Sekolah Rakyat Telan Anggaran Rp 20 Triliun, Tak Semua Warga Miskin Bisa Masuk

Erni Yanti, telisik indonesia

Jumat, 27 Juni 2025

0 dilihat

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico (tengah), Sekda Sultra, Asrun Lio (kiri), Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman. Foto: Erni Yanti/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah tengah menggelontorkan anggaran besar-besaran untuk program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Dengan alokasi dana mencapai Rp 20 triliun secara nasional, setiap titik sekolah akan mendapatkan Rp 200 juta. Namun, tidak semua warga dari kalangan kurang mampu bisa mengakses program ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, dalam kunjungannya ke Kendari, menjelaskan bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merancang persiapan lanjutan Sekolah Rakyat, termasuk pemilihan warna seragam siswa.

Robben menyebut seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung negara, mulai dari keperluan pribadi hingga fasilitas pendidikan.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-74, IBI Beber Angka Kematian Ibu dan Bayi di Sulawesi Tenggara Masih Tinggi

“Presiden ingin semuanya simpel dan tegas. Tidak boleh ada yang titip-titipan. Ini untuk anak-anak yang benar-benar membutuhkan,” tegas Robben, Jumat (27/6/2025).

Namun, seleksi siswa tetap dilakukan ketat. Saat ini prioritas utama diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang berada di desil 1 dan desil 2 dalam data kesejahteraan nasional.

Artinya, meskipun tergolong kurang mampu, keluarga yang tidak masuk dua kategori terbawah itu belum bisa mengakses Sekolah Rakyat pada tahap awal ini.

Robben menyebut bahwa program ini sudah berjalan di 100 lokasi yang tersebar hampir di seluruh provinsi dari Aceh hingga Papua.

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, delapan kabupaten telah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat.

Di Kota Kendari sendiri, fasilitas sementara disiapkan di Sentra Meohai, dengan tahap awal membuka jenjang pendidikan setara SMP.

"Kami siapkan minimal empat rombongan belajar, kira-kira untuk 100 siswa," ujarnya.

Untuk tahun ajaran 2025–2026, sekolah rintisan sudah bisa mulai berjalan, sembari pembangunan sekolah permanen ditargetkan selesai tahun depan.

"Pemerintah komitmen untuk memberi akses pendidikan kepada anak-anak yang selama ini tidak punya kesempatan untuk sekolah maupun melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi,” pungkas Robben.

Sementara itu,  Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Sudirham, menegaskan bahwa program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Saat ini telah teridentifikasi 50 siswa yang akan mengikuti proses seleksi dan verifikasi ketat.

“Kita harus pastikan mereka benar-benar memenuhi kriteria. Jangan sampai ada yang ‘menyusup’ karena data kesejahteraan ini terus kita perbarui,” ujarnya.

Baca Juga: Pemprov Sultra Defisit Anggaran Rp 777 Miliar, Utang Rp 757 Miliar Termasuk Dana PEN untuk Jalan Toronipa dan RS Jantung

Lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kendari telah disiapkan seluas 4,8 hektare. Nantinya, selain jenjang SMP, pemerintah berencana membuka SD dan SMA.

Robben juga menjelaskan bahwa daerah memiliki peran aktif dalam mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat. Usulan bisa berupa gedung sementara untuk rintisan, atau lahan permanen untuk pembangunan sekolah.

“Kita harap mulai Agustus pembangunan permanen sudah dimulai,” katanya.

Dukungan lintas instansi pun terlibat dalam pemutakhiran data dan pemantauan kelayakan penerima, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan pilar-pilar sosial lainnya. (B)

Penulis: Erni Yanti

Editor:  Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS