Ini Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Negatif Versi Komisi XI

Jumat, 04 September 2020  /  6:46 pm

Anggota Komisi XI DPR RI yang mengurusi bidang keuangan, Anis Byarwati. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyampaikan ada tiga penyebab utama tumbuh negatifnya perekonomian Indonesia.

Menurutnya, hal itu bisa dijadikan catatan penting pemerintah untuk diupayakan bersama memperbaiki ekonomi Indonesia di Tahun 2021.

Jika melihat data triwulanan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah negatif sejak triwulan empat 2019 hingga Kuartal II di 2020 yang negatif 5,3 persen.

“Kita menganalisis persoalan utama yang menyebabkan pertumbuhan negatif ini, yang pertama sudah jelas, yaitu penurunan daya beli konsumsi rumah tangga yang tercermin dari pertumbuhan negatif hingga mencapai minus 5,5 persen secara year on year, padahal kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB itu mencapai 57 persen,” kata Anis di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Faktor ke dua menurut Anis yakni investasi yang turun 8,67 persen yoy, memberikan dampak yang sangat krusial ke pada persoalan ketenagakerjaan yang semakin sulit, sementara itu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja yang dirumahkan juga tinggi.

Kementerian Ketenagakerjaan merilis data tiga juta lebih pegawai yang di-PHK. Bahkan, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menambahkan, jumlahnya bisa mencapai 15 juta orang.

Baca juga: Beberapa Kunci Hadapi Resesi Ekonomi

“Ini artinya, persoalan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, ditambah sepanjang Januari sampai Juni 2020, realisasi penanaman modal itu hanya tumbuh 1,8 persen year on year, PMA turun 8,1 persen, dan PMDN naik menjadi 13,2 persen. Realisasi investasi pada sektor sekunder itu terus menurun, pada Januari sampai Juni 2020, porsi realisasi investasi pada sektor sekunder itu hanya 32,2 persen, tersier hanya 54,9 persen, dan primer hanya 12,9 persen,” kata politisi PKS ini.

Faktor ke tiga lanjut Anis, yaitu buruknya realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang persoalan mendasarnya terletak pada kesiapan birokrasi. Hal tersebut menyebabkan stimulus untuk menahan penurunan aktivitas perekonomian tidak efektif dan maksimal.

Hingga Agustus 2020, tercatat realisasi program PEN hanya 25 persen, di antaranya anggaran sektor kesehatan terlaksana 8,4 persen, perlindungan sosial 49 persen, insentif usaha 14 persen, UMKM 37 persen, sektor K/L dan pemda 30 persen, bahkan korporasi masih nol persen.

Buruknya program PEN ini, dinilai Anis, menyebabkan program ini tidak bisa dinikmati dan tidak terasa dampaknya.

“Kita menghadapi tiga penyebab utama yang menjadi tantangan yang  perlu kita cermati dan carikan solusi bersama, sebagai upaya kita dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021,” pungkasnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Kardin