Cegah Krisis Pangan, Hugua Minta Masyarakat Mulai Menanam

Kardin, telisik indonesia

Jumat, 01 Mei 2020

0 dilihat

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Ir Hugua. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Memasuki Mei 2020, laju pertumbuhan COVID-19 masih tinggi dan belum menandakan penurunan. Jika pertumbuhannya terus meningkat, maka kemungkinan masa tanggap darurat akan diperpanjang hingga Agustus atau September 2020.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ir Hugua, mengingatkan pemerintah soal ancaman kekurangan pangan pada bulan Agustus mendatang. Berdasarkan data statisitik hingga Juni 2020, stok pangan nasional khususnya beras masih cukup aman. Namun setelah Juni 2020 negara kita boleh jadi akan menghadapi kekurangan pangan.

"Yah sangat tergantung pada hasil panen sekarang dan kondisi iklim pada musim tanam berikutnya," tutur Hugua, Jumat (01/05/2020).

Lanjut Hugua, peringatan ini beralasan karena seluruh energi bangsa saat ini terkuras habis pada kegiatan medis dan non medis melawan COVID-19.

"Walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan stimulus untuk membantu petani khususnya petani gurem, namun pasti belum sepenuhnya menyelesaikan ancaman kelangkaan pangan karena masalah utama yang dihadapi akibat COVID-19 adalah terganggunya rantai distribusi logistik secara nasional," tambah Hugua.

Baca juga: KPU harus Revisi PKPU Tahapan, DPT, Kampanye dan Penundaan Pilkada

Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Sulawesi Tenggara ini mengingatkan bahwa dengan ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan terganggunya rantai distribusi barang dan jasa termasuk sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit dan obat-obatan  yang sangat menentukan keberhasilan panen petani ke depan.

Lebih lanjut dia menyatakan, akibat penting dari ketatnya penerapan protokol kesehatan tersebut juga menimbulkan kelangkaan tenaga kerja pada berbagai sektor khususnya pada sektor transportasi udara, laut dan darat, buruh angkut muat di pelabuhan, toko penjualan sarana produksi (Saprodi) pertanian dan kelangkaan tenaga kerja yang bekerja di lahan pertanian akibat dari penutupan kawasan bahkan terjadi antar desa sekalipun.

Mantan Bupati Wakatobi ini mengingatkan bahwa mayoritas negara seperti Rusia, Kazakhstan dan Vietnam sudah menutup kran ekspor pangan keluar negeri untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman kelaparan.

"Soalnya ini pandemi global dan jika pandemi ini tidak menurun dalam 3-6 bulan ke depan, maka menurut Organisasi Pangan Dunia, FAO, dapat memicu krisis ekonomi dan krisis pangan global," papar Hugua.

"Ini mesti diantisipasi oleh pemerintah. Kita mesti siap dengan kemampuan dan potensi  negara sendiri dengan pola gotong royong," tambahnya.

Baca juga: Dampak Ekonomi Pandemi Bisa Lebih Buruk, Perempuan Solusinya

Hugua menilai, di samping bantuan stimulus kepada petani tersebut, maka diperlukan kebjikan negara mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan  tanaman pangan khususnya pangan non beras.

"Saya selaku Anggota DPR RI Komisi II meminta kepada Mendagri untuk membuat kebijakan khusus guna mendorong pemerintah daerah bergotong royong  bersama rakyat untuk berswasembada pangan khususnya pangan non beras seperti biji-bijian, umbi-umbian, sagu, palawija dan bahan pangan lokal lainya," jelas Hugua.  

Pangan non beras ini penting menurut Hugua karena jenisnya sangat beragam, areanya lebih luas dari persawahan, mencakup seluruh provinsi, lebih mudah dikembangkan oleh petani dengan teknologi lokal serta dapat menerapkan Saprodi lokal seperti pupuk organik, bibit lokal dan obat-obatan organik lokal buatan petani sendiri.  

"Jadi walaupun terjadi gangguan rantai pasokan Saprodi pertanian akibat pandemi COVID-19, tidak akan mengurangi hasil panen petani," tambahnya.  

"Saya yakin bahwa jika swasembada pangan daerah non beras tersebut berkembang secara masif di Indonesia maka negara kita akan terbebas dari ancaman kelaparan walaupun terjadi resesi ekonomi dan krisis pangan global," tutupnya.

Reporter: Kardin

Editor: Rani