Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting di NTT Masih Jauh dari Target RPJMD
Berto Davids, telisik indonesia
Selasa, 04 Mei 2021
0 dilihat
Wakil Gubernur NTT, Yosep Nae Soi. Foto: Ist.
" Dalam RPJMD target kita nol kasus. Artinya, tidak ada kasus AKI, AKB, dan stunting. Namun pada tahun 2020 jumlah AKI di NTT sebanyak 149 kasus dan jumlah AKB sebanyak 745 kasus, sedangkan stunting 24,2 persen. Hal ini tentu sangat jauh dari target "
KUPANG, TELISIK.ID - Angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Yosep Nae Soi saat mengikuti kegiatan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di salah satu hotel di Kupang, Selasa (4/5/2021).
Ia mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi NTT sedang berupaya optimal untuk menurunkan AKI dan AKB serta penurunan angka stunting, sebab keadaan yang terjadi saat ini masih jauh dari target RPJMD 2018-2023.
Baca Juga: Besok, THR ASN di Mubar Bakal Dicairkan
"Dalam RPJMD target kita nol kasus. Artinya, tidak ada kasus AKI, AKB, dan stunting. Namun pada tahun 2020 jumlah AKI di NTT sebanyak 149 kasus dan jumlah AKB sebanyak 745 kasus, sedangkan stunting 24,2 persen. Hal ini tentu sangat jauh dari target," tutur Wagub Nae Soi.
Lebih lanjut, ia mengatakan, upaya nyata yang akan diambil oleh pemerintah dalam menurunkan AKI, AKB, dan stunting itu dengan cara membentuk Pokja.
Pokja tersebut, kata dia, dibentuk untuk mengkoordinir semua kegiatan dan upaya pencapaian tersebut.
Ia juga menambahkan, Pokja itu dibentuk berdasarkan SK Gubernur dan SK Kepala Bappelitbangda Provinsi tahun 2019.
"Untuk mengkoordinir kebutuhan itu, semua perlu dilakukan perubahan struktur Pokja, dimana dua Pokja terintegrasi untuk bisa mencapai hasil yang maksimal," kata Wagub Nae Soi.
Baca Juga: Kemendag Gandeng Kementan Dorong Peningkatan Ekspor Sarang Burung Walet
Wagub Nae Soi juga berharap di waktu yang akan datang praktik kolaborasi Pokja itu harus dapat dikreasikan guna menyelesaikan berbagai persoalan, terutama peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan maupun upaya pengurangan angka kemiskinan.
"Kita membutuhkan kolaborasi Pokja untuk menghasilkan super team dan bukan sekedar superman yang bergerak secara sendiri. Setiap masukan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini harus tercatat dengan baik untuk dirumuskan dalam implementasi kegiatan demi pencapaian target pemerintah," ungkapnya.
Untuk diketahui, kegiatan pembentukan Pokja ini juga melibatkan USAID untuk mendukung pemerintah mempercepat penurunan AKI, AKB, dan stunting. (B)
Reporter: Berto Davids
Editor: Fitrah Nugraha
