Umar Bonte Rasis ke Anies Baswedan, Relawan Bereaksi, Tensi Politik Memanas?

Baca Juga: Tak Punya Cukup Uang, Kader PDIP Ini Putuskan Tidak Daftaf Caleg

"Biarkanlah putra-putra terbaik bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Indonesia," ucapnya.  

Umar menyebut, kemenangan Anies pada pertarungan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta periode 2017-2022, bukan berkat dukungan kuat dari kelompok masyarakat, melainkan adanya permainan isu agama yang mendatangkan dukungan kepada Anies sehingga bisa mengantarkannya menduduki kursi gubernur.

"Karena kontestasi politik kemarin mendorong-dorong agama, memaksa-maksa agama kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan jugalah," ujarnya.

"Bangsa Indonesia ini terdiri dari bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harus diberikan kemenangan untuk memimpinnya."

"Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri, jangan."

Video pernyataan Umar Bonte ini lantas memantik reaksi dari tim relawan pemenangan Anies Baswedan. Ketua koordinator tim relawan pemenangan Anies Baswedan, La Ode Basir mengirimkan Telisik.id link video siar percakapan yang berlangsung di Kota Bandung, Jumat (12/5/2023), memuat tanggapannya dalam menyikapi pernyataan Umar Bonte.

Menurut La Ode Basir, pernyataan itu merupakan bentuk ujaran kebencian bernada rasisme yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Dia berpendapat, kalimat yang disampaikan Umar tidak pantas diucapkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua KNPI.

"Ini memalukan dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pemuda pada level seperti itu. Apalagi seorang terdidik juga," jelasnya dikutip dari video siar, Minggu (14/5/2023).

Kata Basir, dengan latar belakang pendidikannya menyandang gelar ilmu hukum, semestinya Umar paham soal konstitusi yang mengatur syarat maju menjadi calon presiden. Antara lain, berwarga negara Indonesia dan tidak pernah mengakui secara sadar punya status kewarganegaraan lain.

"Tidak ada masalah dengan Anies Baswedan, sehat jasmani. Yang kedua adalah dalam konteks demokrasi. Yah demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, tapi bebas tidak boleh juga melanggar hak orang. Karena itu substansi demokrasi," tegasnya.

Dikatakan, mantan anggota legislatif Kota Kendari 2014-2019 Fraksi PDIP itu mengutarakan kalimat bersifat larangan yang mengandung unsur SARA. Jika ingin mendukung salah satu calon presiden, dia meminta menggunakan pendekatan yang tidak rasis untuk menjatuhkan kandidat lain.

"Ini kan pendapat, kita luruskan. Semoga beliau tersadarkan bagaimana berargumen itu dibangun dengan kaidah-kaidah substansial dan rasional. Jangan sentimen seperti itu," ucapnya.

Dia mengajak para pendukung calon presiden sebaiknya mendorong pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang jujur. Memperlihatkan kinerja di hadapan publik mengenai pertarungan saling mengadu gagasan dan prestasi. Menurutnya, tim pemenangan mesti bicara substansi politik yakni dengan mengemukakan ide gagasan dari masing-masing kandidat.

Basir menganggap penyampaian Umar hanya sekedar suatu lelucon. Karena itu, dia menyerukan kepada pendukung Anies Baswedan agar tidak menyikapi secara berlebihan.

"Saya minta teman-teman para pendukung Mas Anies kalau bisa tahanlah. Tidak ada lapor melaporkan. Kita koreksi saja dan jangan kita ikut-ikutan seperti ini. Jangan menyerang balik. Kita para relawan akhirnya menjadi pelaku di dalamnya. Mari kita lakukan cara-cara demokrasi substansial. Apa demokrasi substansial itu, yah kita sampaikan sesuatu yang basisnya data, yang basisnya kerja nyata," pintanya.

Video Umar ini banyak tersebar dan viral hingga ramai menjadi perbincangan. Belakangan, Umar Bonte memberikan klarifikasi melalui sebuah video yang diunggah di antaranya lewat akun Facebook miliknya, "La Ode Umar Bonte."

Unggahan itu mengundang beragam komentar warganet. Salah satunya akun facebook "Bang Joel" bilang, "manusia rasis, anda tidak pantas menjadi ketua KNPI, jangan berlagak paling nasionalis jika masih mengharapkan gaji dari hasil pajak rakyat. Semoga Allah menunjukan aibmu di dunia ini. Amiin ya Rabb."

Akun Facebook lain bernama, "Gunawan Utomo" juga turut berkomentar, "kalau ada yang laporin ke polisi maka bisa dipenjara loe…… rasis."

Sementara itu, akun "La Ode Abdul Rahmat" berkomentar dengan berupaya menengahi, "sudah mi kune nda usah mi kita baper-baperan. Mending kita urus perut kita masing-masing…kita tidak tau ka mereka itu di Jakarta sudah hebat dan baku teman-teman semua mereka itu jadi jangan kita yg baper," tulisnya.

Umar Bonte saat dimintai keterangan lewat sambungan telepon seluler pada Sabtu (13/5/2023) mengatakan, penyampaiannya dalam video justru bermaksud untuk menjaga sistem demokrasi dengan tidak mengajak terlibat penyebaran berbagai isu politik identitas.

Umar menampik dirinya telah berbuat rasis. Sebab katanya, ia tidak pernah menghina dan merendahkan suatu suku. Dia juga menyebut kedudukannya sebagai Ketua Garuda Pancasila menjamin tidak akan melakukan tindakan yang berlawanan dengan Pancasila.

Sebagai informasi, organisasi Garuda Pancasila merupakan bagian dari relawan pemenangan calon presiden jagoan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo yang dibentuk Umar Bonte cs.

"Kita ini berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, tapi kita satu. Itu tidak bisa dikaji-kaji lagi. Mau kaji apanya, tetapi bahwa pilihan saya misalnya harus memilih A dan si B dan saya tidak memilih Anies, masa saya salah. Apakah saya tidak memilih dia, saya identitas kan itu nggak," katanya.

Pengamat politik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Muhammad Najib Husain menjelaskan, perdebatan berkaitan isu rasisme ataupun politik identitas seperti sekarang ini kerap timbul di masa jelang tahun politik. Kondisi serupa ungkap Najib, terjadi pula pada Pemilu 2019 lalu. Para pendukung kandidat melakukan kampanye hitam untuk berupaya saling menjatuhkan, baik melalui isu politik identitas maupun isu lainnya.

Kata Najib, kampanye hitam berupa politik identitas lebih mudah diterima, mengingat karakter masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mayoritas masih tergolong pemilih tradisional.

"Dan itu tidak memakan biaya yang banyak karena kalau sudah persoalan SARA yang disinggung maka secara emosional akan mudah mempengaruhi rasa emosi para pemilih," terangnya.

Najib menerangkan, bahaya dari kampanye politik identitas sangat berpotensi menimbulkan kekacauan, karena adanya konfigurasi yang kurang sehat antar pendukung.

Baca Juga: Kerahkan Bacaleg Potensial, Golkar Bidik 20 Kursi DPRD Provinsi Jawa Timur

Lanjutnya, pembicaraan masing-masing pendukung tidak lagi menyentuh masalah objektif politik.

"Lebih banyak menjual isu-isu yang tidak mendidik. Hanya menjatuhkan lawan itu hanya pada persoalan lebih identik dengan pribadi seseorang. Bukan pada kemampuan calon itu membawa Indonesia ke depan," jelasnya.

Najib berpendapat, untuk menghindari gerakan masif kampanye hitam, masyarakat perlu proaktif mencari tahu lebih banyak perihal latar belakang dan kemampuan dari sosok tiap calon. Peran relawan pemenangan juga begitu penting agar mengendalikan diri, tidak menjebak masyarakat ikut terlibat dalam pertarungan politik yang mengarah ke politik identitas. (A)

Penulis: La Ode Muhlas

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS