Viral Lagu Bayar Polisi, Band Sukatani Ditarik Kapolri jadi Duta Kritik Kepolisian

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Senin, 24 Februari 2025

0 dilihat

Lagu "Bayar Polisi" viral, Kapolri jadikan Band Sukatani duta. Foto: [email protected]

JAKARTA, TELISIK.ID - Band Sukatani tengah menjadi sorotan publik setelah lagu "Bayar Polisi" viral di berbagai platform musik. Lagu tersebut mengangkat kritik terhadap perilaku oknum kepolisian, sehingga memancing berbagai reaksi.

Alih-alih menanggapi dengan represif, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru mengajak band ini menjadi duta Polri. Ajakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong transparansi dan evaluasi berkelanjutan dalam institusi kepolisian.

Kapolri menegaskan bahwa kritik adalah bagian penting dalam membangun institusi yang lebih baik.

“Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” ujarnya seperti dikutip dari Tempo, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen Polri dalam melakukan perbaikan internal.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” tambahnya.

Kapolri menegaskan bahwa kepolisian tidak menolak kritik dari masyarakat. “Bagi kami, kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tuturnya.

Baca Juga: Demi Buktikan Cinta Sepasang Pelajar SMA Beradegan Syur di Kelas, Video Viral karena Dendam

Komnas HAM: Lagu Adalah Hak Ekspresi

Anggota Komnas HAM, Anis Hidayah, menilai lagu "Bayar Polisi" merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

“Sebagai constitutional rights, sebenarnya setiap orang, setiap warga negara kita itu berhak untuk mengekspresikan apa yang perlu kita rasa untuk kita ekspresikan termasuk di dalamnya kalau konteks seni ada film, ada musik, teater dan yang lain-lain,” kata Anis, seperti dikutip dari VOA Indonesia.

Anis juga menegaskan bahwa kritik melalui seni merupakan bagian dari demokrasi.

“Mestinya ekspresi seni itu bisa dalam bentuk kritik terhadap negara, institusi karena masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada negara sebagai penyeimbang demokrasi yang ada di negara kita,” ujar Anis.

Lebih lanjut, ia menyesalkan keputusan beberapa pihak yang berupaya menarik lagu tersebut dari platform musik.

“Harusnya lagu itu dianggap sebagai kritik terhadap negara dan tidak perlu ditarik dari semua platform musik,” kata Anis.

Menurutnya, tidak ada unsur yang mengancam kepentingan umum dalam lagu tersebut.

“Jadi lagu ini kalau kita dengarkan tidak ada kan kepentingan umum yang terancam. Misalnya dari lagu itu yang dianggap tidak sesuai dengan realitas, itu juga mana?” katanya.

Mahfud MD: Sukatani Tidak Perlu Minta Maaf

Mantan Ketua MK Mahfud MD ikut bereaksi atas kontroversi ini. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Band Sukatani tidak perlu meminta maaf atau menarik lagunya.

“Menciptakan lagu adalah hak asasi manusia,” tulisnya di platform X.

Menurut Mahfud, kebebasan berekspresi dalam seni harus dilindungi oleh negara. “Seni adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Jika ada kritik, jawab dengan perbaikan, bukan dengan pembungkaman,” tambahnya.

Baca Juga: Viral Remaja Yatim Piatu Curi Pisang Buat Makan Adik dan Diarak Telanjang Warga, Begini Nasibnya Sekarang

YLBHI: Kritik Sukatani Mewakili Suara Publik

Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, menyatakan bahwa lagu "Bayar Polisi" mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat.

“Apa yang disampaikan band Sukatani adalah realita dan fakta yang terjadi di masyarakat atau keresahan yang selalu dikeluhkan masyarakat yang dituliskan dalam sebuah lagu,” katanya.

Menurut Isnur, situasi yang dialami Band Sukatani bukanlah kasus tunggal.

“Dalam artian ini kan sama seperti kemarin ketika seorang pelukis yang mau menampilkan karya-karyanya dibatalkan atau diskusi kami beberapa tempat ditolak. Ini adalah bentuk yang disebut dengan pembungkaman, bentuk ancaman dan represi kepada masyarakat,” ujarnya. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS