Vaksin Berbayar Ditunda, Ini Respon Parlemen
Marwan Azis, telisik indonesia
Senin, 12 Juli 2021
0 dilihat
Vaksin COVID-19. Foto: Ist.
" Menurut Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno, penundaan ini dilakukan lantaran perusahaan memperpanjang proses sosialisasi program tersebut "
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
![](data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=)
JAKARTA, TELISIK.ID - Setelah menuai kritik publik termasuk politisi Senayan, Perusahaan BUMN pelaksana Vaksinasi Gotong Royong individu, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) memutuskan untuk menunda waktu pelaksanaan program vaksinasi berbayar tersebut.
Seperti diketahui, vaksin berbayar ini awalnya dijalankan hari ini (12/7/2021) namun ditunda.
Menurut Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno, penundaan ini dilakukan lantaran perusahaan memperpanjang proses sosialisasi program tersebut.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Ganti di Jakarta (12/7/2021).
Ia menambahkan, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
Sementara itu, anggota DPR-RI mengapresiasi penundaan vaksin gotong royong individual berbayar.
"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik," kata Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN ketika dikontak Telisik.id, Senin (12/7/2021).
Menurut Saleh, penundaan ini memberi ruang bagi untuk mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini.
Alumnus HMI ini bahkan mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini. Tidak ada salahnya jika PMK 19/2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, gratis. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi.
Baca Juga: Ini Respon KPK Terkait Hasil Audit BPK
Baca Juga: Indonesia Kembali Terima 10 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac
"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," imbuhnya.
Meski demikian, Saleh mengaku tetap menyetujui vaksin gotong royong untuk para pekerja.
Vaksin gotong royong ini biayanya tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha. Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan ini mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional.
Sebagaimana target yang disampaikan presiden, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk. Itu setara dengan 181,5 juta orang. Jika dosis yang diberikan 2 kali, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 363 juta dosis.
"Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," tandasnya. (B)
Reporter: Marwan Azis
Editor: Fitrah Nugraha