Bulan Juli 500 TKA China Masuk Sultra, Ketua MPR: Pemerintah Pusat Harus Kaji Ulang
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Jumat, 29 Mei 2020
0 dilihat
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Foto: Internet
" Masalah ini dapat menimbulkan dampak sosial dan keresahan di masyarakat, mengingat saat ini pemerintah sedang berfokus pada kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19, salah satunya dengan membatasi akses orang asing masuk ke wilayah Indonesia. "
JAKARTA,TELISIK.ID - Pemerintah pusat berwacana akan mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk mempercepat pembangunan smelter nikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada bulan Juli 2020 harus dikaji ulang.
Pasalnya, rencana tersebut dapat menimbulkan dampak sosial dan keresahan dari masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Sultra. Untuk itu, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah Sultra harus mempertimbangkan keputusan tersebut.
"Masalah ini dapat menimbulkan dampak sosial dan keresahan di masyarakat, mengingat saat ini pemerintah sedang berfokus pada kebijakan untuk memutus penyebaran COVID-19, salah satunya dengan membatasi akses orang asing masuk ke wilayah Indonesia," kata Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo kepada telisik.id lewat keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2020).
Bambang Soesatyo pun mendorong pemerintah melakukan upaya untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri, di tengah upaya hilirisasi tambang di Indonesia, termasuk dalam mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi Rotary Kiln-Electric Furnace/RKEF dari Cina tersebut, dengan cara alih teknologi kepada SDM Indonesia.
Baca juga: Gubernur Sultra Apresiasi Karya BLK Kendari di Tengah Pandemi COVID-19
"Dikarenakan situasi pandemi saat ini yang penanganan dan pencegahannya harus dilakukan secara disiplin, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, termasuk untuk mempercepat pembangunan smelter, pemerintah tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi, serta mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat," jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret dan komitmen bersama, dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi COVID-19, guna memutus rantai penyebaran COVID-19.
"Pemerintah, ke depannya dapat berfokus kepada peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal atau dalam negeri, dengan memberikan pelatihan keterampilan, sehingga perusahaan tidak bergantung pada TKA," harap mantan Ketua DPR-RI itu.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Sumarlin
