beberapa Kementerian/lembaga, di antaranya oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama melalui program Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan beasiswa afirmasi.

Kementerian Kesehatan juga mendapat bagian melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kementerian Ketenagakerjaan untuk iuran kehilangan pekerjaan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dana siap pakai bencana.

“Sementara Rp 340,7 triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan listrik. Subsidi non energi seperti pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana,” papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut penyusunan APBN 2024 tuntas sejak 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023.

“Waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres pada tanggal 13 November 2023,” katanya.

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ini, Hakim Konstitusi juga menanyakan keterkaitan pembagian bantuan pangan berupa beras menjelang pemilu.

Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, bantuan beras kepada masyarakat periode Januari - Juni 2024 merupakan program lanjutan pemerintah sejak tahun 2023.

“ujuan memberikan bantuan sosial berupa beras dalam rangka memitigasi terjadinya risiko bencana El Nino atau kekeringan. Bantuan ini dari cadangan pangan pemerintah (CPP),” ujar Muhadjir.

Muhajir mengatakan, bantuan beras dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Bantuan pangan beras CPP bukan bagian dari bantuan sosial regular, namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah,” katanya.

Bantuan pangan beras CPP pada 2024, menurut Muhadjir, dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan. Bantuan diberikan berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80 persen keluarga atau penduduk di Indonesia. Data P3KE juga telah digunakan oleh 25 kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022,” terangnya.

Anggaran Rp 496,8 triliun yang dialokasikan pada program perlinsos, menurut Muhajir, ditujukan untuk penghapusan kemiskinan dan telah disetujui oleh DPR RI.

“(Anggaran perlinsos ini) tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh Kementerian/lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing,” ujar Muhadjir.

Hakim Konstitusi juga mempertanyakan dugaan adanya arahan khusus dari Jokowi seperti yang didalilkan oleh pemohon 1 dan 2 dalam gugatan sengketa Pilpres 2024. Perihal dugaan ini, Menko Prekenomian, Airlangga Hartarto, mengaku tidak ada arahan khusus dari Jokowi.

Ketua Umum Partai Golkar ini hanya meyakinkan bahwa Jokowi meminta para menteri memberikan keterangan sesuai tugas masing-masing.

“Arahan Pak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya, dijelaskan sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri,” kata Airlangga.

Baca Juga: Tiga Menteri Pastikan Beri Keterangan di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Kendati begitu, Airlangga mengakui ada kenaikan anggaran perlinsos di tahun 2024. Dia menyebut kenaikan terbesar dialokasikan untuk subsidi sumber daya energi dan bukan bansos.

“Subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 P pada 2024 dan 55,9 P pada 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kenaikan BBM itu salah satu komposisi yang utama,” kilah Airlangga.

Kenaikan harga dan nilai tukar rupiah, menurut Airlangga, juga berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024. “Jika dibandingkan dengan tahun 2023, juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter,” ujarnya.

Airlangga beralasan, besaran perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian. Dia pun menyebutkan, sejak tahun 2020, besaran perlinsos berada di atas Rp 440 triliun.

Periode tahun 2023 anggaran perlinsos mencapai Rp 476 triliun, namun yang terealisasi Rp 443,4 triliun. Kemudian pada tahun 2024 naik menjadi Rp 496,8 triliun dan telah ditetapkan di dalam UU Nomor19 Tahun 2023 tentang APBN 2024.

Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada 16 April 2024. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS