Polemik Seputar Jokowi

Minggu, 28 Juni 2026  /  12:16 pm

Efriza, dosen ilmu politik di beberapa kampus & owner penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen ilmu politik di beberapa kampus & owner penerbitan

JOKOWI (Joko Widodo) mantan Presiden Indonesia ke-7 yang penuh kontroversi. Ia sudah purna tugas meski begitu kontroversi yang mengitarinya terus berdatangan, seperti proses hukum pembuktian kasus ijazah palsu, pemberian gelar adat Lampung “Baginda Pemuka Bangsa” kepada dirinya, safari politiknya ke daerah-daerah, hingga akan menjadi dewan pembina dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi sebagai politisi sama seperti politisi lainnya yang mengingkari apa yang dia sampaikan kepada publik, sehingga ketidakkonsistenan menjadi perilaku kesehariannya. Meski begitu, sosok Jokowi adalah politisi yang sampai saat ini selalu memenangkan kompetisi merebut mayoritas suara atau mayoritas suara rakyat.

Jokowi juga memang sangat pandai dalam mengemas dirinya untuk selalu diperbincangkan. Tak dimungkiri, setiap aktivitas Jokowi tak pernah luput dari pemberitaan, meski ia sekarang hanya berstatus sebagai mantan presiden dan ayah dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka maupun Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Bahkan, seolah di negeri ini, Publik disuguhkan realitas antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto sama-sama berebut panggung pemberitaan dan panggung pencitraan politik.

Ijazah Palsu, Gelar Adat, Safari Politik, dan Jabatan Dewan Pembina PSI

Di tengah safari politiknya, Jokowi terus terbelenggu kasus ijazah palsu. Pelimpahan perkara ijazah palsu sangat diharapkan oleh Jokowi dan Publik untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.

Memproses cepat pembuktian kasus ijazah Jokowi, ditengarai menjadi harapan publik, juga keinginan dari kepolisian maupun pihak pengadilan. Sedangkan pemerintah cenderung mengambil posisi tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum serta pengadilan.

Percepatan proses hukum dinilai sejalan dengan kepentingan Jokowi untuk memperoleh kepastian hukum dan memulihkan nama baiknya melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Penyelesaian perkara tersebut juga dapat mengurangi beban politik yang berpotensi memengaruhi langkah Jokowi dalam aktivitas politiknya, termasuk upaya membesarkan PSI. Ini menunjukkan Jokowi memang tidak leluasa bergerak dalam aktivitas politik disebabkan masih terbelenggu oleh dugaan ijazah palsu tersebut.

Baca Juga: Titik Temu Harapan Jokowi dan Harapan PSI

Di tengah riuh rendah kasus ijazah palsu, safari politik dengan seremoni penyematan gelar adat di Lampung tentu bernilai positif bagi pencitraan Jokowi. Penyematan gelar adat Lampung “Baginda Pemuka Bangsa” kepada Jokowi, di Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung pada Sabtu kemarin, sejatinya tidak ada yang salah, tetapi tetap saja tidak lepas dari muatan politis, apalagi terjadi bersamaan di waktu agenda safari politik Jokowi.

Perdebatan mengenai kelayakan Jokowi menerima gelar adat tersebut merupakan hal yang wajar. Penilaian dari pihak pemberi gelar, yakni Keraton Keagungan Lampung terhadap Presiden Jokowi, memang patut diakui akan cenderung bersifat subjektif.

Tetapi makna subjektivitas di sini bukan berarti preseden buruk atau tindakan yang salah. Perdebatannya lebih kepada kelayakan Jokowi menerima gelar ‘Baginda Pemuka Bangsa’, serta apa relevansi maupun legacy (warisan) nyata Jokowi terhadap masyarakat Lampung.

Meskipun dua pertanyaan itu bisa dihembuskan, tetapi keputusan Keraton Keagungan Lampung memberikan gelar kepada Jokowi merupakan hak lembaga adat yang patut dihormati.

Pemberian gelar tersebut dimaknai sebagai simbol penghormatan atas pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia selama dua periode, maka pemberian gelar merupakan sesuatu yang sah, bahkan bernilai positif sebagai bentuk apresiasi terhadap seseorang yang pernah menjadi presiden untuk negeri ini. Tradisi pemberian gelar juga bagian dari pelestarian budaya dan penghormatan terhadap adat istiadat di Lampung.

Sekali lagi ditegaskan pemberian gelar adat sah, hanya momentum pemberian gelar ini harus diakui Jokowi pandai mengemasnya menjadi nilai positif untuk dirinya di tengah langkah politik dan situasi politik yang mengitari Jokowi belakangan ini.

Kunjungan Jokowi ke Lampung merupakan bagian dari safari politik demi membangun citra diri menuju posisi Dewan Pembina PSI, sekaligus kerja politik Jokowi dalam membantu Kaesang Pangarep anak bungsunya yang merupakan Ketua umum PSI dalam mendongkrak elektabilitas partai tersebut.  

Pilihan Jokowi dan PSI melakukan Safari Politik adalah manuver politik yang sangatlah tidak etis terhadap Presiden yang sedang menjabat, Prabowo Subianto. Jokowi sebagai mantan presiden, ia semestinya membiarkan masyarakat menilai kinerjanya secara alami tanpa perlu melakukan mobilisasi simbolik di daerah-daerah yang di kunjunginya.

Tak dimungkiri, pengemasan citra positif terhadap Jokowi, di tengah kedatangan Jokowi di suatu daerah ditengarai akan terus diproduksi. Diperkirakan daerah-daerah yang didatanginya akan dimobilisasi untuk memberikan simbol citra positif terhadap kepemimpinan Jokowi maupun hasil kinerjanya. Pengemasan pencitraan ini yang justru keliru.

Baca Juga: Protes dan Kekecewaan Rakyat

Perilaku tidak etis juga dilakukan oleh Jokowi dengan melakukan safari politik, padahal Jokowi sudah purna tugas dan tidak berpartai. Ia juga tidak etis, sengaja mengapungkan namanya agar terus dispekulasikan akan menjabat sebagai dewan pembina PSI.

Apa yang dilakukan Jokowi dengan PSI, tentu saja mengganggu sinergi seluruh partai yang sedang berkonsentrasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama Presiden Prabowo. Perilaku Jokowi sejatinya juga bukan untuk PSI dan Publik, tetapi untuk kepentingan politik keluarga Jokowi semata.

Dinamika internal di lingkaran politik Jokowi, dengan intensitas Jokowi yang terus muncul ke publik melakukan safari politik akan mengindikasikan adanya bentuk tidak loyal dan tidak solidnya PSI terhadap pemerintahan saat ini. Jelas tergambarkan Jokowi bukan lagi pendukung pemerintah yang loyal, tetapi Jokowi dan PSI kini bak duri dalam daging bagi pemerintah.

Safari Politik Jokowi maupun upaya pengemasan citra positif dirinya, sebenarnya bukan untuk kepentingan politik membesarkan PSI, dan juga bukan untuk kepentingan publik. Apa yang dilakukan Jokowi dengan memobilisasi citra positif dirinya, maupun melakukan safari politik, pun juga mendukung PSI, sejatinya hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Gibran dan Kaesang bagi Jokowi, mereka masih membutuhkan dirinya untuk membantu karir politik mereka melesat drastis. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS