Bappeda Sulawesi Tenggara Optimalkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045
Ahmad Badaruddin, telisik indonesia
Selasa, 14 November 2023
0 dilihat
Bappeda Sulawesi Tenggara optimalkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045. Foto: Ahmad Badaruddin/Telisik.id
" Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara memperbarui Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Berkelanjutan atau SDG’s tahun 2024-2026 "
KENDARI, TELISIK.ID – 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG’s) menjadi agenda Indonesia dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Sejalan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara memperbarui Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Berkelanjutan atau SDG’s tahun 2024-2026.
Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, J. Robert Maturbongs mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Robert menambahkan, sehubungan dengan RAN TPB/ SDG's akan berakhir dan juga berakhirnya periode RPJMN di tahun 2024. Begitu juga RAD SDG’s Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara akan berakhir sejalan dengan berakhirnya periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023.
"Dengan berakhirnya periode RAD SDG's Sulawesi Tenggara, maka Bappeda melakukan inisiasi penyusunan RAD SDG’s tahun 2024-2026 untuk menyesuaikan rencana pembangunan transisi (RDP Sultra tahun 2024-2026) karena berakhirnya masa jabatan gubernur," kata Robert.
Lebih lanjut, Robert mengatakan bahwa untuk tercapainya berbagai tujuan itu, perlu adanya tanggung jawab OPD yang saling terkoordinir, seperti saat ini terjadi isu lingkungan dampak el-nino dan risiko ketahanan pangan, serta kemiskinan.
Anggota rapat pembahasan Rencana Aksi Daerah (RAD). Foto: Ist
"Sekarang kita mencoba agar kegiatan itu bisa terkoordinasi dengan baik. Semua perencanaan harus tersusun dalam rencana aksi daerah. Sesungguhnya, hal itu kita sudah susun dari tahun 2022 sampai tahun ini. Bahkan saat ini kita melakukan koordinasi lagi untuk memantapkan apa yang menjadi dokumen kita," ungkapnya.
Bappeda Sulawesi Tenggara sendiri dalam menyusun RAD SDG’s mengundang beberapa ahli dari tingkat nasional, seperti Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan Sekretariat Koordinasi Nasional TPB/SDG's Kementerian PPN/Bappenas, Rachman Kurniawan dan Nike Roso Wulandari selaku narasumber dari BPS Sulawesi Tenggara.
Dalam sesi materinya, Rachman Kurniawan menerangkan, berdasarkan pencapaian pada 2022, dari 224 indikator yang dievaluasi, sebagian besar (63 persen atau 140 indikator) telah tercapai. Kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada pilar lingkungan, hukum tata kelola, dan ekonomi.
Namun, masih ada 23 persen atau 64 indikator yang memerlukan perhatian khusus dan percepatan agar kembali on-track. Sebanyak 64 indikator datanya tidak/belum tersedia pada tahun 2022 sehingga perlu penguatan upaya penyediaan data. Untuk itu menurutnya, perlu adanya kerja sama dari Iintas pemangku kepentingan.
"Untuk meningkatkan daya ungkit dan efektivitas dari program dan kegiatan dalam RAD SDGs yang dilaksanakan oleh Iintas pemangku kepentingan seperti koordinasi cakupan program dan menghindari duplikasi kegiatan," bebernya saat membawakan materi.
Rachman Kurniawan mengatakan bahwa koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan ini dengan melibatkan hampir semua OPD baik di tingkat provinsi dan maupun di tingkat kabupaten/kota, organisasi nonpemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya.
Sementara itu, Nike Roso Wulandari menuturkan peran BPS dalam pengukuran, pencapaian, implementasi TPB adalah menyediakan data/indikator untuk monitoring capaian implementasi TPB, melakukan validasi terhadap indikator TPB yang dihasilkan K/L, melakukan pengembangan kegiatan survei/sensus dalam rangka mendukung penyediaan indikator TPB yang belum tersedia, dan melakukan kerja sama dengan K/L dalam penyediaan indikator TPB yang menjadi tanggung jawab K/L.
Ia menambahkan, tidak semua indikator global dapat disetarakan dengan indikator pada RPJMN/ RPJMD maupun metadata TPB. Edisi awal metadata TPB meliputi 17 goals, 94 target, dan 319 indikator. Namun, menurutnya indicator yang perlu ditingkatkan ialah indicator global yang belum dimiliki Indonesia.
"Indikator global yang harus dikembangkan, yaitu indikator global yang belum dimiliki Indonesia dan belum ada produksinya di nasional karena metadata global belum," tambahnya. (A-Adv)
Ahmad Badaruddin, telisik indonesia.jpg?w=360&q=90)
