Protes dan Kekecewaan Rakyat

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 14 Juni 2026

0 dilihat

Efriza, dosen ilmu politik di beberapa kampus & owner penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen ilmu politik di beberapa kampus & owner penerbitan

DEMONSTRASI dan munculnya narasi mengenai “gerakan gulingkan Prabowo” yang ramai diperbincangkan di media sosial, lebih tepat dibaca sebagai mencerminkan dinamika politik di ruang publik dibandingkan ancaman nyata terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terhadap Pemerintah dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak atau Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi naik Rabu 10 Juni 2026. Diketahui, Pertamina Patra Niaga telah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.

Harga Pertamax RON 92 naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Harga Pertamax Green 95 juga naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter (kompas.com, 20 Juni 2026).

Harus diakui bahwa kenaikan BBM dampaknya dapat menjalar ke rantai ekonomi yang lebih luas, seperti mulai dari ongkos transportasi, biaya distribusi bahan pangan, harga kebutuhan pokok, hingga biaya operasional pelaku usaha (kompas.com, 20 Juni 2026).

Imbasnya memang yang mengalami tekanan himpitan ekonomi luar biasa adalah masyarakat kelas bawah dan kelas menengah, bahkan sudah beberapa bulan ini kondisi pasar sudah liar dengan harga-harga telah merangkak naik sedangkan Pemerintah terkesan mendiamkan.

Kekecewaan versus Dukungan Politik

Gelombang kritik melalui aksi demonstrasi turun langsung di jalan maupun di ruang media sosial yang berkembang saat ini, masih berada dalam koridor demokrasi dan belum memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mengguncang pemerintahan.

Jika dicermati berbagai seruan yang muncul di ruang digital lebih banyak berasal dari kelompok yang masih menyimpan residu kontestasi pemilihan umum presiden (Pilpres) 2024, ditambah sebagian kecil pemilih Prabowo yang mulai menunjukkan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi nasional (porosjakarta, 11 Juni 2026).

Baca Juga: Korupsi, MBG, dan Harapan

Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya kritik terhadap pemerintah. Berbagai persoalan lainnya juga mengitari seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok, kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah, kenaikan harga BBM, hingga rencana penyesuaian harga minyak goreng subsidi MinyaKita menjadi isu yang menggelisahkan hati dan pikiran rakyat.

Bersamaan dengan itu, rakyat melihat kinerja Pemerintah yang mengerutkan dahi, seperti kontradiktif kinerja pemerintah yang menunjukkan semangat efisiensi anggaran tampak dari kritik Dino Patti Djalal mantan wakil menteri luar negeri yang menyoroti kunjungan luar negeri presiden.

Koontradiktif efisiensi anggaran juga terjadi dari pengakomodiran daftar tunggu yang sejalan dengan ‘hobi’ nya Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk menambah orang baru sebagai pembantu presiden, lalu sorotan atas tata kelola pemerintahan yang tidak transparan serta berpihak kepada kepentingan rakyat seperti kasus kenaikan BBM ini, hingga masih terjadinya kebocoran anggaran negara seperti terbongkarnya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari kekecewaan ini akhirnya Publik menyampaikan kritik di media sosial, demonstrasi di jalan dilakukan oleh mahasiswa, bahkan seruan agar Presiden berhenti sejenak dari kesenangannya berpidato. Respons publik ini adalah ekspresi luapan ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah, ekspresi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi.

Respons publik terhadap kebijakan pemerintah justru menjadi umpan balik yang penting bagi Pemerintah sebagai pengambil keputusan dan kebijakan. Pemerintah utamanya Presiden Prabowo semestinya menyadari, lalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya yang malah menyusahkan masyarakat, itu adalah harapan publik.

Pemerintah dan Presiden Prabowo sudah semestinya menyadari, mencermati, bahkan melakukan upaya perubahan sikap sikap dalam merespons ekspresi publik, seperti demonstrasi mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu: pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM); ketiga, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil; dan kelima, mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.  

Meski demikian, perlu disampaikan bahwa perubahan kepemimpinan nasional tetap harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika dicermati, hingga saat ini tidak terlihat adanya dukungan politik dari parlemen maupun partai-partai politik terhadap wacana pergantian presiden Prabowo, maupun dukungan rakyat yang besar sebagai simbol menguatnya wacana pergantian presiden di luar jalur konstitusi.

Saat ini, meskipun ekspresi kekecewaan sudah ditunjukkan oleh rakyat, tetapi posisi politik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih relatif kuat karena didukung oleh koalisi besar di parlemen bahkan juga oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Dukungan mayoritas partai politik tersebut membuat stabilitas pemerintahan tetap terjaga meskipun muncul berbagai aksi demonstrasi, maupun kritik dari publik di ruang media sosial.

Baca Juga: Menerka Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Hanya saja, catatan beberapa bulan terakhir ini, yang semestinya disadari oleh Pemerintah adalah tingkat kekecewaan publik terhadap kondisi ekonomi mulai mengalami peningkatan dan perlu menjadi perhatian pemerintah. Ini menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja kabinet maupun langsung terhadap Presiden Prabowo ditengarai sedang mengalami penurunan persentase. Oleh sebab itu, Pemerintah juga tidak boleh mengabaikan meningkatnya suara kekecewaan masyarakat akibat tekanan ekonomi yang dirasakan saat ini.

Kondisi sekarang ini memperlihatkan sebuah bentuk ekspresi berupa tekanan politik dan ekspresi kekecewaan dari sebagian kelompok masyarakat. Kelompok ini terdiri dari pemilih yang sejak awal berseberangan pada Pilpres lalu serta sebagian kecil pendukung Prabowo yang merasa harapan mereka belum sepenuhnya terjawab.

Walaupun Pemerintah masih bisa bernapa lega, sebab hingga kini belum terlihat adanya konsolidasi politik yang mampu mengubah kritik tersebut menjadi gerakan besar yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Jadi demonstrasi dan kritik terhadap Pemerintah, dapat dinilai masih sebatas riak-riak politik dan ekspresi kekecewaan.

Belum menjadi gerakan yang memiliki daya guncang politik besar terhadap pemerintahan. Yang terlihat saat ini lebih merupakan respons dari pemilih rasional dan kelompok yang masih membawa dinamika pasca Pilpres. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS