Kejari Eksekusi Kepala Desa di Kolut

Jumat, 13 Agustus 2021  /  8:03 pm

Kepala Desa Patikala, Kecamatan Tolala, terpidana kasus ijazah palsu saat Pilkades 2019 bersama JPU Kejaksaan Negeri Kolut di Rutan Kolaka. Foto: Ist.

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka Utara (Kolut) mengeksekusi terpidana Dakirwan Bin Dulla selalu Kepala Desa (Kades) Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolut, Jum'at (13/8/2021).

Kades Patikala tersebut dieksekusi terkait penggunaan ijazah yang terbukti palsu saat mengikuti pemilihan kepala desa serentak, pada tahun 2019 lalu.

Kajari Kolut, Teguh Imanto, SH., M.Hum, mengungkapkan, sebelum eksekusi terpidana Dakirwan Bin Dulla telah membayar denda sebesar Rp 50 juta dan telah disetorkan ke kas negara.

"Kemarin, secara sukarela terpidana telah membayar denda sebesar Rp 50 juta, sehingga hari ini kita tinggal mengupayakan eksekusi. Semoga eksekusinya berjalan lancar dan tidak ada hambatan," jelas Teguh Imanto, Jumat (13/8/2021).

Ia berharap, kasus yang menimpah Kades Patikala dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat umum, sehingga kedepannya semakin sadar hukum.

"Kami berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran dan memberi manfaat, sehingga kedepannya masyarakat semakin sadar hukum, tertib hukum, serta menaati aturan hukum, dan insyaallah kami juga berjanji akan menegakkan hukum sesuai aturan yang ada," tegasnya.

Menurut Teguh Imanto, pihaknya sengaja melaksanakan eksekusi hari ini agar tidak membuat kegaduhan dan eksekusi berjalan lancar.

"Setelah eksekusi terpidana langsung dibawa menuju rumah tahanan Kolaka, tidak singgah lagi karena administrasinya telah kami siapkan semua pada saat ia melakukan pembayaran dendanya," bebernya.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada penasihat hukum dan terpidana yang sukarela dan ikhlas untuk dieksekusi.

"Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Abdesi) Kolaka Utara yang telah berkoordinasi, konsultasi dengan kami, dan juga memberikan masukan-masukan positif terhadap Dakirwan sehingga memudahkan kami untuk melakukan eksekusi," bebernya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) merupakan putusan akhir. Kalaupun ada upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi, itu tidak menghalangi eksekusi.

Baca Juga: Dugaan Korupsi PT Toshida di Sultra, Plt Jubir KPK Ali Fikri: Harus Segera Tuntas

Baca Juga: Kejati Sultra dan KPK Sambangi Lokasi Tambang PT Toshida

"Kasasi itu upaya hukum terakhir kalaupun ada upaya hukum lain, itu sudah masuk kategori upaya hukum luar biasa seperti PK dan Grasi, namun itu tidak menghalangi eksekusi," pungkasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) RI menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta atas penggunaan ijazah yang terbukti palsu pada pemilihan kepala desa tahun 2019.

Vonis tersebut Berdasarkan surat putusan MA RI Nomor 1484 K/Pit.Sus/2021 tanggal 6 Juli 2021. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU), selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 54 dan seterusnya, tanggal 10 Agustus  2020.

Putusan itu keluar setelah Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolut mengajukan kasasi usai Kepala Desa Patikala divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Lasusua, pada 10 Agustus 2020 lalu. (C)

Reporter: Muh. Risal

Editor: Fitrah Nugraha