Anggaran MBG Dipangkas Bisa Gaji PPPK Paruh Waktu dan Diangkat jadi ASN Penuh 2026

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Jumat, 31 Juli 2026

0 dilihat

Efisiensi anggaran MBG diusulkan membiayai gaji PPPK paruh waktu dan pengangkatan ASN penuh 2026. Foto: Repro KemenPAN-RB

JAKARTA, TELISIK.ID - Usulan mengalihkan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan karena dinilai dapat membiayai gaji PPPK paruh waktu sekaligus mendukung pengangkatannya menjadi ASN penuh.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, mengusulkan pemerintah mengalihkan dana efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membiayai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu serta mendukung pengangkatan mereka menjadi ASN penuh.

Menurut Fadlun, dana efisiensi anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp 39 triliun dapat dimanfaatkan untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi PPPK paruh waktu. Ia menilai langkah tersebut akan lebih memberikan manfaat bagi aparatur yang hingga kini masih menunggu kejelasan status kepegawaiannya.

"Daripada dana MBG dikorupsi oleh oknum-oknum nakal, lebih baik untuk menyejahterakan PPPK dan PPPK paruh waktu," kata Fadlun, seperti dikutip dari JPNN, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga: Dapur MBG Banyak Pakai Gas hingga Beras Subsidi, Begini Tindakan BGN

Ia menilai keberadaan PPPK paruh waktu masih berada dalam posisi yang belum memiliki kepastian. Menurutnya, status tersebut membuat sebagian tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu belum memperoleh jaminan yang sama sebagaimana ASN lainnya.

Fadlun mengatakan PPPK paruh waktu juga berisiko menjadi kelompok pertama yang terdampak apabila kemampuan keuangan daerah tidak lagi mencukupi untuk membayar belanja pegawai.

"Jangan hanya diperas tenaga PPPK paruh waktunya. Beri mereka status yang jelas ASN penuh atau PPPK," ujarnya.

Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap nasib PPPK dan PPPK paruh waktu. Menurut Fadlun, kebijakan yang berpihak kepada aparatur sipil negara akan menjadi bentuk kepastian bagi para pegawai yang selama ini telah menjalankan tugas pelayanan publik.

"Jika Presiden Prabowo ingin dicintai oleh seluruh ASN, perhatikan juga nasib ASN. Sejahterakan mereka," ucapnya.

Baca Juga: Kejagung Tiba-tiba Hentikan Pengumpulan Data MBG, Ini Alasannya

Sebagai informasi, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar sekitar Rp 39 triliun. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran program agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Pagu anggaran MBG yang semula ditetapkan sebesar Rp 268 triliun kemudian disesuaikan menjadi Rp 229 triliun. Penyesuaian dilakukan untuk menutup potensi pemborosan, memperkuat validasi data penerima manfaat, serta merevisi skema insentif dapur penyelenggara program.

Usulan pengalihan dana efisiensi MBG untuk mendukung pembiayaan PPPK paruh waktu merupakan pandangan yang disampaikan Aliansi Merah Putih. Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi dari pemerintah mengenai rencana penggunaan dana efisiensi tersebut untuk pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh. Pemerintah masih menjalankan efisiensi anggaran MBG sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS