1.000 Hektar Lahan Disiapkan untuk Kampung Udang

Kamis, 26 Agustus 2021  /  4:09 pm

Kepala DKP Muna, La Kusa. Foto: Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Muna terus menggenjot potensi-pontensi perikanan yang ada di daerah.

Tahun ini, instansi yang dipimpin La Kusa itu tengah menyiapkan lahan seluas 1.000 hektare untuk dijadikan sebagai kampung udang (shirmp estate).

Kepala DKP Muna, La Kusa menerangkan, lahan yang disiapkan itu merupakan milik masyarakat yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Kabawo yang meliputi Desa Kawite-wite dan Lamanu. Untuk pembudidayaan udang jenis vaname tersebut nantinya akan dibiayai melalui APBN.

"Kita sementara menyiapkan lahannya. Data yang sudah masuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah sekitar 961 hektare," kata La Kusa, Kamis (26/8/2021).

Menurutnya, program shrimp estate merupakan program KKP dengan skema budidaya udang berskala besar dari hulu hingga hilir yang berada dalam satu kawasan. Metode pembudidayaanya melalui intensif super plus yang akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) untuk memfasilitasi akses kemudahan berusaha bagi masyarakat.

"Menggunakan sistim kontrak lahan selama 15 tahun," sebutnya.

Baca Juga: 6 Kapolres dan Pejabat Utama di Polda Jatim Dimutasi

Baca Juga: Dua Periode Jadi Wabup, Malik Ditu Pamitan

Dalam kerja sama tersebut, masyarakat akan mendapat dua manfaat sekaligus.  Pertama, menjadi tenaga kerja dengan gaji bulanan dan kedua mendapat pembagian hasil selama periode panen. Kemudian, setelah masa kontrak selesai, BLU akan menyerahkan kembali lahan beserta asetnya ke masyarakat.

"Ibaratnya, pemilik menjadikan lahannya sebagai saham," timpalnya.  

Program kampung udang itu, lanjut Kusa, melalui budidaya intensif super plus ditargetkan dalam satu kali panen dapat menghasilkan 15-20 ton undang per hektare. Dengan hasil panen tersebut, tentunya pendapatan pemilik lahan akan meningkat.

"Program ini sangat menguntungkan bagi pemilik lahan. Makanya, saat ini kami genjot untuk menyiapkan lahan melalui persetujuan personal pemilik dan peta pengembangan kawasan," pungkasnya. (C)

Reporter: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali