Terkesan Lamban, Dewan Sorot Kinerja Gugus Tugas COVID-19 Busel
Deni Djohan, telisik indonesia
Jumat, 01 Mei 2020
0 dilihat
Wakil Ketua Satu DPRD Buton Selatan (Busel), Aliadi, SP,d., MM. Foto: Ist.
" Tadi malam mereka berangkat tanpa APD. Mereka juga takut karena APD yang tersedia di masyarakat sangat terbatas. Padahal dalam setiap rapat, kita terus tekankan untuk perbanyak belanja APD dan alat rapid. "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Wakil Ketua Satu DPRD Buton Selatan (Busel), Aliadi, kembali menyoroti kinerja Tim Gugus Tugas COVID-19 Pemda Busel. Ketua DPD Hanura Busel ini menilai, tim gugus terkesan lamban melakukan proses penanganan pemutusan mata rantai virus Corona di Busel.
Itu dibuktikan dengan lambannya proses pemakaman terhadap salah satu pasien ODP warga kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa yang meninggal Kamis (30/4/2020) kemarin.
Menurutnya, sesuai dengan protap, pemakaman korban COVID-19 tidak lebih dari empat jam setelah meninggal. Artinya sebelum empat jam, korban COVID-19 sudah harus segera di kebumikan. Sementara pasien ODP COVID-19 yang meninggal asal Kelurahan Jaya Bakti tersebut, terhitung sudah 15 jam belum juga dikebumikan.
Legislator Hanura tiga periode ini juga sempat menyoroti soal pengelolaan anggaran daerah yang sudah digelontorkan, namun terkesan tak digunakan. Sebab yang terjadi, tak ada perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang dikenakan tim medis yang berada di lokasi.
"Kenapa tidak dibagikan diseluruh kecamatan di Busel APD ini, jangan nanti ada masalah baru kewalahan. Jangan memandang enteng Corona virus ini. Daerah yang sudah cukup maju saja sudah kerepotan," geramnya.
Baca juga: Komisi III DPR RI Minta Imigrasi Konsisten Terapkan Permenkumham
Menurutnya, masuknya virus Corona di bumi Gajahmada itu merupakan bukti lemahnya kinerja tim gugus tugas. Karena itu, ia meminta agar Pemda segera dilakukan perbaikan terhadap penanganan COVID-19 ini. Apalagi, pemerintah daerah dan DPRD sudah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah.
"Tadi malam mereka berangkat tanpa APD. Mereka juga takut karena APD yang tersedia di masyarakat sangat terbatas. Padahal dalam setiap rapat, kita terus tekankan untuk perbanyak belanja APD dan alat rapid," ungkapnya.
Ia juga berharap kepada pemerintah daerah Busel untuk tidak mengambil resiko dalam kasus Corona ini. Bukan untuk menambah kepanikan, namun kewaspadaan itu seharusnya lebih dikedepankan.
"Meskipun Busel belum masuk rumah sakit rujukan yang ditunjuk untuk penanganan COVID, namun harusnya ini sudah dikoordinasikan secepatnya dengan rumah sakit rujukan. Atau bagaimana langkah awal Pemda dalam menangani hal ini," bebernya.
Ia juga meminta, agar seluruh pintu masuk Busel lebih diperketat lagi penjagaannya. Para penumpang kapal yang akan masuk di Busel idealnya ditolak. Jika ini tidak dilakukan, maka yang harus dilakukan pemerintah bersama tim gugus tugas meningkatkan pemeriksaan rapid tes hingga uji swab. Karena cluster penumpang kapal laut menjadi fenomena hampir diseluruh wilayah di Indonesia.
Berdasarkan hasil kunjungannya dibeberapa posko selama ini, sejumlah petugas lapangan yang berjaga setiap malam kerap kekurangan logistik makanan dan APD. Misalnya posko yang terletak di Desa Hendea, Sampolawa. Di sana, beberapa petugas lapangan yang mengeluh kekurangan logistik akhirnya ditarik. Di sisi lain, para petugas Dishub dan Pol PP tidak disertai dengan APD memadai.
"Saya berharap Pemda Busel segera mengambil langkah konkrit untuk mencegah penyebaran virus mematikan ini," pungkasnya.
Reporter: Deni Djohan
Editor: Sumarlin
