Bupati Muna tak Pernah Urus Persoalan COVID-19 di Mubar
Sunaryo, telisik indonesia
Sabtu, 16 Mei 2020
0 dilihat
Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Muna, Ali Sadikin, mendampingi Bupati, LM Rusman Emba. Foto: Naryo/Telisik
" Jubir COVID Mubar jangan sembarang mengeluarkan statemen. Bupati Muna tidak pernah mau urus dapur orang lain. "
MUNA, TELISIK.ID- Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Muna Barat (Mubar) mulai mencari pembenaran akibat belum adanya warga kontak erat dengan pasien COVID-19 yang mengikuti pemeriksaan swab.
Parahnya lagi, Jubir Satgas COVID Mubar, Rahman Saleh, malah menyebut Bupati Muna, LM Rusman Emba membawa persoalan wabah penyakit ke ranah lain.
Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Muna, Ali Sadikin pun tidak tinggal diam ketika pimpinannya ikut dibawa-bawa.
Baca juga: Tagar Indonesia Terserah Viral, Tenaga Medis Menyerah Hadapi COVID-19
Kata Ali, Bupati Muna, LM Rusman Emba sama sekali tidak pernah mau mengurusi persoalan penanganan COVID di Mubar. Saat ini, Bupati Muna fokus untuk penanganan dan pencegahan di Bumi Sowite.
"Jubir COVID Mubar jangan sembarang mengeluarkan statemen. Bupati Muna tidak pernah mau urus dapur orang lain, " tegas Ali Sadikin.
Mantan Sekretaris DLH itu menerangkan, Bupati Muna tidak pernah pula mengeluarkan statemen meminta bantuan pada Gubernur Sultra, Ali Mazi agar warga Mubar yang kontak erat dengan salah satu pasien yang tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit (RS) Raha melakukan pemeriksaan swab.
Baca juga: Antisipasi Lonjakan Pasien COVID-19, Pemkot Tambah Kapasitas Rumah Sakit
"Pak Bupati tak pernah membuat statemen di media terkait itu (meminta bantuan gubernur). Jadi Jubir COVID Mubar jangan membuat opini dan menggiring ke ranah lain," timpalnya.
Ia mengaku sudah membaca artikel-artikel di media massa terkait belum adanya warga Mubar yang mengikuti swab kendati telah diminta oleh Tim Satgas COVID Muna. Pada artikel yang dimuat media massa (salah satunya Telisik.Id), yang mengeluarkan statemen adalah Jubir COVID-19 Muna, dr La Ode Abdul Wahid Agigi yang akan bersurat ke gubernur agar mengubah SK penunjukan RS Raha sebagai RS rujukan pasien COVID hanya untuk Kabupaten Buton Tengah (Buteng) saja. Sementara Mubar dihapus, karena dinilai tidak patuh terhadap protokol penanganan COVID-19.
"Pernyataan Pak Dokter Wahid itu benar. Kenapa? Karena kalau ada ledakan pasien dari Mubar, petugas medis di Muna yang akan kewalahan. Makanya, protokol itu harus diikuti, jangan hanya mau cari pembenaran atas kelalaian," tukasnya.
Reporter: Naryo
Editor: Rani
.jpg)
