Pemkot Kendari Siapkan Sekolah Rakyat, 14 Ribu Anak Masuk Pendataan

Laode Idris Syaputra

Reporter

Sabtu, 28 Juni 2025  /  8:16 am

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman saat diwawancarai awak media (kiri). Foto: Muhammad Idris/Telisik.

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah Kota Kendari menunjukan komitmen kuat dalam mendukung program nasional di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui kesiapan menyukseskan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, saat mendampingi kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI di Kendari, Jumat (27/6/2025).

“Saya melihat peran Pemerintah Pusat sangat besar. Bahkan dari ibu kota negara, dukungan nyata tetap diberikan kepada daerah seperti Kota Kendari. Ini bentuk perhatian serius terhadap kesejahteraan sosial masyarakat,” ungkap Sudirman.

Terkait Sekolah Rakyat, ia memastikan bahwa Pemkot Kendari telah menindaklanjuti arahan Presiden dengan menyediakan lahan pembangunan asrama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.

“Kami membuka akses seluas-luasnya untuk keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat, yang diharapkan dapat mencetak agen-agen produktif di masa depan,” jelasnya.

Untuk menyukseskan program tersebut, Pemkot Kendari telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

Baca Juga: Sekolah Rakyat Telan Anggaran Rp 20 Triliun, Tak Semua Warga Miskin Bisa Masuk

Melakukan pendataan calon siswa menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),

Melaksanakan verifikasi lapangan,

Berkolaborasi lintas instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPS, Dinas Kesehatan, Dukcapil, hingga pemerintah kelurahan,

Melibatkan pilar-pilar sosial seperti petugas PUSKESOS, pendamping PKH, dan TKSK.

Selain itu, perencanaan pengembangan unit pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal juga tengah disusun. Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 4,8 hektare yang berlokasi di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Berdasarkan hasil pendataan tahun 2025, tercatat sebanyak 14.294 anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu tersebar di 11 kecamatan. Rinciannya, 5.895 siswa tingkat SD, 3.205 siswa SMP, dan 5.194 siswa SMA. Dari jumlah tersebut, verifikasi awal untuk calon siswa Sekolah Rakyat tingkat SMP telah dilakukan, dan sebanyak 50 anak dinyatakan siap mengikuti gelombang pertama.

Sudirman menambahkan, data ini bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring proses verifikasi dan validasi lapangan yang masih berlangsung.

Tempat sama, Sekjen Kementerian Sosial, Robben menegaskan, Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban afirmatif dan strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui sistem pendidikan berasrama penuh.

“Masalah pendidikan bukan hanya soal biaya, tapi juga menyangkut budaya, tekanan sosial, kekerasan, hingga eksploitasi. Sekolah Rakyat menjawab semua itu dengan penguatan karakter, mental, keterampilan, serta lingkungan belajar yang mendukung,” ujar Robben.

Baca Juga: 10 Hektare Lahan Disiapkan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Sampolawa Buton Selatan

Ia memastikan seluruh kebutuhan siswa Sekolah Rakyat ditanggung negara melalui APBN dan APBD, termasuk makan tiga kali sehari, snack, seragam dan perlengkapan pribadi.

“Semua kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki dibiayai negara. Tidak ada satu rupiah pun yang dikeluarkan siswa atau orang tuanya,” tegasnya.

Robben menekankan bahwa program Sekolah Rakyat bukan milik Kementerian Sosial, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

“Kemensos hanya bertugas sebagai kapten tim. Kabupaten/kota kami minta berperan dengan menyediakan lahan. Ini bukan untuk saya, tapi untuk masa depan anak-anak bapak dan ibu semua,” pungkasnya. (B)

Penulis: Laode Idris Syaputra

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS