Pemda Refocusing Anggaran Dermaga Kapota, DPRD Wakatobi Merasa Tak Dihargai

Rabu, 14 Juli 2021  /  11:15 pm

Rapat kerja amandemen Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Pemda Wakatobi. Foto: Boy Candra F/Telisik

WAKATOBI, TELISIK.ID - Pemkab Wakatobi melalui Dinas Perhubungan peniadaan pembangunan dermaga Kapota akibat kebijakan refocusing anggaran COVID-19.

Kepala Dinas Perhubungan Wakatobi, Hariadin mengatakan, rencana pembangunan dermaga Kapota pihaknya sudah lakukan rapat terkait kerusakannya, bahkan selain hadirkan konsultan perencana juga sudah dua kali berturut-turut rapat dengan tokoh masyarakat.

"Namun karena pertimbangan refocusing anggaran COVID-19, sehingga tidak ada penganggaran," kata Hariadin pada rapat kerja amandemen Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Rabu (14/7/2021).

Penjelasan tersebut ternyata membuat sejumlah anggota DPRD Wakatobi merasa kecewa berat.

Anggota DPRD Wakatobi asal partai Nasdem, Nasrullah mengatakan, dasar penentu dari pendanaan dermaga di sejumlah wilayah Wakatobi berawal dari pembahasan anggaran dermaga Kapota.

Apalagi, kata dia, dermaga itu menjadi salah satu dermaga penunjang Ibu Kota Wakatobi, Pulau Wangi-Wangi.

"Bagi saya, anggaran tahun 2022 harga mati Dermaga Kapota. Pak Sekda, perjalanan kita cukup panjang memperjuangkan dermaga Kapota ini sehingga kita harus pikirkan ke depan," pintanya.

Sementara itu, Wakil ketua 1 DPRD Wakatobi, H. Arifudin meminta penjelasan Kepala Bappeda, La Tarima perihal dihapusnya anggaran untuk dermaga Kapota setelah ada persetujuan DPRD lewat sidang paripurna bersama Pemda Wakatobi.

"Perencanaan dermaga Kapota pada dasarnya adalah hasil kesepakatan paripurna, sehingga tak bisa Pemda sepihak jika ada perubahaan," cerca H. Arifudin.

Anggota DPRD Wakatobi lainnya, Ikbal, menyebut Pemda Wakatobi sama sekali tak menghargai DPRD sebagai mitra pemerintah sekaligus lembaga budgeting yang dilegalisasi negara.

Baca Juga: Banyak Dewan Sakit, Pembahasan LKPJ Bupati di DPRD Busel Tertunda

Baca Juga: Trend Orang Terpapar COVID-19 di Jakarta Naik, Termasuk Anak-Anak

"Lembaga ini seakan tak ada gunanya. Dermaga Kapota itu disepakati bersama lalu dihapus tiba-tiba. Saya sebagai anggota DPRD malu setelah saya sampaikan ke masyarakat lalu tidak ada realisasi. Tiba-tiba dihapus, kita tak punya marwah," kesalnya.

Di tengah perdebatan terkait dermaga Kapota, Ketua DPRD Wakatobi, H. Hamiruddin, langsung mengambil alih rapat dengan meminta segala hal yang diusulkan anggotanya untuk tidak diabaikan.

"Mari kita jaga kemitraan. Terpisah dermaga Kapota, ini bahan evaluasi. Jika tidak masuk APBD tahun 2021, maka tahun 2022 agar diprioritaskan," pintanya.

Senada dengan itu, Hj. Wa Ode Fiy yang juga anggota DPRD Wakatobi merasa telah menjadi korban di masyarakat atas kebijakan refocusing tersebut, apalagi jadi bulan-bulanan masyarakat akibat dihapusnya usulan DPRD ini.

"Ini paling sadis kelakuan OPD, kami hadir karena punya tanggungjawab di masayarakat. Kami di sini bukan untuk bulan-bulanan OPD," tutupnya. (A)

Reporter: Boy Candra Ferniawan

Editor: Fitrah Nugraha