Polisi dan Bawaslu Diminta Tindak Tegas Oknum Permainkan PKH
Reporter
Kamis, 19 November 2020 / 1:56 pm
Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh. Foto: Siswanto Azis/Telisik
KENDARI, TELISIK.ID - Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh menegaskan, para Paslon bupati tidak boleh mempolitisasi bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Haerul Saleh Penyaluran bansos sudah menjadi jatah masyarakat miskin hendaknya tepat sasaran dan tidak diselewengkan kelompok tertentu untuk kepentingan Pilkada.
”Bansos harus rata ke masyarakat yang membutuhkannya, utamanya di masa pandemi COVID-19. Bansos diberikan negara untuk rakyatnya yang tidak mampu,” tegas Haerul Saleh melalui telepon seluler kepada Telisik.id, Kamis (19/11/2020).
Haerul Saleh menyesalkan jika ada pendamping PKH di Kabupaten turut melakukan intimidasi terhadap penerima program PKH agar mendukung salah satu Paslon.
“Jika ada oknum yang nakal mempermainkan bantuan sosial, saya meminta aparat hukum dan Bawaslu mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sungguh sangat berlebihan jika Bansos yang sudah menjadi hak warga miskin disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada.
Dalam situasi seperti saat ini, Haerul Saleh mengakui Bansos berpotensi terjadi penyimpangan seiring dengan pelaksanaan Pilkada.
”Semoga para calon kepala daerah, khususnya yang petahana tidak menyalahgunakan program bantuan PKH ini,” tutup Haerul Saleh. (B)
Reporter: Siswanto Azis
Editor: Haerani Hambali