Pemerintahan Prabowo Tanpa Oposisi

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 11 Mei 2025

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan

PRESIDEN Prabowo dalam memerintah memang menginginkan mengadopsi gaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya. Pemerintahan Jokowi saat itu, merangkul lawan politiknya utamanya rivalnya di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama berada di Pemerintahan.

Prabowo juga melakukan hal yang sama, upaya ini dilakukannya meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih tetap berada di luar tetapi PDIP sudah menyatakan mendukung Pemerintahan Prabowo. Dengan dukungan PDIP maka lengkap dukungan parlemen diperoleh pemerintah secara penuh oleh delapan partai politik di Senayan.

Prabowo selain memperoleh dukungan penuh dari partai-partai politik yang lolos Parliamentary Threshold (PT) di Senayan, ia juga berhasil dalam pendekatan membangun negeri bersama dengan para mantan-mantan Presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi, dan Megawati Soekarnoputri.

Sayangnya, pemerintahan ini begitu kuat karena mendapatkan dukungan di parlemen sehingga minus oposisi. Ketiadaan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini memang perannya tidak bisa digantikan oleh masyarakat sipil, tetapi Masyarakat Sipil berperan penting dalam mendorong pemerintahan ini untuk proses pembuatan keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.  

Prabowo Harus Tetap Menjaga Keharmonisan

Pemerintahan ini tak bisa dimungkiri telah terjadi perebutan pengaruh antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kesolidan kabinet menjadi terguncang karena perebutan pengaruh tersebut.

Pemerintahan ini juga direcoki oleh pengaruh dari luar yakni mantan presiden Jokowi yang juga ayahnya Gibran.

Jokowi masih mencoba untuk tetap menjaga eksistensi dirinya di Politik. Fakta, beberapa menteri pembantu Prabowo di Kabinet juga orang-orang dekat Jokowi sehingga menjadi kekuatan politik Jokowi.

Baca Juga: Nafsu Kekuasaan Besar, Kerja Menurun

Presiden Prabowo nyatanya bukan orang yang tak pandai dalam permainan politik. Ia tetap menghadirkan pribadi yang bijak, karena kebijaksanaannya itu telah menghadirkan wajah pemerintahan tak bernilai konflik.

Misalnya, ia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya bukan “presiden boneka” yang dikendalikan oleh mantan Presiden Jokowi. Pernyataan Prabowo ini direspons balik oleh Jokowi dengan menyatakan Presiden Prabowo bukan “presiden boneka” bahkan Jokowi menegaskan kepemimpinan Presiden Prabowo sangat kuat.

Keharmonisan kabinet juga tetap dijaga oleh Prabowo sebagai Presiden, ketika ia tak memperlihatkan terjadinya ketidaksolidan antara dirinya dengan wakil presidennya maupun para menterinya di kabinet. Dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan terasa kehangatan dari pemerintahannya.

Presiden Prabowo juga menunjukkan empatinya terhadap mantan presiden Jokowi yang sedang berjuang menghadapi polemik terkait ijasah yang dinilai palsu, empatinya ditunjukkan di depan wakil presiden Gibran yang juga adalah anak sulung dari Jokowi.

Prabowo menyatakan di rapat tersebut, masalah ijasah tak perlu dipersoalkan. Masyarakat diminta oleh Presiden untuk bijak dengan menghargai pemimpinnya, sebab Jokowi telah memimpin republik ini selama 10 tahun dan tak bisa diabaikan akan fakta bahwa ia juga punya keberhasilan yang membanggakan negeri ini.

Prabowo juga mengayuh keharmonisan dengan para mantan presiden, misalnya, yang merupakan Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri. Ia mendatangi Megawati untuk silaturahim di moment lebaran Idul Fitri kemarin.  

Baru-baru ini Megawati mengungkapkan Presiden Prabowo merindukan masakan nasi goreng yang dibuat oleh dirinya.

Pesan ini adalah upaya Prabowo untuk mengatur pertemuan kembali dengan Megawati. Dengan nantinya akan sering terjadi pertemuan Prabowo dengan Megawati, maka semua mantan presiden sudah berada dibarisan sebagai pendukung pemerintahannya.

“Oposisi Alamiah” Hadir dari Masyarakat Sipil

Prabowo memang tak bisa menghindari untuk merangkul semua partai-partai politik di parlemen, karena Indonesia menerapkan sistem multipartai ekstrem, juga dengan fakta partai politiknya yakni Gerindra hanya berada diurutan ketiga peraih suara terbanyak.

Baca Juga: Ide Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Perorangan

Jika hanya mengharapkan elektoral support semata, maka pemerintahan akan terhuyung-huyung, sehingga pemerintahan ini merangkul semua partai politik di parlemen agar memudahkan dalam proses pembuatan undang-undang di tingkat parlemen. Ini menunjukkan political support lebih penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Ketiadaan oposisi di Parlemen Senayan telah menghadirkan kondisi alamiah menguatnya peran dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil menyadari ketika kondisi tidak sedang baik-baik saja, kehadiran dan peran mereka amat diperlukan agar pemerintah tetap peduli terhadap masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebijakan, maupun memproses undang-undang.

Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa Presiden Prabowo amat khawatir jika pemerintahan ini dirong-rong oleh masyarakat sipil. Meski begitu, Prabowo tidak berupaya untuk menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengatasi protes dari masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di negeri ini, kecenderungan menjadi otoriter tidak akan memungkinkan terjadi.

Sebab, Pemerintahan Prabowo meski tidak adanya oposisi, tetapi oposisi organik hadir dari adanya kekuatan masyarakat sipil. Masyarakat sipil terus mengupayakan agar Pemerintahan Prabowo dalam keputusan maupun kebijakannya tetap mengutamakan masyarakat.

Masyarakat adalah pemilih yang telah memberikan legitimasi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengatur dengan baik negeri ini dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pernyataan terakhir diatas adalah konsep demokrasi yang mesti terus dijaga marwahnya. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS