adplus-dvertising

Apresiasi Puan Maharani Tolak Penundaan Pemilu 2024

Efriza, telisik indonesia
Sabtu, 26 Maret 2022
552 dilihat
Apresiasi Puan Maharani Tolak Penundaan Pemilu 2024
Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan. Foto: Ist

" Puan juga menyampaikan Presiden Jokowi adalah sosok yang menjaga perasaan dan harapan dari rakyatnya. Keberanian dan sikap tegas Puan ini yang patut diapreasi masyarakat saat ini "

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan

MINGGU ini nama Puan Maharani begitu melekat dalam benak publik. Pernyataan dan sikap Puan Maharani yang menolak penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, disertai Puan menyinggung lingkaran atau seseorang yang berada di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuatkan isu penundaan Pemilu.


Puan juga menyampaikan Presiden Jokowi adalah sosok yang menjaga perasaan dan harapan dari rakyatnya. Keberanian dan sikap tegas Puan ini yang patut diapreasi masyarakat saat ini.

Puan juga sudah menyatakan pendapat yang sekaligus menyentil keras pernyataan Luhut yang menyebutkan dirinya memiliki “big data.” Ia menjelaskan PDI Perjuangan juga memiliki data sendiri terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

PDI Perjuangan tegas menolak penundaan Pemilu dan akan mematuhi konstitusi. Sekarang ini, Puan telah menunjukkan posisi dirinya dan partainya berseberangan dengan istana dalam polemik wacana penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Hubungan Istana dan PDIP

Istana dalam beberapa pekan ini menunjukkan terjadinya kerenggangan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintahan. Wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengapung ke permukaan telah menyebabkan terjadinya pembelahan antar partai-partai koalisi pendukung pemerintahan.

Barisan pendukung wacana penundaan Pemilu adalah terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan barisan partai-partai penolak wacana penundaan Pemilu adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Perdebatan mengenai wacana penundaan Pemilu ini di samping telah menyebabkan terjadi pembelahan antar koalisi pendukung pemerintahan juga disertai oleh pernyataan kalimat bersayap dari Presiden Jokowi.

Kalimat bersayap ini sekaligus juga menyimpulkan penafsiran di publik bahwa Presiden Jokowi bersifat mendua dalam bersikap, seperti berkata akan mematuhi konstitusi tetapi juga terkesan membiarkan peluang terjadinya perilaku politik yang mengarah kepada tindakan inkonstitusional.

Presiden Jokowi memang menyatakan dirinya patuh terhadap konstitusi, tetapi di sisi lain ia dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat sebagai bagian demokrasi, menyebabkan wacana penundaan Pemilu ini bergerak liar dan semakin berlarut.

Dari silih berganti pernyataan ketua umum partai yang dianggap sebagai pendukung wacana penundaan Pemilu 2024 mendatang. Di akhiri hingga saat ini dengan pernyataan kontroversial Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut dengan klaim big data bahwa sekitar 110 juta warganet meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Klaim Luhut bukan saja dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga turut menyembulkan pertanyaan di masyarakat mengenai posisi Presiden Jokowi dalam wacana penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Sikap menduanya Presiden Jokowi telah memperlihatkan PDI Perjuangan sedang merasa ilfil dengan istana. PDI Perjuangan kecewa dengan sikap Presiden Jokowi. Wajar akhirnya, PDI perjuangan sebagai pemimpin koalisi sudah mulai tampak tak sejalan dengan pemerintah. Sikap PDI Perjuangan ini, juga dapat diduga karena PDI Perjuangan yang sudah ‘ditinggal’ terlebih dahulu oleh Istana.

Sikap berseberangan dalam polemik wacana penundaan Pemilu 2024 ini, juga turut menunjukkan presiden sedang asyik, terlena, dan juga lebih mempercayai para pembantunya (menteri) daripada partainya sendiri. Tentunya, Presiden Jokowi tidak akan mau berhadap-hadapan langsung dengan PDI Perjuangan.

Sebab, Presiden Jokowi memahami dirinya adalah ‘petugas partai,’ punya beban sejarah bahwa ia dibentuk dari karakter dirinya dan pengalaman politiknya yang tak bisa dilepaskan dari PDI Perjuangan, sehingga ia akan berkomitmen secara etika dan loyalitas kepada sikap partai.

Apalagi PDI Perjuangan juga memiliki modal kekuatan terbesar di parlemen yang begitu kuat. Meski begitu, Presiden Jokowi diyakini mencoba menekan PDI Perjuangan melalui penggalangan dukungan dari partai lain, meski tidak secara langsung. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Tak Asyik Lagi

Kekuatan dari pendukung wacana penundaan Pemilu 2024 juga bukanlah kekuatan yang tidak penting dan dapat diabaikan begitu saja. Sebab, Golkar dan PKB telah membuktikan dirinya adalah partai-partai yang loyal terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sedangkan, PAN merupakan tambahan partai pendukung pemerintahan yang juga telah membuktikan di periode sebelumnya merupakan bagian yang loyal kepada pemerintah. Di sisi lain, petinggi-petinggi dari ketiga partai ini juga mempunyai hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi.

Hal yang utama adalah Golkar, sebut saja Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan adalah kedua sosok yang merupakan orang kepercayaan dari Presiden Jokowi.  

Wajar akhirnya, Presiden Jokowi dianggap sedang dikelilingi oleh anasir-anasir politik jahat, ketika PDI Perjuangan ternyata tersingkir dalam pertarungan perebutan pengaruh di lingkaran istana.

Di sisi lain, PDI Perjuangan malah menjadi partainya presiden yang berperan sebagai oposisi terhadap pemerintahan. PDI Perjuangan merasa pemerintahan sekarang ini sudah tidak lagi sejalan dengan sikap dan keputusan partai. Sepertinya, PDI Perjuangan sedang “ditempatkan” oleh Presiden Jokowi sebagai urutan paling buncit dari prioritas partai yang dapat memengaruhi sikap dan keputusan Presiden Jokowi.  

Temuan Berbagai Survei Terbaru  

Jika kita mempelajari hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dengan tema “Komposisi Pro-Kontra Isu Penundaan Pemilu & Presiden Tiga Periode Serta 4 Alasan Mengapa Potensial Layu Sebelum Berkembang” menjelaskan hasil rilis surveinya pada Kamis 10 Maret 2022 bahwa mayoritas pemilih partai koalisi Jokowi ataupun oposisi juga menentang penundaan Pemilu.

Padahal Luhut saat itu dengan pernyataan klaim ‘big data’ menyatakan ceruk dari Partai Demokrat, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB juga Golkar menyatakan mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda. Realitasnya malah berbeda, berdasarkan hasil rilis survei LSI Denny JA malah menunjukkan tidak setuju jika pemilu 2024 ditunda.

Klaim ceruk partai-partai yang disebutkan Luhut mendukung penundaan Pemilu 2024, malah sebaliknya menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Seperti PDI Perjuangan sebesar 56,3 persen tidak setuju, sedangkan Gerindra 80,5 persen, berikutnya Golkar sebesar 71,6 persen, dan PKB sebesar 66,2 persen. Bahkan, Zulkifli Hasan selaku ketua PAN yang juga menyatakan PAN setuju bahwa Pemilu dipertimbangkan untuk diundur.

Baca Juga: Puan Maharani "Zona Degradasi" Calon Presiden

Ternyata, malah hasil temuan survei memperlihatkan bahwa sebesar 93,7 persen konstituen PAN tidak setuju usulan penundaan Pemilu 2024. PAN yang memilih dan menyatakan sebagai pendukung pemerintahan menunjukkan presentase hasil survei bahwa konstituen PAN menyatakan tidak setuju penundaan Pemilu 2024 ternyata lebih tinggi jika dibandingkan ceruk Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi yang tidak setuju penundaan Pemilu 2024 hanya sebesar 87,5 persen.

Jika kita menggunakan data yang dilakukan oleh survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan pada Kamis 24 Maret 2022 melalui kanal Youtube SMRC TV bahwa orang-orang yang tinggal di desa, yang tidak setuju dengan penundaan pemilu sebanyak 83 persen, sementara yang tinggal di kota sebesar 82 persen (monitor.co.id, 25 Maret 2022).

Penguraian hasil survei dapat kita tutup dengan kembali kepada hasil survei dari LSI Denny JA yang mengungkapkan tentang wacana penundaaan Pemilu 2024 dan wacana penambahan periode jabatan presiden yang menghasilkan dua gambaran kategorinya sebagai berikut: kategori rata-rata nasional penentang penundaan pemilu sebear 68,5 persen, sedangkan kategori rata-rata nasional penentang presiden tiga periode sebear 70,3 persen.

Berdasarkan realitas dan fakta tersebut, sudah semestinya memang kita patut mengapresiasi sikap dan pernyataan yang tegas dari Puan Maharani yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Sikap Puan yang sedang melakukan ‘kegenitan’ politik untuk menaikan popularitas dan mendongkrak elektabilitasnya sebagai bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, patut diakui saat ini Puan cerdas memanfaatkan peluang dan momentum.

Puan telah menjadi corong terdepan bagi para penolak usulan tersebut, sehingga memungkinkan ia mendapatkan simpati dari berbagai pihak, terutama para aktivis dan penggiat demokrasi (ruangpolitik, 24 Maret 2022).

Sekali lagi ditegaskan, ini adalah strategi cerdas dari Puan, strategi untuk meningkatkan elektabilitasnya. Suatu momen yang tepat bagi Puan dengan berharap sikap dan pernyataannya yang berseberangan dengan istana dapat terjadinya limpahan elektoral yang luar biasa bagi dirinya. (*)

Artikel Terkait
Baca Juga