adplus-dvertising

Menerka Hubungan Tak Harmonis PDI-P, Luhut dan Jokowi

Efriza, telisik indonesia
Sabtu, 16 April 2022
698 dilihat
Menerka Hubungan Tak Harmonis PDI-P, Luhut dan Jokowi
Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan. Foto: Ist.

" PDI-P amat dongkol terhadap sepak terjang Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) utamanya terkait usulan penundaan Pemilu 2024 mendatang "

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) amat dongkol terhadap sepak terjang Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) utamanya terkait usulan penundaan Pemilu 2024 mendatang.


Masinton Pasaribu contohnya memberikan beberapa penyebutan bernada negatif untuk Luhut seperti dikatakan sebagai “Brutus” bahkan dianggap berwatak “Tiran” dalam Istana. Bahkan, pernyataan Masinton yang meminta Luhut di-reshuffle, tentu saja di-iya-kan oleh PDI-P secara organisasi.

Seorang diri dari Luhut mampu menggeser peran penting dari PDI-P terhadap Presiden. Jokowi sebagai Presiden terlihat amat mempercayai Luhut. PDI-P malah dibuat meradang dan kecewa kepada Presiden Jokowi.

Desakan dari PDI-P untuk me-reshuffle Luhut ternyata tak digubris oleh Presiden, malah Presiden mengangkat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Hubungan PDI-P, Jokowi dan Luhut

PDI-P kecewa berat, sebab merasa Jokowi telah dibesarkan, dididik, dan memperoleh kekuasaan tak bisa dilepaskan dari sumbangsihnya. Tetapi ternyata setelah menjabat sebagai Presiden, Jokowi malah lebih lengket, lebih percaya, terhadap sosok Luhut. Padahal sosok Luhut bukan kader PDI-P dan malah merugikan PDI-P dari segi popularitas dan elektabilitas.

Banyak orang menerka Luhut adalah sosok yang mengatur Presiden. Tetapi, jika dicermati lebih teliti, malah sebaliknya. Peran Luhut diberikan oleh Presiden Jokowi untuk membantu kerja dari pemerintah.

Luhut bukanlah otaknya, Luhut bukan pembuat strateginya, dan bukan pengambil keputusan terakhir untuk pemerintahan. Luhut dipercaya oleh Jokowi karena ia begitu loyal terhadap presidennya. Luhut dan Jokowi bertemu dalam berbagai persingungngan kepentingan.

Luhut sudah mengenal lama Presiden Jokowi lebih dari sedekade. Persahabatan antara Jokowi dan Luhut menghadirkan hubungan saling mempercayai, wajar jika Luhut adalah orang kepercayaan Presiden Jokowi, dia adalah bestienya Presiden.  

Jokowi membutuhkan Luhut karena kepatuhannya terhadap Presiden. Luhut sosok yang rela melindungi Presiden, siap untuk dimusuhi, dan menjadi pelindung bagi istana. Akibat, peran dari sosok Luhut, sebagai tokoh antagonis menyebabkan semua fokus tertuju kepada Luhut, baik lawan-lawan politiknya maupun PDI-P sendiri.  

Strategi Presiden dan istana sungguh cerdik, pusaran konflik dipindahkan dari istana menjadi kepada sosok Luhut. Banyak yang berpikir Luhut adalah “perdana menteri,” “menteri segala urusan,” padahal menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD semua Menteri Koordinator terkait jabatan-jabatan tambahan dan ad-hoc banyak diberikan kepercayaan oleh Presiden Jokowi.

Hanya saja, karena yang menerima jabatan itu adalah Luhut, seketika menjadi buah bibir. Sosok Luhut jadi sorotan menurut Mahfud karena Luhut sangat aktif, atraktif dan tegas (Detik.com, 11 April 2022).

Kadang malah Luhut digunakan hanya untuk “tes ombak,” contohnya ketika Luhut berkata bulan April sampai dengan Juli akan terjadi berbagai kenaikan harga. Ternyata, keputusan/kebijakan itu belum dibuat oleh pemerintah. Jadi, komunikasi yang digunakan Luhut hanya sebagai alat ukur feedback saja dari masyarakat kepada pemerintah.

Feedback itu akan hadir dalam bentuk tuntutan atau dukungan, jika sebagai tuntutan, maka pemerintah tidak akan meneruskan ide tersebut untuk dijadikan keputusan/kebijakan. Tetapi, akibat komunikasi dari Luhut, otomatis, “dosa” Luhut kepada masyarakat makin banyak, padahal ia bisa saja menyampaikan hal tersebut karena didorong oleh istana.

Akibat Luhut, PDI-P juga jengkel terhadap Presiden. Tetapi, PDI-P tidak berani tegas memilih untuk berada di luar pemerintahan. PDI-P hanya tetap akan menjalankan strategi politik sebagai mitra kritis pemerintah semata. PDI-P sebenarnya cukup kuat, untuk mendongkel Luhut, sebab PDI-P melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dapat memanggil dan menekan Presiden Jokowi yang adalah “petugas partai.”

Baca Juga: Apresiasi Puan Maharani Tolak Penundaan Pemilu 2024

Meski begitu, PDI-P tidak benar-benar serius untuk melengserkan Luhut, sebab mereka juga berpikir, biarlah pusaran konflik ada pada Luhut, sehingga tidak merugikan PDI-P dan Jokowi secara langsung. Wajar akhirnya, Presiden Jokowi juga tidak menanggapi serius pernyataan dan keinginan dari PDI-P.

Presiden dan PDI-P saling mengerti, tetapi tampak berseberangan di depan publik, sedangkan bagi Luhut ini menguntungkan menunjukkan bahwa Presiden tetap lebih mengedepankan dirinya dibandingkan PDI-P.  

Alasan Luhut Dibutuhkan

Pertanyaan awal yang menghinggapi bahwa mengapa Presiden Jokowi menghadirkan sosok Luhut sebagai pemeran antagonis dari Istana? Sederhana alasannya, sebab Jokowi tidak punya kekuatan politik. Jokowi menyadari dalam mengelola kekuasaan, ia harus memiliki kekuasaan electoral support dan political support.

Electoral support, ia dapatkan dari pemilih sehingga Jokowi terpilih sebagai presiden. Political support, Jokowi terus perkuat hingga bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemerintahan, bahkan oposisi pun berhasil dijinakkan.

Tetapi iklim politik di Indonesia sangatlah pragmatis. Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya, malah dihantam dengan “konyol” atas nama demokrasi. PDI-P menyatakan sebagai partainya pemerintah, tetapi partai tetap akan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga, PDI-P adalah partainya pemerintah yang menjalankan mitra kritis kepada pemerintah.  

PDI-P khawatir jika pemerintahan dalam mengelola kekuasaan buruk maka berpengaruh terhadap popularitas dan elektabilitas partai. Sehingga, pilihan tidak mengambil resiko mendukung penuh pemerintah sebagai partainya pemerintah dilakukan oleh PDI-P. PDI-P menetapkan diri, bukannya partai yang loyal terhadap pemerintahan.  

Misalnya saja periode pertama presiden Jokowi, PDI-P malah menjadi “duri dalam daging” bagi Jokowi dari mulai kasus reshuffle Andi Widjayanto kemudian Andrinof Chaniago. Kemudian, kasus Budi Gunawan dalam polemik pemilihan Kapolri, dilanjutkan oleh interpelasi terhadap Pelindo II yang menyasar Rini Sumarsono.

Bahkan, repotnya Presiden malah harus mempertahakan menterinya yang tidak bekerja memuaskan, tetapi karena elite dari PDI-P, partainya presiden, sehingga presiden disinyalir mempertahankan Yasonna Laoly dan Puan Maharani di periode awal Presiden Jokowi.

Menyadari bahwa dirinya tidak punya kekuatan politik, PDI-P tidak solid berperan besar mendukung pemerintah, maka telah disadari oleh Presiden Jokowi. Misalnya, Presiden Jokowi di awal kepemimpinannya, menginginkan membuat koalisi tanpa syarat, ternyata kandas, bahkan tak tanggung-tanggung Presiden dan koalisinya dalam permainan politik kalah dengan skor telak sebesar 6-0 seperti antara lain kasus Revisi UU MD3.

Situasi ini sebenarnya tak lepas bahwa dukungan koalisi partai teramat lemah, utamanya dukungan kuat dari PDI-P sebagai partainya presiden. PDI-P tidak berani mengambil resiko dari keputusan/kebijakan pemerintah dengan juga didukung fakta bahwa koalisi pemerintah saat itu juga amat sederhana.

Dengan telah mempelajari berbagai permasalahan ini, ditambah lagi realitasnya, selama menjabat sebagai gubernur dan memimpin periode pertama pemerintahannya ada sosok yang kuat secara komunikasi, memiliki pengaruh politik, dan berani mengambil resiko. Seperti di era Jokowi mendapatkan kursi gubernur adanya sosok Basuki Tjahja Purnama, kemudian di periode pertama Jokowi adanya sosok Jusuf Kalla.

Baca Juga: Bertopeng di Bulan Ramadan

Kedua sosok itu adalah sosok dengan figur yang kuat, cepat mengambil keputusan, berani mengambil resiko, komunikasinya juga to the point, dan punya dukungan politik yang kuat dari partai politik.

Berdasarkan realitas ini, Jokowi di periode keduanya tidak memiliki partner lagi. Sosok Maruf Amin, tak bisa menggantikan figur Jusuf Kalla maupun Ahok. Padahal, Jokowi hanya sosok saja bukan tokoh politik, tidak memiliki massa, dan pengaruh politik juga lemah. Ia juga bukan sosok yang tegas, persepsi dirinya ketika berhadapan dengan lawan-lawan politiknya juga tidak kuat apalagi tegas, bahkan Presiden Jokowi bukan sosok yang berani mengambil resiko.

Jokowi amat terlihat ambisi dirinya yang ingin kerja, kerja, dan kerja saja, dalam menjalankan program. Jokowi hanya sosok masyarakat biasa yang ingin sukses, bukan politisi dari kalangan elite.

Oleh sebab itu, kini, Luhut yang diberikan peran dan kepercayaan tersebut. Luhut bukan orang kemarin sore yang dikenal oleh Presiden Jokowi, mereka sudah di atas dekade pertemanannya. Luhut juga sudah terbukti sukses mengemban berbagai tugas yang diamanatkan kepadanya, seperti Luhut punya pengaruh politik kepada Partai Golkar seperti periode awal pemerintahan Jokowi dengan bergabungnya Golkar dan terpilihnya Setya Novanto juga karena peran besar Luhut.

Luhut juga punya pengaruh bergabungnya Prabowo ke pemerintahan. Jangan lupakan, Luhut juga punya pengaruh di militer. Ini membuktikan Luhut adalah sosok seorang yang patuh, loyal, setia, dan berani mengambil resiko untuk presidennya, di balik ada kepentingan di antara keduanya yang saling bersinergi tetapi Luhut bukan sengkuni dalam istana. (*)

Artikel Terkait
Baca Juga