JAKARTA, TELISIK.ID - Penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tak hanya disuarakan masyarakat sipil, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) konsisten dan terus menyuarakan penolakan RUU tersebut.
Anggota Baleg DPR RI FPKS, Ledia Hanifa Amaliah menyatakan arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang.
"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama,” kata Anggota Komisi X DPR RI di Jakarta, Minggu (4/10/2020).
Ledia menuturkan, ada beberapa catatan Fraksi PKS DPR RI, Pertama Fraksi PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.
"Banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini," terang Ledia.