Bansos Bermasalah, Ketua MPR: Masyarakat Lapor Jika Ada Pungutan Liar
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Rabu, 29 April 2020
0 dilihat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Ist.
" Ini untuk mensinkronisasikan data penerima yang dikerjakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, sehingga data penerima Bansos dapat dipertanggungjawabkan, serta pendistribusian Bansos tepat sasaran. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Pembagian bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah kepada masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 masih belum tepat sasaran. Kondisi ini menimbulkan gerakan protes dari masyarakat hingga kepala desa.
Tak sedikit aksi protes dilakukan oleh masyarakat dan kepala desa atas masalah Bansos yang tidak tepat sasaran ini. Untuk itu, Pemerintah lewat Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial bekerja sama dengan perangkat desa (RT/RW) untuk memperbaiki mekanisme pendataan penerima Bansos.
"Ini untuk mensinkronisasikan data penerima yang dikerjakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, sehingga data penerima Bansos dapat dipertanggungjawabkan, serta pendistribusian Bansos tepat sasaran," kata Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).
Dikatakan Bambang Soesatyo, Pemerintah Pusat harus meminta ke Pemerintah Daerah untuk menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia bagi masyarakat harus sesuai.
Baca juga: Fadli Zon Dukung Keputusan Gubernur Sultra Tolak 500 TKA Tiongkok
"Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memastikan program bantuan Pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 berjalan sesuai dengan sistem dan tidak diselewengkan," jelasnya.
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini juga mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjamin Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan tugas menyalurkan Bansos berintegritas tinggi sehingga dapat menekan penyimpangan bantuan di lapangan.
"Kalau pelaksananya orang jujur, maka masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan bantuan secara utuh," ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bersinergi dengan Satgas Kampung Siaga COVID-19 di setiap wilayah, untuk melakukan pengawasan dalam pendistribusian Bansos di masing-masing wilayah.
"Sehingga pendistribusian Bansos merata, tepat sasaran serta jumlahnya sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah," pintanya.
"Pemerintah juga harus melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos, serta meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), apabila terjadi pungutan liar saat pembagian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, sebagai upaya mencegah terjadinya pungli pada saat pendistribusiannya," tutupnya.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Sumarlin
