Presiden Jokowi Limbung di Akhir Masa Jabatan

Apalagi jika memang ketiga wakil menteri ini memang dapat diandalkan dan langsung bisa selaras dengan kerja dari lembaga-lembaga negara lainnya maka mengangkat mereka hanya sekitar kurang dari tiga bulan tak masalah. Namun apa sekadar hanya sebatas itu tujuan dari pemerintah, tulisan ini ingin membahas tindakan pemerintah utamanya Presiden Jokowi di penghujung akhir masa jabatannya.

Bagi-Bagi Kursi di Akhir Masa Jabatan

Wajar saja penilaian publik meski mengangkat menteri dan wakil menteri hak prerogatif presiden tetapi citra dari pengangkatan dan pelantikan tiga wakil menteri ini sekadar ajang bagi-bagi kursi diakhir masa jabatan Presiden Jokowi semata juga tak bisa dimungkiri.

Jika dianggap tiga wakil menteri di sisa masa jabatan kurang dari tiga bulan dapat bekerja dengan karakter responsif dengan situasi global melalui berbagai kebijakannya, rasanya amat berlebihan. Juga rasanya impian yang terlalu tinggi jika diharapkan terjadinya alselreasi kinerja menteri dari posisi wakil menteri tersebut.  

Jika pun ada urgensinya melantik wakil menteri agar dapat berbicara banyak mengatasi kondisi perekonomian, menghadapi tantangan global, maupun mengatasi problematika di negeri.

Baca Juga: Mencari Penantang Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur

Maka pertanyaan sederhananya, kenapa tidak sekaligus saja melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti beberapa menteri yang berkinerja tidak memuaskan bagi publik, jika asumsi kerja tiga bulan masih akan mendapatkan hasil memuaskan, sehingga urgensi melantik tiga wakil menteri amat dibutuhkan akan semakin masuk akal.

Wajar akhirnya publik menilai ini sekadar bagi-bagi jabatan diakhir penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi. Era Presiden Jokowi di kepemimpinannya yang kedua ini amat besar kecenderungan kursi-kursi menteri sekadar dibagi-bagi semata seperti, dari dimekarkannya posisi wakil-wakil menteri hingga yang terakhir terkesan memaksakan membuat hadirnya dua jabatan dari wakil menteri keuangan, akhirnya jumlah jabatan wakil menteri diisi oleh sekitar 25 orang dari 18 kementerian.

Transisi Pemerintahan, Politik Balas Budi, dan Politik Transaksional

Presiden Jokowi telah menjelaskan mengangkat tiga wakil menteri karena bertujuan untuk transisi pemerintahan, utamanya agar terjadinya kesinambungan dengan program kerja keberlanjutan dari Presiden Jokowi kepada calon presiden (capres) terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi juga menepis anggapan bagi-bagi kursi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan sudah membicarakan antara dirinya sebagai Presiden saat ini dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai tiga wakil menteri ini, utamanya dua wakil menteri dari politisi Gerindra yakni wakil menteri keuangan II dan wakil menteri pertanian.

Hanya saja diyakini Presiden Jokowi bukan sekadar ingin mengupayakan terjadinya transisi pemerintahan maupun ingin meyakinkan kondisi ekonomi negeri ini tetap optimis bagi pelaku pasar dengan hadirnya dua wajah baru sebagai wakil menteri di bidang ekonomi.

Namun juga ditenggarai ini adalah politik balas budi ala Jokowi atas peran yang telah dilakukan oleh dua politisi Gerindra dalam memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam perhelatan Pemilihan Umum Serentak 2024 lalu.

Hal biasa bagi Presiden Jokowi membagi-bagikan kursi menteri maupun wakil menteri buat yang telah berjasa kepada dirinya. Sebut saja, adanya sebutan bagi “menteri giveaway” untuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie yang sebelumnya adalah wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Budi Arie menjadi wakil menteri lalu sebagai menteri karena mendukung presiden Jokowi dalam Pemilu 2019 lalu.  

Presiden Jokowi juga memberikan kursi menteri maupun wakil menteri tak luput juga dari penilaian “politik transaksional.” Sudaryono sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra di Jawa Tengah yang awalnya digadang-gadang sebagai calon Gubernur Jawa Tengah, telah menjadi perbincangan hangat di publik, telah “dijinakkan” untuk memuluskan langkah politik Kaesang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah.

Wajar akhirnya, Sudaryono setelah memperoleh jabatan wakil menteri pertanian memantapkan diri dengan menyatakan tidak akan maju dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah. Sinyal Kaesang akan memilih sebagai calon gubernur Jawa Tengah atau calon gubernur Jakarta tampaknya sudah diberikan “karpet merah” oleh Presiden Jokowi bukan saja dari diberikan dukungan oleh Jokowi sebagai ayah dan presiden semata, tetapi juga sekaligus menghilangkan perdebatan seperti apakah Kaesang lebih pantas atau Sudaryono lebih tepat.

Baca Juga: Menakar Peluang Kaesang di Pilkada Jawa Tengah

Bahkan, arah pilihan Kaesang juga sudah diberikan petunjuk oleh Jokowi sebagai presiden sekaligus ayahnya tidak sekadar berdasarkan survei elektabilitas Kaesang tertinggi di Jawa Tengah dan hanya 1 persen di Jakarta, tetapi juga sekaligus dengan adanya pelantikan tiga wakil menteri Jumat lalu.

Setelah kursi jabatan wakil menteri telah memberikan sinyal bahwa Sudaryono fokus di kementerian, maka kemungkinan besar bahwa dirinya di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan naik jabatan sebagai menteri tidak lagi sekadar wakil menteri.

Di sisi lain, arah pemerintahan Jokowi soal mengangkat dan melantik wakil menteri di sisa tiga bulan masa jabatannya semakin jelas bahwa presiden Jokowi bukan sekadar melakukan transisi pemerintahan, menyiapkan keberlanjutan pemerintahan dan program pemerintahan, maupun sekadar berbagi jabatan di kementerian saja, tetapi juga menyiapkan seluruh keluarga Jokowi memperoleh jabatan politik setelah Gibran dimuluskan sebagai Wakil Presiden terpilih, berikutnya adalah memuluskan langkah karir politik Kaesang Pangarep sebagai calon gubernur Jawa Tengah, kemungkinan itu amat besar bisa terjadi.

Harus diakui, Jokowi sebagai presiden dan ayah dalam bahasa Sarkas, ia sangat “ayah panutan” amat memikirkan karir politik anak-anaknya untuk memperoleh jabatan politik, dalam bahasa yang sebenarnya Presiden Jokowi sedang limbung dalam memimpin negeri ini. Dua periode kepemimpinannya, bukan saja kemunduran demokrasi yang terjadi, tetapi juga kemerosotan kepemimpinan dirinya bahkan bisa dikatakan semakin terjun bebas dari tokoh demokratis menjadi tamak kekuasaan. (*)

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS